instagram youtube
logo✖
thumbnail

Sederet Fakta Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden

thumbnail

Kemitraan Indonesia dan Australia: Sinergi Energi menuju Masa Depan Lestari

thumbnail

Membongkar Rahasia Kebaikan Finansial Syariah: 5 Pilar Akad Tabarru’at

thumbnail

Arah Baru Syarikat Islam: Dari Penguatan Fondasi ke Akselerasi Eksekusi

BERITA TERKINI

Sumber/ Istimewa Sumber/ Istimewa

Daerah

Kunci Motor Tertinggal, Dua Kasus Curanmor di Berhasil Diungkap Polres Kebumen 

Senin, 9 Nov 2026 - 22:11 WIB

Daerah

Komunitas Seni Tim Ilustrasi Depok Buka Kelas Pantomim di Sawangan Depok! 🎭✨

Senin, 9 Nov 2026 - 20:42 WIB

Daerah

Mengukir Prestasi, Menembus Batas: Sukses Penyelanggaraan TKA Paket C PKBM Primago Indonesia Tahun 2026

Senin, 9 Nov 2026 - 20:40 WIB

Daerah

Pansus 12 DPRD Kota Pangkal Pinang Kunjungi PKBM Primago Indonesia Depok Untuk Melihat Inovasi Pendidikan di Lembaga Non Formal

Senin, 9 Nov 2026 - 20:38 WIB

Daerah

Sidang Paripurna Nota Keuangan dan Raperda Tahun 2027, Ini Paparan Program Prioritas Wali Kota Depok Supian Suri

Senin, 9 Nov 2026 - 20:36 WIB

Nasional

DPC Karangasem dan Gianyar Mendukung Restrukturisasi Hasil Rakornas DPP PPP

Senin, 9 Nov 2026 - 13:06 WIB

Nasional

Bupati Dadi Sunarya: TPP ASN Bisa Dibayar Penuh Desember Jika Target PAD Tercapai

Senin, 9 Nov 2026 - 12:59 WIB
Perkembangan teknologi telah melahirkan berbagai bentuk transaksi baru. - Ilustrasi Perkembangan teknologi telah melahirkan berbagai bentuk transaksi baru. - Ilustrasi

