Siaranindonesia.com, Jakarta – Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur yang menjatuhkan denda antara Rp 4 juta hingga Rp 16 juta terhadap 11 pemilik kendaraan yang tidak lulus uji emisi pada Kamis (8/5/2025) menjadi sorotan publik dan pakar hukum. Tanpa adanya upaya banding dari para pelanggar, putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Yang mengejutkan, salah satu pelanggar adalah perusahaan otobus (PO) angkutan antar kota antar provinsi (AKAP) yang didenda hingga Rp 16 juta. Kasus ini menjadi preseden penting bahwa Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara bisa ditegakkan secara efektif di pengadilan.
“Ini adalah sinyal tegas bahwa Pemda DKI Jakarta, melalui Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, Dishub, dan Ditlantas Polda Metro Jaya, serius dalam menindak kendaraan penyumbang polusi,” kata Asep Kuswanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.
Namun di sisi lain, Pengamat Transportasi sekaligus pengacara LLAJ menilai bahwa putusan ini bisa menjadi pedang bermata dua.
“Tanpa adanya somasi atau keberatan dari pihak yang didenda, maka putusan ini akan menjadi yurisprudensi, artinya dapat dijadikan acuan hukum ke depan. Tapi apakah seluruh pelanggaran uji emisi nantinya bisa serta merta disidangkan tanpa pertimbangan teknis dan tanggung jawab pabrikan kendaraan atau perusahaan angkutan?” ujar Eddy Suzendi, SH, Advokat LLAJ.
Sebagaimana diketahui, kendaraan kendaraan berat seperti truk dan bus AKAP kerap gagal uji emisi bukan semata karena kelalaian pemilik, tetapi bisa juga karena standar teknis kendaraan yang tidak disesuaikan dengan regulasi lokal dan belum siapnya para pemilik kendaraan dalam penggunaan BBM yg mendukung standar Euro.
Eddy yang juga selaku ketua umum DPP HPPI ( Himpunan Persatuan Pengemudi Indonesia) menambahkan, “Jika kita bicara keadilan hukum, maka siapa yang harus disomasi duluan? Pemilik kendaraan, perusahaan angkutan, atau bahkan pemerintah DKI dan Pusat yang belum menetapkan standar nasional emisi secara ketat dan seragam?”
Dengan inkrachtnya putusan ini, publik dihadapkan pada kemungkinan munculnya tindakan hukum massal, termasuk gugatan balik atau uji materi terhadap Perda 2/2005 jika dianggap tidak sejalan dengan peraturan perundang undangan nasional.
Redaksi mengajak publik dan pemangku kepentingan untuk menyikapi fenomena ini secara bijak dan ilmiah, agar hukum tidak hanya tegak, tetapi juga adil dan berpihak pada kepentingan lingkungan serta keadilan sosial.
(*)
