Oleh: Luqmanul Hakim M.I.Kom Direktur Program dan Pemenangan Pusat Polling Indonesia
Tidak banyak presiden di era reformasi yang memulai pemerintahannya dengan kondisi politik sebaik ini. Koalisi solid, dukungan parlemen kuat, fragmentasi politik yang biasanya menjadi hantu tahun-tahun pertama nyaris tidak ada. Presiden Prabowo Subianto boleh dibilang memulai dengan keadaan yang luar biasa beruntung.
Dalam sistem multipartai seperti Indonesia, pemerintahan yang terus disibukkan tarik-menarik koalisi hampir tidak punya energi tersisa untuk benar-benar memerintah. Stabilitas bukan tujuan akhir, tapi ia prasyarat. Tanpa itu, kebijakan yang baik sekalipun sulit dieksekusi secara konsisten.
Persoalannya, stabilitas politik dan kepercayaan publik adalah dua hal yang berbeda. Dan pada titik tertentu, yang kedua jauh lebih menentukan.
Yang Dibutuhkan Masyarakat Bukan Angka Statistik
Masyarakat tidak menilai pemerintah dari angka pertumbuhan ekonomi yang diumumkan setiap kuartal. Mereka menilainya dari pengalaman, bagaimana cara seorang ibu menghitung belanja mingguannya, cara seorang pemuda mencari kerja setelah melamar ke mana-mana tanpa balasan, cara pedagang kecil memutuskan apakah tokonya masih sanggup bertahan satu bulan lagi.
Survei Puspoll Indonesia yang dilakukan 18–26 Mei 2026 terhadap 2.400 responden di seluruh provinsi memperlihatkan tegangan itu dengan sangat jelas. Di satu sisi, kepuasan terhadap Presiden masih berada di 64,8 persen, angka yang menunjukkan legitimasi publik masih terjaga. Mayoritas juga masih menilai Indonesia berjalan ke arah yang benar, 51,7 persen.
Tapi di sisi lain, ketika responden ditanya apa persoalan paling mendesak yang mereka hadapi, jawabannya hampir seragam: 41,9 persen menyebut harga kebutuhan pokok yang makin mahal, 24,6 persen bicara sulitnya mencari kerja, dan 13,4 persen menyebut kemiskinan yang belum berkurang. Tiga hal yang sangat konkret. Tiga hal yang tidak bisa dijawab dengan pidato.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah trajektorinya. Keyakinan publik bahwa pemerintahan Prabowo–Gibran akan membawa Indonesia menjadi lebih baik anjlok dari 80,4 persen di Agustus 2025 menjadi 53,2 persen di Mei 2026 turun hampir 27 poin dalam kurang dari satu tahun. Kepuasan terhadap Presiden sendiri turun dari 67,7 persen, sementara ketidakpuasan naik dari 30,2 menjadi 33,2 persen.
Dua temuan itu tidak saling bertentangan. Justru keduanya menggambarkan situasi yang lebih rumit dari sekadar naik-turunnya angka: masyarakat masih percaya, tapi ekspektasi mereka bergerak lebih cepat dari hasil yang bisa mereka rasakan. Ini fase yang paling kritis bagi sebuah pemerintahan. Kepercayaan masih ada, tapi ruang toleransinya menyempit.
Optimisme Punya Syarat
Pemerintah memiliki visi yang jelas. Hilirisasi, industrialisasi, swasembada pangan, program-program sosial yang ambisius, semuanya memperlihatkan kehendak yang tidak main-main. Dalam konteks ketidakpastian global yang sedang berlangsung, visi seperti itu penting. Bangsa yang pesimistis tidak bisa membangun.
Tapi optimisme punya syarat: ia harus bertemu dengan pengalaman masyarakat. Data ekonomi dari survei Puspoll memperlihatkan jurang yang sedang melebar antara narasi optimisme dan kenyataan di lapangan.
Persepsi bahwa harga kebutuhan pokok makin mahal melonjak dari 28,7 persen menjadi 42,1 persen, naik 13,4 poin hanya dalam sembilan bulan. Kelompok yang menilai kondisi ekonomi rumah tangganya memburuk naik menjadi 32,1 persen, sementara yang merasa membaik hanya 23,2 persen. Dan 80,9 persen responden mengaku khawatir terhadap kondisi ekonomi Indonesia dalam beberapa bulan ke depan.
Angka ini tidak berdiri sendiri. Kepuasan publik terhadap kemampuan pemerintah menjaga harga kebutuhan pokok hanya 39,6 persen, sementara 59 persen menyatakan tidak puas. Pada aspek penciptaan lapangan kerja, kepuasan hanya 40,5 persen, ketidakpuasan mencapai 57,4 persen. Ini adalah dua hal yang paling langsung dirasakan rakyat dalam kehidupan sehari-hari, dan keduanya menunjukkan sinyal yang sama.