Opini

Akad Muawadhat: Ekonomi Syariah di Balik Transaksi Sehari-hari

Senin, 9 Nov 2026 - 09:03 WIB
JAKARTA – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan publik setelah Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan yang melibatkan sejumlah perwira tinggi kepolisian. Perkara ini tidak hanya menyangkut dugaan pelanggaran privasi kepala negara, tetapi juga memunculkan pertanyaan serius mengenai pengawasan, kewenangan, dan penggunaan teknologi penyadapan oleh aparat penegak hukum. Hingga 8 November 2026, empat jenderal polisi telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak, dan penghapusan data elektronik. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi. Berawal dari Dugaan Penyadapan Tanpa Prosedur Berdasarkan keterangan Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin, dugaan penyadapan berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui tahapan verifikasi dan prosedur yang semestinya. Penyadapan tersebut diduga dilakukan tanpa berkaitan dengan proses penyelidikan maupun penyidikan yang sah. Padahal, penyadapan merupakan tindakan yang membatasi hak privasi seseorang sehingga pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum, mengikuti mekanisme yang berlaku, dan berada dalam pengawasan. Dalam perkara ini, LIMS menjadi salah satu titik penting penyidikan. Sistem tersebut merupakan perangkat yang berkaitan dengan pelaksanaan penyadapan dalam jaringan telekomunikasi. Persoalan yang sedang didalami bukan semata-mata keberadaan teknologinya, melainkan dugaan penggunaan sistem tersebut di luar prosedur dan kewenangan yang dibenarkan. Presiden Bukan Satu-satunya Sasaran Dugaan penyadapan tidak hanya menyasar nomor telepon Presiden Prabowo Subianto. Menurut keterangan Bareskrim, sejumlah nomor lain yang diduga menjadi sasaran mencakup pejabat negara, tokoh politik, insan media, pimpinan organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha. Luasnya kelompok yang disebut dalam perkara ini membuat kasus tersebut memiliki dimensi lebih besar daripada persoalan penyadapan terhadap satu individu. Jika dugaan itu terbukti, perkara ini menyentuh persoalan perlindungan komunikasi pribadi, keamanan informasi, serta batas kewenangan institusi negara dalam mengakses data masyarakat. Dugaan Penghapusan Jejak Digital Perkembangan lain yang menjadi perhatian penyidik adalah dugaan penghapusan file hasil penyadapan dari komputer sistem LIMS pada Oktober 2026. Tindakan tersebut diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak aktivitas penyadapan. Kasus ini mulai dilaporkan secara resmi pada 30 Oktober 2026 oleh seorang petugas yang mengetahui dugaan tindakan tersebut. Setelah menerima laporan, Bareskrim melakukan penyelidikan dan penyidikan, memeriksa sejumlah saksi serta saksi ahli, dan menyita barang bukti berupa 11 telepon seluler, satu unit iPad, serta empat flashdisk. Dari Tiga Menjadi Empat Tersangka Pada 3 November 2026, Bareskrim mengumumkan penetapan tiga tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso. Sehari kemudian, Listyo Sigit diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan berdasarkan keputusan Presiden. Perkembangan berikutnya terjadi pada 5 November 2026. Penyidik menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka keempat. Keterlibatannya didalami antara lain terkait dugaan pemberian persetujuan atas proses penyadapan dan penghapusan file hasil penyadapan. Hingga pemberitaan 8 November, Slamet disebut belum ditahan karena kondisi kesehatan. Polri juga menyatakan masih menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang memberikan perintah dalam perkara tersebut. Dengan demikian, penyidikan belum berhenti pada empat nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Ancaman Pidana dan Pentingnya Pengusutan Transparan Para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana, antara lain Pasal 258 dan Pasal 332 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ancaman pidana yang disebut penyidik mencakup hukuman maksimal hingga 10 tahun penjara, bergantung pada pasal yang diterapkan. Namun, penetapan tersangka bukanlah putusan bersalah. Proses pembuktian tetap harus dilakukan melalui mekanisme hukum dan pengadilan, dengan menjunjung asas praduga tak bersalah. Kasus ini menjadi ujian penting bagi tata kelola penegakan hukum dan perlindungan data di Indonesia. Teknologi penyadapan memang dapat menjadi instrumen untuk mendukung penegakan hukum, tetapi penggunaannya harus dibatasi oleh aturan, prosedur, dan mekanisme pengawasan yang ketat. Pada akhirnya, persoalan utama bukan hanya siapa yang disadap atau siapa yang diduga terlibat. Lebih jauh, publik membutuhkan kepastian bahwa kewenangan negara tidak digunakan secara sewenang-wenang. Pengusutan yang transparan, akuntabel, dan berdasarkan bukti menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. - Ilustrasi JAKARTA – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan publik setelah Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan yang melibatkan sejumlah perwira tinggi kepolisian. Perkara ini tidak hanya menyangkut dugaan pelanggaran privasi kepala negara, tetapi juga memunculkan pertanyaan serius mengenai pengawasan, kewenangan, dan penggunaan teknologi penyadapan oleh aparat penegak hukum. Hingga 8 November 2026, empat jenderal polisi telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak, dan penghapusan data elektronik. