Siaranindonesia.com, Jakarta – Sekretaris Eksekutif Garuda Institute, Alexander Waas, mendorong pemerintah daerah Maluku melakukan transformasi ekonomi berbasis agromaritim, ketahanan pangan, hilirisasi, dan pembangunan berkelanjutan sebagai arah strategis pembangunan daerah di masa mendatang.
Menurut Alexander, Maluku memiliki sumber daya besar untuk berperan lebih strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Membentang dari kekayaan pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, serta sumber daya mineral yang harus dikelola secara terintegrasi agar menghasilkan nilai tambah dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
“Maluku jangan hanya menjadi daerah penghasil bahan mentah. Kita harus bergerak menjadi daerah penghasil nilai tambah. Industri harus dibangun dalam satu ekosistem ekonomi yang saling terhubung,” kata Alexander Waas saat dihubungi media, Senin (28/9/2026).
Ia mengatakan arah tersebut sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama agenda memperkuat ketahanan nasional, swasembada pangan, hilirisasi dan industrialisasi, pembangunan dari desa, serta pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut dia, kebijakan nasional harus diterjemahkan ke dalam strategi pembangunan daerah sesuai dengan karakteristik dan keunggulan masing-masing wilayah.
“Asta Cita harus hadir dalam bentuk nyata di daerah. Maluku harus mengambil peran dalam agenda swasembada pangan, hilirisasi dan penguatan ekonomi rakyat dengan memanfaatkan keunggulan agromaritim yang dimiliki,” ujarnya.
Alexander mengingatkan agar struktur ekonomi Maluku tidak hanya bertumpu pada sektor ekstraktif pertambangan.
Menurutnya, kekayaan mineral memang merupakan modal penting pembangunan, tetapi masa depan ekonomi daerah perlu dibangun di atas fondasi yang lebih beragam agar menciptakan sumber pertumbuhan yang berkelanjutan.
“Masa depan Maluku tidak bisa mengandalkan sumber daya mineral. Kita harus memperkuat sektor pertanian, perikanan, perkebunan, hingga peternakan dan ini akan menjadi pintu masuk menuju transformasi ekonomi,” katanya.
Ketua Karang Taruna Provinsi Maluku ini menilai bumi The Spice Islands memiliki peluang besar mengembangkan ekonomi berbasis laut. Potensi perikanan tangkap, budidaya, rumput laut, pengolahan hasil laut, hingga berbagai produk pangan berbasis sumber daya pesisir dapat dikembangkan menjadi industri bernilai tambah.
Di sektor daratan, kata dia, penguatan produksi pangan harus dibarengi dengan pembangunan irigasi, jalan usaha tani, sarana produksi, teknologi pertanian, kepastian pasar, serta industri pengolahan.
“Masalah kita bukan semata-mata produksi. Kita harus membangun rantai nilai dari hulu sampai hilir. Petani dan nelayan harus mendapatkan posisi yang lebih kuat dalam rantai ekonomi tersebut,” ujarnya.
Alexander juga menekankan pentingnya memastikan agenda hilirisasi memberikan ruang yang luas bagi masyarakat lokal.
Menurutnya, pembangunan industri tidak boleh menciptakan jarak antara investasi skala besar dengan masyarakat di sekitar kawasan produksi.
“Hilirisasi jangan hanya berarti membangun pabrik. Hilirisasi harus menciptakan lapangan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal, membuka pasar bagi UMKM, memperkuat koperasi, dan menciptakan keterhubungan antara industri dengan petani serta nelayan,” katanya.
Ia mengatakan keberhasilan hilirisasi harus diukur tidak hanya dari nilai investasi atau kapasitas produksi, tetapi juga dari seberapa besar nilai tambah yang tinggal di daerah dan seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat.
Selain berkelanjutan, Alexander menegaskan pembangunan Maluku harus bersifat inklusif.
Pembangunan harus membuka akses yang lebih luas: pekerjaan, layanan publik, dan sumber daya ekonomi, terutama bagi kelompok masyarakat yang selama ini memiliki akses terbatas.
“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka. Lebih penting adalah bagaimana pertumbuhan itu menciptakan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kesenjangan,” katanya.
Alexander juga mengingatkan bahwa agenda pembangunan berkelanjutan harus menempatkan aspek lingkungan sebagai bagian utama dalam perencanaan pembangunan.
Menurut dia, pembangunan ekonomi yang mengabaikan daya dukung lingkungan berpotensi menimbulkan biaya sosial dan ekonomi yang jauh lebih besar di masa depan.
“Kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi, tetapi bukan pertumbuhan yang mengorbankan lingkungan,” katanya.
Ia menilai Maluku membutuhkan desain pembangunan jangka panjang yang mampu mengintegrasikan sektor ekonomi, sosial dan lingkungan.
“Maluku harus mulai membangun visi besar: bagaimana menjadikan daerah ini sebagai kekuatan agromaritim nasional, pusat pangan, pusat ekonomi kelautan, sekaligus daerah yang mampu mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan,” pungkasnya.