Dalam ilmu kebijakan, ada perbedaan penting antara policy output — apa yang pemerintah hasilkan — dengan policy outcome — apa yang benar-benar dirasakan masyarakat. Contoh nyatanya adalah jumlah dapur MBG yang dibangun adalah output. Apakah harga pangan turun dan keluarga penerima merasa terbantu oleh Program MBG adalah outcome. Pemerintah kadang sibuk menghitung yang pertama, sementara publik menilai dari yang kedua. Survei Puspoll mencatat fenomena itu secara telak pada program MBG: dukungan publik terhadap program ini anjlok dari 85,5 persen menjadi 55,5 persen, kepuasan hanya 52,1 persen, dan hanya 31,6 persen yang yakin pemerintah bisa mencapai target MBG tanpa korupsi dan kendala.
Sebaliknya, program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar mendapat respons berbeda. Cek Kesehatan Gratis didukung 88,4 persen responden, 91,1 persen ingin dilanjutkan. Ini sinyal yang jelas tentang apa yang benar-benar dianggap masyarakat penting bagi hidup mereka.
Mendengar Bukan Tanda Lemah
Ada hal yang sering luput dari pemerintahan dengan modal politik besar yaitu ketika dukungan parlemen kuat dan koalisi solid, mekanisme koreksi internal melemah dengan sendirinya. Perdebatan yang biasanya terjadi di legislatif bergeser ke ruang publik, ke kampus, ke media, ke masyarakat sipil, ke ruang-ruang yang jauh dari pusat kekuasaan.
Dinamika itu bukan ancaman. Ia adalah cara demokrasi menjaga dirinya sendiri. Namun Puspoll mencatat sesuatu yang perlu diperhatikan di sini.
Sebanyak 29,1 persen responden menilai Indonesia kini makin kurang demokratis. Lebih dari separuh — 59,4 persen — merasa warga makin takut menyatakan pendapat. 60,4 persen menilai warga makin sulit berdemonstrasi. Dan 63,9 persen setuju bahwa aparat makin semena-mena terhadap mereka yang berbeda pilihan politiknya dengan penguasa. Kepuasan terhadap jalannya demokrasi juga turun, dari 64,9 persen menjadi 59,2 persen. Ini bukan angka yang mengindikasikan krisis akut. Tapi arah trennya perlu diperhatikan.
Kritik tidak selalu benar. Tapi kritik hampir selalu membawa informasi. Dan informasi yang paling berharga bagi seorang pemimpin bukan laporan yang menyatakan semua baik-baik saja melainkan sinyal dari tempat-tempat yang belum bekerja sebagaimana mestinya.
Survei Puspoll juga mencatat bahwa kelemahan komunikasi pemerintah bukan pada kurangnya sosialisasi. Karena 59,3 persen menilai komunikasi pemerintah sudah cukup baik. Masalahnya ada pada responsivitas, 40,6 persen menilai pemerintah kurang atau tidak responsif terhadap aspirasi masyarakat. Banyak menjelaskan program, tapi belum cukup menunjukkan bahwa keluhan masyarakat didengar dan menghasilkan perubahan nyata.
Publik tidak selalu menuntut pemerintah membawa kabar baik. Mereka lebih menghargai pemerintah yang mampu menunjukkan bahwa negara memahami apa yang sedang mereka alami.
Modal Masih Ada, Tapi Tantangan Menunggu
Pemerintahan Prabowo belum berada di titik kehilangan kepercayaan. Jauh dari itu. Tapi modal kepercayaan tidak bekerja seperti tabungan yang bisa dibiarkan berbunga sendiri. Ia harus terus dipelihara.
Kepuasan terhadap kabinet hanya 49,9 persen, dan 66,4 persen responden setuju jika Presiden melakukan reshuffle. Angka reshuffle itu konsisten sejak survei sebelumnya 65,5 persen. Artinya bukan respons sesaat. Ini sinyal yang berulang dan perlu dibaca bukan sebagai keinginan mengganti wajah, melainkan sebagai tuntutan agar pemerintah bekerja lebih efektif.
Masih terlalu dini untuk penilaian akhir. Program-program strategis baru mulai berjalan, perubahan kelembagaan butuh waktu. Justru karena itulah fase sekarang sangat menentukan. Kesempatan untuk memastikan modal politik yang besar benar-benar berubah menjadi modal pembangunan masih terbuka lebar.
Yang masyarakat harapkan sebenarnya sederhana. Negara melihat kenyataan sebagaimana adanya. Negara bersedia mendengar ketika warga berbicara. Dan negara punya keberanian untuk memperbaiki dirinya ketika keadaan menuntut perubahan. Dari sanalah kepercayaan masyarakat tumbuh dan bertahan.