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi. Berawal dari Dugaan Penyadapan Tanpa Prosedur Berdasarkan keterangan Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin, dugaan penyadapan berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui tahapan verifikasi dan prosedur yang semestinya. Penyadapan tersebut diduga dilakukan tanpa berkaitan dengan proses penyelidikan maupun penyidikan yang sah. Padahal, penyadapan merupakan tindakan yang membatasi hak privasi seseorang sehingga pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum, mengikuti mekanisme yang berlaku, dan berada dalam pengawasan. Dalam perkara ini, LIMS menjadi salah satu titik penting penyidikan. Sistem tersebut merupakan perangkat yang berkaitan dengan pelaksanaan penyadapan dalam jaringan telekomunikasi. Persoalan yang sedang didalami bukan semata-mata keberadaan teknologinya, melainkan dugaan penggunaan sistem tersebut di luar prosedur dan kewenangan yang dibenarkan. Presiden Bukan Satu-satunya Sasaran Dugaan penyadapan tidak hanya menyasar nomor telepon Presiden Prabowo Subianto. Menurut keterangan Bareskrim, sejumlah nomor lain yang diduga menjadi sasaran mencakup pejabat negara, tokoh politik, insan media, pimpinan organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha. Luasnya kelompok yang disebut dalam perkara ini membuat kasus tersebut memiliki dimensi lebih besar daripada persoalan penyadapan terhadap satu individu. Jika dugaan itu terbukti, perkara ini menyentuh persoalan perlindungan komunikasi pribadi, keamanan informasi, serta batas kewenangan institusi negara dalam mengakses data masyarakat. Dugaan Penghapusan Jejak Digital Perkembangan lain yang menjadi perhatian penyidik adalah dugaan penghapusan file hasil penyadapan dari komputer sistem LIMS pada Oktober 2026. Tindakan tersebut diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak aktivitas penyadapan. Kasus ini mulai dilaporkan secara resmi pada 30 Oktober 2026 oleh seorang petugas yang mengetahui dugaan tindakan tersebut. Setelah menerima laporan, Bareskrim melakukan penyelidikan dan penyidikan, memeriksa sejumlah saksi serta saksi ahli, dan menyita barang bukti berupa 11 telepon seluler, satu unit iPad, serta empat flashdisk. Dari Tiga Menjadi Empat Tersangka Pada 3 November 2026, Bareskrim mengumumkan penetapan tiga tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso. Sehari kemudian, Listyo Sigit diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan berdasarkan keputusan Presiden. Perkembangan berikutnya terjadi pada 5 November 2026. Penyidik menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka keempat. Keterlibatannya didalami antara lain terkait dugaan pemberian persetujuan atas proses penyadapan dan penghapusan file hasil penyadapan. Hingga pemberitaan 8 November, Slamet disebut belum ditahan karena kondisi kesehatan. Polri juga menyatakan masih menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang memberikan perintah dalam perkara tersebut. Dengan demikian, penyidikan belum berhenti pada empat nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Ancaman Pidana dan Pentingnya Pengusutan Transparan Para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana, antara lain Pasal 258 dan Pasal 332 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ancaman pidana yang disebut penyidik mencakup hukuman maksimal hingga 10 tahun penjara, bergantung pada pasal yang diterapkan. Namun, penetapan tersangka bukanlah putusan bersalah. Proses pembuktian tetap harus dilakukan melalui mekanisme hukum dan pengadilan, dengan menjunjung asas praduga tak bersalah. Kasus ini menjadi ujian penting bagi tata kelola penegakan hukum dan perlindungan data di Indonesia. Teknologi penyadapan memang dapat menjadi instrumen untuk mendukung penegakan hukum, tetapi penggunaannya harus dibatasi oleh aturan, prosedur, dan mekanisme pengawasan yang ketat. Pada akhirnya, persoalan utama bukan hanya siapa yang disadap atau siapa yang diduga terlibat. Lebih jauh, publik membutuhkan kepastian bahwa kewenangan negara tidak digunakan secara sewenang-wenang. Pengusutan yang transparan, akuntabel, dan berdasarkan bukti menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. - Ilustrasi

