Lembaga Hukum IAIA Al Aqidah Al Hasyimiyah: Kawal Rekomendasi Reformasi Polri, Kompolnas Harus diperkuat

- Editor

Rabu, 6 Mei 2026 - 15:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Siaranindonesia.com, Jakarta – Kepala Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) IAIA Al Aqidah Al Hasyimiyah Jakarta, Fani Ruusul Masail, menyampaikan pandangannya terkait rekomendasi reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), khususnya dalam aspek penguatan peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Dalam pernyataannya, Fani menegaskan bahwa upaya reformasi Polri merupakan langkah penting dan mendesak guna meningkatkan profesionalisme, transparansi, serta akuntabilitas institusi kepolisian di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap penegakan hukum yang berkeadilan.

“Penguatan Kompolnas tidak boleh hanya bersifat simbolik atau administratif, tetapi harus diarahkan pada peningkatan kewenangan yang nyata dan berdampak langsung terhadap fungsi pengawasan Polri,” ujar Fani.

Menurutnya, Kompolnas perlu diberikan ruang yang lebih luas dalam menjalankan fungsi kontrol, termasuk dalam menindaklanjuti laporan masyarakat serta memberikan rekomendasi yang bersifat mengikat terhadap penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri.

Fani juga menekankan rekrutmen Kompolnas harus transparan dan mengakomodir para profesional, akademisi dan tokoh masyrakat. Dengan begitu independensi Kompolnas akan terbebas dari intervensi politik maupun tekanan institusional. “Tanpa independensi yang kuat, penguatan Kompolnas hanya akan menjadi formalitas dan tidak mampu menjawab krisis kepercayaan publik,” tambahnya.

Selain itu, LKBH IAIA Al Aqidah Al Hasyimiyah Jakarta memandang bahwa reformasi Polri harus berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dalam hal ini, Kompolnas diharapkan mampu menjadi jembatan antara masyarakat dan institusi kepolisian dalam memastikan setiap aduan ditangani secara transparan dan adil.

Fani juga mendorong pemerintah dan DPR untuk mempertimbangkan revisi regulasi yang mengatur kewenangan Kompolnas, sehingga penguatan yang dilakukan memiliki landasan hukum yang jelas dan implementatif.

“Reformasi Polri adalah kebutuhan bersama. Oleh karena itu, semua pihak harus berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap langkah perbaikan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tutupnya

Komentar Facebook

Berita Terkait

Kepala BPOM Taruna Ikrar Tegaskan Aturan Baru Menyoal Keamanan dan Pengawasan Obat, Bukan regulasi SDM Apoteker di Ritel Modern
MN KAHMI Minta Program Tambang Rakyat Harus Pertimbangkan Aspek Lingkungan
Puspoll Indonesia: Kehadiran Langsung Presiden Prabowo di DPR Kirim Sinyal Optimisme dan Kepastian Arah Negara
Rakernas Inkopontren Dorong Modernisasi Koperasi Pesantren
Refleksi Harkitnas: Pendidikan Harus Melahirkan Pemimpin Berintegritas dan Berpihak kepada Rakyat
GASS D1, Salah Satu Relawan Pendukung Wali Kota Depok Terpilih Supian Suri Gelar Family Gathering dan Tasyakuran Berdirinya Yayasan Baru
Podcast “Suara Demokrasi” Resmi Diluncurkan: Bahas Isu Demokrasi Hingga Tren Viral
BLBI Rp 211 Triliun Belum Tuntas, Rio Setiawan LSM LIRA Kediri: Negara Harus Menang Melawan Pengemplang Uang Rakyat

Berita Terkait

Kamis, 21 Mei 2026 - 14:01 WIB

Kepala BPOM Taruna Ikrar Tegaskan Aturan Baru Menyoal Keamanan dan Pengawasan Obat, Bukan regulasi SDM Apoteker di Ritel Modern

Kamis, 21 Mei 2026 - 13:59 WIB

MN KAHMI Minta Program Tambang Rakyat Harus Pertimbangkan Aspek Lingkungan

Rabu, 20 Mei 2026 - 13:57 WIB

Puspoll Indonesia: Kehadiran Langsung Presiden Prabowo di DPR Kirim Sinyal Optimisme dan Kepastian Arah Negara

Rabu, 20 Mei 2026 - 06:36 WIB

Refleksi Harkitnas: Pendidikan Harus Melahirkan Pemimpin Berintegritas dan Berpihak kepada Rakyat

Senin, 18 Mei 2026 - 08:10 WIB

GASS D1, Salah Satu Relawan Pendukung Wali Kota Depok Terpilih Supian Suri Gelar Family Gathering dan Tasyakuran Berdirinya Yayasan Baru

Minggu, 17 Mei 2026 - 23:06 WIB

Podcast “Suara Demokrasi” Resmi Diluncurkan: Bahas Isu Demokrasi Hingga Tren Viral

Kamis, 14 Mei 2026 - 16:01 WIB

BLBI Rp 211 Triliun Belum Tuntas, Rio Setiawan LSM LIRA Kediri: Negara Harus Menang Melawan Pengemplang Uang Rakyat

Rabu, 13 Mei 2026 - 19:59 WIB

BPOM dan WHO Perbarui Kerja Sama 2026—2027, Ada Hibah Rp17 Miliar

Berita Terbaru