Jayapura – Usulan dari pihak tertentu untuk membentuk sekretariat bagi asosiasi Gubernur se Tanah Papua tidak memiliki urgensi.
Jika alasan dibalik pembentukannya untuk mengefektifkan koordinasi antar pemerintahan daerah juga tidak tepat mengingat sudah ada biro humas dan litbang dari masing-masing pemerintahan.
Tantangannya sekarang bagaimana masing-masing pihak meningkatkan koordinasi, yang juga didalamnya melibatkan SKPD lainnya.
Hal ini disampaikan Toenjes Swansen Maniagasi, SH Direktur Eksekutif Comunity Democracy (CoDe) Papua pada awak media di Jayapura (28/9/23).
Menurut pria yang biasa disapa TSM ini, pembentukan sekretariat belum diperlukan, masih banyak isu penting dan mendesak lainnya di masing-masing wilayah di Papua yang membutuhkan perhatian serius.
Jelas akan banyak anggaran untuk itu, mulai dari sewa tempat (kantor), gaji dari tim, biaya operasional dll. Padahal masih banyak isu dan masalah lain di tanah Papua ini.
“Misalnya saja sektor pendidikan, kesehatan, termasuk tenaga medis dan guru honorer, stunting, pangan dan sebagainya yang yang harus diselesaikan oleh Gubernur”, ungkap TSM.
“Jadi anggaran-anggaran yang ada baik di APBD maupun perbantuan dari pusat sebaiknya digunakan untuk melayani dan menyelesaikan berbagai masalah pelik tersebut”, tegas TSM.
“Saya ulangi sekali lagi, jika didasarkan pada argument bahwa pembentukan sekretariat dengan menempatkan orang-orang dari berbagai latar belakang yang memiliki ide dan inovasi untuk kemajuan daerah itu sama saja merendahkan kualitas SDM yang ada di pemprov”, imbuh TSM.
Padahal di masing-masing SKPD dan insepktorat, apalagi litbang adalah orang-orang yang begitu berkompeten. Sekarang tinggal di maksimalkan saja termasuk koordinasi antar Gubernur untuk mencari program dan strategi kebijakan yang tepat dan ini forumnya cukup di tingkat koordinasi yang bisa diagendakan saat diperlukan.
“Apalagi dengan kemajuan teknologi informasi, komunikasi kapan saja bisa dilakukan antar pihak”, tutup TSM.