Nasional

Sederet Fakta Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden

Minggu, 8 Nov 2026 - 22:25 WIB
Peserta Forum Aktivis dan Relawan Anti-Makar seluruh Indonesia (Formasi) . Peserta Forum Aktivis dan Relawan Anti-Makar seluruh Indonesia (Formasi) .

Nasional

Forum Antimakar Sikapi Tindak Pidana Penyadapan Presiden

Minggu, 8 Nov 2026 - 21:16 WIB
“Uang dan kekayaan dapat menjadi sumber kebahagiaan ketika diperoleh dengan cara yang halal, dikelola secara bijak, dan dimanfaatkan untuk kebaikan bersama. - Ilustrasi “Uang dan kekayaan dapat menjadi sumber kebahagiaan ketika diperoleh dengan cara yang halal, dikelola secara bijak, dan dimanfaatkan untuk kebaikan bersama. - Ilustrasi

Opini

Mencari Harta, Menjaga Amanah: Jalan Al-Qur’an menuju Kesejahteraan

Minggu, 8 Nov 2026 - 19:55 WIB
KH Muhammad Idror Maimoen (Gus Idror) saat menyampaikan tausiyah dalam kegiatan Ngaji Bareng Majelis Dzikir dan Sholawat di Jakarta. KH Muhammad Idror Maimoen (Gus Idror) saat menyampaikan tausiyah dalam kegiatan Ngaji Bareng Majelis Dzikir dan Sholawat di Jakarta.

Nasional

Dari Ujian Menuju Pertolongan: Pesan Gus Idror tentang Luasnya Rahmat Allah

Minggu, 8 Nov 2026 - 15:48 WIB
Naylin Fikriya Sabrina, mahasiswa STMIK Kebumen, menerima hadiah Juara/Terbaik 1 dalam ajang Muda Berdaya 2026 dari Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen Agus Sunaryo, Sabtu, 7 November 2026. Naylin Fikriya Sabrina, mahasiswa STMIK Kebumen, menerima hadiah Juara/Terbaik 1 dalam ajang Muda Berdaya 2026 dari Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen Agus Sunaryo, Sabtu, 7 November 2026.

Daerah

Jahit Pouch Penuh Estetika, Naylin Juara di Ajang Muda Berdaya 2026

Minggu, 8 Nov 2026 - 10:08 WIB
Didik J. Rachbini, Rektor Universitas Paramadina - Foto Ilustrasi Didik J. Rachbini, Rektor Universitas Paramadina - Foto Ilustrasi

Opini

Ketika Politik Memangsa Bisnis: Bahaya Oligarki dan Matinya Nalar Teknokratis

Minggu, 8 Nov 2026 - 08:26 WIB

Nasional

Tembok Ambruk Bongkar Borok PT IKN: Setahun Beroperasi Tanpa Dokumen, DLH Banyumas Sebut Berkas Tak Pernah Masuk

Jumat, 6 Nov 2026 - 17:31 WIB

Daerah

SMK Tadika Pertiwi Gelar Kegiatan Kunjungan Industri Ke Bandung Tahun 2026 Bersama Dirgantara AIA Tour Travel

Kamis, 5 Nov 2026 - 21:50 WIB

Nasional

Bedah Buku di UIN Jakarta, Budy Sugandi Ulas Kemitraan Strategis Indonesia–Tiongkok

Kamis, 5 Nov 2026 - 10:02 WIB
Kapolri Suyudi Ario Seto Kapolri Suyudi Ario Seto

Nasional

Puspoll Indonesia Apresiasi Kapolri Usut Kasus Penyadapan, Minta Motif dan Aktor di Baliknya Diungkap

Rabu, 4 Nov 2026 - 19:47 WIB

Nasional

Ahli Waris Persoalkan Uang Rp2,28 Miliar Diatasnamakan Tagihan Pajak Penghasilan, Inisial AK Staf Protokol Kemenko PMK Dilaporkan ke Polisi

Rabu, 4 Nov 2026 - 18:15 WIB
Mitsubishi Fuso menampilkan 1 unit Canter FE71L milik PT Trimitra Trans Persada (B-LOG) yang dilengkapi karoseri pendingin. - Foto KTB Mitsubishi Fuso menampilkan 1 unit Canter FE71L milik PT Trimitra Trans Persada (B-LOG) yang dilengkapi karoseri pendingin. - Foto KTB

