Siaranindonesia.com, Jakarta — Pemerintah dan dunia usaha memperkuat sinergi dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur nasional melalui pengembangan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Kolaborasi tersebut menjadi salah satu langkah strategis untuk memperluas partisipasi sektor swasta sekaligus menghadirkan alternatif pembiayaan pembangunan yang inovatif dan berkelanjutan.
Upaya memperkuat kolaborasi itu dibahas dalam forum “Sinergi Pemerintah – Badan Usaha untuk Percepatan Pembangunan Nasional” yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas bersama KADIN Indonesia di Jakarta, Rabu, 30 September 2026.
Forum tersebut mempertemukan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, investor, hingga institusi pembiayaan infrastruktur. Pertemuan ini menjadi ruang strategis untuk membahas peluang investasi, penguatan skema KPBU, pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN), serta inovasi pembiayaan untuk mendukung pembangunan infrastruktur di berbagai sektor.
Dalam forum tersebut, Hardini Puspasari, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Komite Tetap Perencanaan Infrastruktur dan Pendanaan Pembangunan KADIN Indonesia, dipercaya menjadi moderator. Hardini juga dikenal sebagai Miss KPBU karena kiprahnya dalam mendorong penguatan ekosistem kerja sama pemerintah dan badan usaha.
Infrastruktur membutuhkan kolaborasi lintas sektor
Dalam sambutannya sebagai moderator, Hardini menekankan bahwa pembangunan infrastruktur nasional tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia.
Menurutnya, pemerintah dan badan usaha memiliki peran yang saling melengkapi dalam memastikan pembangunan infrastruktur dapat berjalan secara efektif.
“Infrastruktur bukan hanya tentang membangun fisik, tetapi membangun masa depan bangsa. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah sebagai regulator dan fasilitator, serta badan usaha sebagai motor investasi dan inovasi. KPBU menjadi jembatan strategis yang menghubungkan kebutuhan pembangunan dengan kapasitas pembiayaan dunia usaha,” ujar Hardini.
Menurut Hardini, keterlibatan badan usaha diperlukan untuk memperkuat kapasitas pembiayaan sekaligus menghadirkan inovasi dalam pembangunan. Sementara pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan regulasi, memberikan kepastian kebijakan, serta membangun iklim investasi yang kondusif.
Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat proses penyiapan proyek infrastruktur sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap berbagai proyek pembangunan yang ditawarkan pemerintah.
PPP Book 2026 menjadi salah satu agenda utama
Salah satu agenda penting dalam forum tersebut adalah pengenalan PPP Book 2026, yang menjadi salah satu rujukan dalam melihat peluang proyek KPBU dan potensi partisipasi badan usaha dalam pembangunan infrastruktur.
Forum juga memberikan pemahaman kepada dunia usaha mengenai mekanisme pengusulan dan pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN). Hal tersebut dinilai penting agar pelaku usaha dapat memahami proses, peluang, serta dukungan pemerintah yang tersedia dalam pengembangan proyek strategis.
Selain itu, pembahasan turut mencakup fasilitasi investasi dan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha serta dukungan pembiayaan inovatif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.
Dengan adanya forum tersebut, pemerintah dan dunia usaha diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan pembangunan, kesiapan proyek, serta mekanisme kerja sama yang dapat dikembangkan melalui skema KPBU.
KADIN dorong penguatan peran sektor swasta
KADIN Indonesia dalam forum tersebut menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mempertemukan kebutuhan pembangunan dengan kapasitas sektor swasta.
Hardini mengatakan, dunia usaha tidak hanya memiliki peran sebagai sumber pembiayaan, tetapi juga dapat berkontribusi melalui inovasi, teknologi, pengalaman pengelolaan proyek, serta kemampuan dalam mengembangkan investasi jangka panjang.
“KADIN hadir sebagai agen perubahan yang mengubah peluang investasi menjadi prestasi pembangunan. Melalui kolaborasi pemerintah dan badan usaha, kita membangun ekosistem investasi yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045,” kata Hardini.
Menurutnya, penguatan ekosistem KPBU membutuhkan keterlibatan berbagai pihak secara berkelanjutan. Pemerintah, badan usaha, investor, lembaga pembiayaan, serta pemangku kepentingan lainnya perlu memiliki ruang koordinasi yang dapat membantu mengidentifikasi berbagai tantangan sejak tahap awal proyek.
Dorong pembentukan Satgas KADIN KPBU
Sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem KPBU, Hardini turut menyampaikan inisiatif Komite Tetap Perencanaan Infrastruktur dan Pendanaan Pembangunan KADIN Indonesia untuk mendorong pembentukan Satgas KADIN KPBU & Pembiayaan Strategis Inovatif.
Satgas tersebut dirancang sebagai wadah kolaborasi strategis yang mempertemukan pemerintah, badan usaha, investor, dan pemangku kepentingan lainnya.
Pembentukan satgas diharapkan dapat membantu mempercepat penyiapan proyek, mengidentifikasi berbagai tantangan investasi, serta mencari alternatif solusi pembiayaan yang inovatif.
Keberadaan wadah koordinasi tersebut juga diharapkan dapat memperkuat komunikasi antara sektor publik dan swasta sehingga berbagai potensi hambatan dalam pengembangan proyek infrastruktur dapat diidentifikasi dan dicarikan solusi secara lebih cepat.
“Masa depan pembangunan Indonesia membutuhkan keberanian berinovasi dalam pembiayaan. KPBU bukan sekadar skema investasi, tetapi sebuah gerakan kolaborasi untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas,” ujar Hardini.
Hadirkan berbagai pemangku kepentingan
Forum “Sinergi Pemerintah – Badan Usaha untuk Percepatan Pembangunan Nasional” turut menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan dari sektor pemerintahan dan dunia usaha.
Di antaranya Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Keuangan, mitra pembangunan infrastruktur, serta perwakilan dunia usaha.
Kehadiran berbagai institusi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menciptakan ekosistem investasi dan pembiayaan pembangunan yang lebih terintegrasi.
Pembahasan dalam forum mencakup empat agenda utama, yakni publikasi PPP Book 2026 dan peluang partisipasi badan usaha dalam proyek KPBU, penguatan mekanisme pengusulan dan pengembangan PSN, fasilitasi investasi dan kemudahan berusaha, serta dukungan pembiayaan inovatif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.
Melalui berbagai agenda tersebut, forum diharapkan tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga mendorong terbentuknya kolaborasi konkret antara pemerintah dan badan usaha dalam mengembangkan proyek pembangunan.
Menuju ekosistem investasi yang berkelanjutan
Penguatan KPBU menjadi bagian dari upaya mencari sumber pembiayaan pembangunan di tengah kebutuhan investasi infrastruktur yang terus berkembang. Melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha, proyek infrastruktur dapat dikembangkan dengan memanfaatkan kombinasi peran pemerintah dan kemampuan sektor swasta.
KADIN Indonesia menyatakan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan nasional, meningkatkan daya saing ekonomi, dan mendorong terciptanya iklim investasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan.
Kolaborasi tersebut juga diarahkan untuk mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045, dengan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.
Forum yang digelar di Jakarta pada 30 September 2026 tersebut menjadi salah satu ruang untuk mempertemukan kepentingan pemerintah dan dunia usaha dalam mencari solusi atas kebutuhan pembangunan. Dengan penguatan koordinasi, pengembangan proyek yang lebih matang, serta inovasi pembiayaan, ekosistem KPBU diharapkan semakin mampu mendukung percepatan pembangunan infrastruktur nasional.
