Oleh
Luqmanul Hakim M.I.Kom Manager Program Pusat Polling Indonesia
Di permukaan, politik Indonesia terlihat tenang. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ditopang koalisi besar, parlemen relatif terkendali, dan belum tampak gejolak politik yang benar-benar mengganggu stabilitas pemerintahan. Secara formal, semuanya berjalan normal.
Tetapi politik tidak selalu dibaca dari apa yang tampak di permukaan. Ada situasi yang perlahan berubah di bawah: keresahan ekonomi yang makin terasa dalam kehidupan sehari-hari. Gelombang PHK di berbagai sektor, harga kebutuhan pokok yang terus naik, hingga pelemahan rupiah menghadirkan suasana yang berbeda dari narasi optimisme yang dibangun pemerintah. Dalam situasi seperti ini, stabilitas tidak cukup hanya dimaknai sebagai tidak adanya konflik politik. Stabilitas juga ditentukan oleh seberapa jauh negara mampu menjaga rasa aman sosial dan ekonomi masyarakatnya.
Angka Pertumbuhan dan Tekanan di Lapangan
Badan Pusat Statistik baru saja merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada kuartal pertama 2026. Pemerintah menyambutnya sebagai capaian penting, bahkan disebut sebagai pertumbuhan tertinggi dalam lebih dari satu dekade terakhir.
Namun, angka pertumbuhan memang sering kali menyimpan cerita yang lebih kompleks. Jika dicermati lebih jauh, pertumbuhan ekonomi saat ini banyak ditopang oleh belanja pemerintah: pembayaran THR dan gaji ke-14 ASN, bantuan sosial, serta percepatan sejumlah program prioritas negara. Sementara itu, konsumsi masyarakat tumbuh lebih terbatas. Artinya, penggerak utama ekonomi bukan sepenuhnya datang dari menguatnya daya beli publik, melainkan dari ekspansi belanja negara.
Dalam kondisi global yang sedang penuh tekanan, langkah pemerintah memperbesar belanja tentu bisa dipahami. Hampir semua negara melakukan hal serupa untuk menjaga pertumbuhan. Tetapi pertanyaannya bukan lagi sekadar apakah ekonomi tumbuh atau tidak, melainkan seberapa kuat pertumbuhan itu bertahan ketika ruang fiskal mulai menyempit.
Sebab di lapangan, situasinya tidak sesederhana angka pertumbuhan. Indeks keyakinan konsumen melemah, sektor manufaktur belum benar-benar pulih, dan PHK masih terus terjadi. Di banyak rumah tangga, kenaikan harga pangan jauh lebih terasa dibanding optimisme statistik ekonomi.
Nilai tukar rupiah menjadi penanda yang cukup jujur membaca situasi ini. Saat Presiden Prabowo dilantik pada Oktober 2024, rupiah berada di kisaran Rp15.400 per dolar AS. Kini rupiah sempat menyentuh Rp17.400. Pasar tampaknya tidak hanya membaca angka pertumbuhan, tetapi juga melihat tekanan fiskal, ketidakpastian global, dan arah kebijakan ekonomi ke depan.
Karena itu, muncul pertanyaan yang makin sering terdengar: jika ekonomi benar tumbuh tinggi, mengapa rasa aman ekonomi masyarakat justru belum sepenuhnya pulih?
Kekuasaan yang Makin Terkonsentrasi
Situasi ekonomi yang terasa berat sebenarnya tidak otomatis menjadi masalah politik besar jika negara mampu membaca keresahan publik dengan cepat dan tepat. Persoalannya, di sinilah tantangan pemerintahan saat ini mulai terlihat.
Model pengelolaan kekuasaan Presiden Prabowo memperlihatkan kecenderungan yang sangat terpusat. Pengambilan keputusan politik, komunikasi pemerintahan, hingga pengelolaan koalisi bergerak dalam lingkar yang relatif terbatas di sekitar Presiden. Pola seperti ini memang efektif untuk menjaga konsolidasi kekuasaan dan merawat stabilitas politik di tengah koalisi yang besar dan beragam.
Namun, ada risiko yang sering muncul dari model yang terlalu tersentralisasi: informasi menjadi semakin tersaring sebelum sampai ke pusat kekuasaan. Ketika pengambil keputusan terlalu bergantung pada lingkar yang sempit, realitas di lapangan kadang datang terlambat, atau bahkan tidak sepenuhnya terbaca.
Di titik ini, persoalannya bukan sekadar soal teknis pemerintahan, melainkan menyangkut kualitas respons negara. Sebab dalam situasi ekonomi yang menekan, kemampuan mendengar sering kali lebih penting daripada sekadar kemampuan mengendalikan.
Belakangan, kritik terhadap pemerintah juga mulai muncul dari berbagai arah. Akademisi, ekonom, aktivis masyarakat sipil, hingga sejumlah tokoh politik mulai menyampaikan kegelisahan yang kurang lebih serupa: soal daya beli masyarakat, kualitas demokrasi, arah kebijakan ekonomi, sampai menguatnya konsentrasi kekuasaan.
Menariknya, kritik itu muncul hampir bersamaan ketika tekanan ekonomi mulai makin terasa di tingkat bawah. Ini menunjukkan bahwa persoalannya tidak lagi berdiri sendiri-sendiri. Kegelisahan ekonomi perlahan mulai bertemu dengan kecemasan politik.
Ketika Legitimasi Mulai Diuji
Dalam ilmu politik, stabilitas pemerintahan pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh kuatnya koalisi atau terkendalinya parlemen. Stabilitas juga bergantung pada legitimasi: sejauh mana masyarakat masih percaya bahwa negara bekerja untuk mereka. Pemikiran Max Weber tentang legitimasi menjadi relevan di titik ini. Kekuasaan bertahan bukan hanya karena aturan formal, tetapi karena dianggap layak dan dipercaya publik.
Masalahnya, legitimasi sering kali tidak melemah secara tiba-tiba. Ia terkikis perlahan. Dimulai dari jarak yang makin lebar antara narasi pemerintah dan pengalaman sehari-hari masyarakat.
Pemerintah boleh berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi masyarakat lebih merasakan harga beras, cicilan rumah, biaya sekolah, dan sulitnya mencari pekerjaan. Pemerintah bisa merasa situasi politik terkendali, tetapi keresahan sosial tetap dapat tumbuh diam-diam di bawah permukaan.
Dalam konteks seperti ini, stabilitas politik memang masih menjadi modal penting bagi pemerintahan Prabowo. Tetapi stabilitas saja tidak cukup. Tanpa kemampuan membaca realitas secara lebih terbuka dan tanpa keberanian melakukan koreksi kebijakan, stabilitas berisiko berubah menjadi sekadar ketenangan semu.
Sebab dalam politik, ancaman terbesar sering kali bukan ledakan besar yang datang tiba-tiba, melainkan akumulasi kekecewaan yang dibiarkan tumbuh perlahan.