EkBis

Menjaga Kesegaran hingga Ujung Jalan: Langkah Fuso Mengawal Rantai Dingin Pangan

Rabu, 4 Nov 2026 - 16:44 WIB
Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang kerja sama di bidang transisi energi, pengembangan sumber daya manusia, teknologi, serta pembiayaan dan investasi yang dilakukan oleh Wakil Direktur Utama PLN, Yusuf Didi Setiarto (kanan) dan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Roderick Brazier (kiri) pada Kamis, (29/10) di Jakarta. Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang kerja sama di bidang transisi energi, pengembangan sumber daya manusia, teknologi, serta pembiayaan dan investasi yang dilakukan oleh Wakil Direktur Utama PLN, Yusuf Didi Setiarto (kanan) dan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Roderick Brazier (kiri) pada Kamis, (29/10) di Jakarta.

Internasional

Kemitraan Indonesia dan Australia: Sinergi Energi menuju Masa Depan Lestari

Rabu, 4 Nov 2026 - 05:33 WIB
Penandatanganan kerja sama strategis antara Pertamina NRE dengan PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) dan PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) di sela-sela kegiatan Danantara Technology Innovation & Investment Forum (DTIIF) 2026 yang berlangsung di Jakarta, Selasa, (27/10/2026). Ilustrasi Penandatanganan kerja sama strategis antara Pertamina NRE dengan PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) dan PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) di sela-sela kegiatan Danantara Technology Innovation & Investment Forum (DTIIF) 2026 yang berlangsung di Jakarta, Selasa, (27/10/2026). Ilustrasi

Nasional

Pertamina NRE Gandeng Agrinas dan SGN Akselerasi Pengembangan Bioenergi Nasional

Selasa, 3 Nov 2026 - 21:50 WIB

Daerah

Dukung Anak Istimewa, Pemkot Depok Gelar Sekolah Ayah Bunda Spesial 2026

Selasa, 3 Nov 2026 - 19:02 WIB

Daerah

51 Himpunan, 47 Kampus: PERMIKOMNAS Jateng Perluas Kolaborasi Bersama Buana News

Selasa, 3 Nov 2026 - 17:58 WIB
Sekretaris Eksekutif Garuda Institute, Alexander Waas. - Foto Garuda Institut Sekretaris Eksekutif Garuda Institute, Alexander Waas. - Foto Garuda Institut

Nasional

Larangan Ekspor SDA Lewat Negara Perantara, Garuda Institute: Momentum Perkuat Kedaulatan Ekonomi Nasional

Selasa, 3 Nov 2026 - 15:10 WIB

Opini

Santri Muda Nusantara: Anomali Polisi Bersama Masyarakat vs Tindakan Intimidasi & Penggeledahan Terhadap Santri Hamalatul Qur’an

Selasa, 3 Nov 2026 - 11:27 WIB
Keberadaan pasokan gas yang berkelanjutan diyakini mampu mendongkrak produktivitas, efisiensi operasional, dan daya saing industri dalam negeri. - Foto PGN Keberadaan pasokan gas yang berkelanjutan diyakini mampu mendongkrak produktivitas, efisiensi operasional, dan daya saing industri dalam negeri. - Foto PGN

EkBis

Pasokan Gas Melonjak 34,72%, PGN LNG Amankan Energi Bersih Indonesia

Selasa, 3 Nov 2026 - 10:53 WIB

Nasional

Pertemuan Hangat Dua Tokoh Nasional, Taruna Ikrar dan Jenderal Suyudi Bahas Narkotika hingga Keamanan Pangan

Selasa, 3 Nov 2026 - 09:29 WIB

Daerah

Gandeng Primago Consulting, Pesantren Al-Bahjah Rumuskan Blueprint Strategis Penguatan & Pengembangan Lembaga

Senin, 2 Nov 2026 - 14:45 WIB

Nasional

PT Solusi Baitullah Indonesia dan Intan Travel Perkuat Sinergi, Hadirkan Beragam Program Umrah

Minggu, 1 Nov 2026 - 17:32 WIB