Tragedi Kecelakaan Kapal dan Urgensi Evaluasi Total Sistem Keselamatan Pelayaran Indonesia
Oleh : Fani Ruusul Masail (Kepala LKBH Institut Al Aqidah Al Hasyimiyah Jakarta)
Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi pengingat bahwa persoalan keselamatan transportasi laut di Indonesia tidak boleh lagi dipandang sebagai kejadian yang berdiri sendiri. Sebelum tragedi ini terjadi, masyarakat juga telah menghadapi sejumlah peristiwa kecelakaan laut, mulai dari terbakarnya KMP Mutiara Sentosa II hingga hilangnya kapal cepat yang membawa rombongan jurnalis yang sampai saat ini masih menyisakan pertanyaan. Rentetan kejadian tersebut seharusnya menjadi alarm bahwa ada persoalan yang lebih besar dalam sistem keselamatan pelayaran yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Hemat saya, kecelakaan transportasi laut tidak cukup hanya dilihat sebagai sebuah musibah yang terjadi karena faktor alam atau kesalahan teknis semata. Ada sistem yang harus dipertanyakan, mulai dari bagaimana proses pemeriksaan kapal dilakukan, bagaimana standar operasional diterapkan, hingga sejauh mana pengawasan pemerintah terhadap kapal-kapal yang membawa masyarakat berjalan secara efektif.
Saya tidak ingin mendahului hasil investigasi resmi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) maupun lembaga berwenang lainnya. Namun, sejumlah informasi yang berkembang terkait Kapal Virgo Transport 8 harus menjadi bahan evaluasi serius. Salah satunya mengenai informasi bahwa kapal tersebut merupakan kapal buatan Jepang yang telah berusia sekitar 39 tahun sebelum digunakan untuk operasional pelayaran di Indonesia.
Usia kapal memang tidak dapat menjadi satu-satunya ukuran untuk menentukan kelayakan sebuah kapal. Kapal yang berusia lama masih dapat beroperasi apabila memiliki perawatan yang baik dan memenuhi standar keselamatan. Namun, usia kapal tetap menjadi faktor penting yang harus diperiksa secara serius, terutama ketika kapal tersebut digunakan untuk membawa manusia dalam jumlah besar. Negara harus memastikan bahwa setiap kapal yang beroperasi bukan hanya memenuhi syarat administratif, tetapi benar-benar memenuhi standar keselamatan di lapangan.
Selain persoalan usia kapal, informasi mengenai perbedaan jarak operasional kapal juga perlu mendapat perhatian. Jika benar kapal tersebut sebelumnya digunakan dengan batas operasi tertentu di negara asalnya, kemudian dioperasikan dengan rute yang lebih jauh di Indonesia, maka hal tersebut harus dikaji secara teknis. Apakah spesifikasi kapal, kemampuan operasional, serta sistem keselamatannya benar-benar sesuai dengan kebutuhan pelayaran yang dijalankan?
Begitu juga dengan persoalan regulasi impor kapal. Aturan mengenai pembatasan usia kapal dan kelayakan kapal yang masuk ke Indonesia tidak boleh hanya menjadi dokumen formalitas. Regulasi dibuat bukan sekadar untuk mengatur administrasi, tetapi untuk melindungi keselamatan masyarakat. Jika terdapat celah antara aturan, proses perizinan, dan pengawasan di lapangan, maka hal tersebut menunjukkan adanya kelemahan sistem yang harus segera diperbaiki.
Dalam persoalan ini, tanggung jawab tidak hanya berada pada operator kapal. Pemerintah melalui instansi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan pelayaran juga harus melakukan evaluasi terhadap mekanisme pemeriksaan, pemberian izin operasi, pengawasan pelabuhan, hingga penerapan standar keselamatan. Sebab, masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi laut tidak memiliki kemampuan untuk menilai apakah sebuah kapal layak beroperasi atau tidak. Mereka hanya memiliki kepercayaan bahwa negara telah memastikan keselamatan mereka.
Dari perspektif perlindungan konsumen, tragedi ini bukan hanya persoalan kapal yang tenggelam, tetapi juga menyangkut hak masyarakat untuk mendapatkan transportasi yang aman. Ketika seseorang membeli tiket kapal, mereka menyerahkan keselamatan dirinya kepada operator dan sistem yang telah dibuat oleh negara. Oleh karena itu, hak korban harus menjadi perhatian utama, termasuk proses pencarian, penanganan korban, hingga perlindungan melalui mekanisme asuransi seperti Jasa Raharja.
Menurut saya, investigasi tragedi Kapal Virgo Transport 8 tidak boleh berhenti hanya pada upaya mencari siapa yang salah. Hal yang jauh lebih penting adalah menemukan di mana sistem keselamatan mengalami kegagalan. Audit harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kondisi kapal, riwayat pemeliharaan, stabilitas kapal, kapasitas dan distribusi muatan, sistem manifes, kompetensi awak kapal, alat keselamatan, hingga prosedur menghadapi kondisi cuaca ekstrem.
Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat bergantung pada transportasi laut. Namun, pembangunan sektor pelayaran tidak boleh hanya berorientasi pada jumlah armada, kelancaran distribusi, atau kepentingan ekonomi semata. Ukuran keberhasilan transportasi laut yang paling utama adalah bagaimana negara mampu memastikan setiap masyarakat yang menggunakan layanan tersebut dapat tiba dengan selamat.
Tragedi Kapal Virgo Transport 8 harus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Jangan sampai evaluasi baru dilakukan setelah korban berjatuhan. Sebab, kegagalan dalam sistem keselamatan bukan hanya menghasilkan kerugian materi, tetapi dapat merenggut sesuatu yang tidak dapat dikembalikan: nyawa manusia.
