Oleh: Sukarya Putra / Sekjen PASPROBO
Kami dari Dewan Pimpinan Pusat Pasukan Prabowo (DPP PASPROBO) memandang perlu untuk meluruskan gelombang opini keliru yang sengaja diembuskan oleh segelintir kelompok, termasuk aksi yang digalang oleh BEM Universitas Indonesia. Sebagai elemen bangsa yang mengawal jalannya roda pemerintahan, kami menegaskan dengan penuh keyakinan bahwa tidak ada satu pun kebijakan maupun program strategis dari Presiden Prabowo Subianto yang tidak berorientasi pada kepentingan rakyat kecil. Menuduh negara melakukan penjajahan atas rakyat sendiri atau menutup mata terhadap upaya sistematis pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial adalah bentuk lompatan logika yang tidak adil dan jauh dari realitas objektif di lapangan.
Argumen yang menuntut penghentian program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) justru sangat mencederai kebutuhan mendasar jutaan anak sekolah dan masyarakat perdesaan. Program Makan Bergizi Gratis bukanlah pemborosan anggaran, melainkan sebuah investasi kemanusiaan jangka panjang yang paling konkret untuk memotong rantai stunting, memperbaiki kualitas sumber daya manusia, sekaligus menggerakkan ekonomi riil berbasis bahan pangan lokal di setiap daerah.
Begitu pula dengan Koperasi Desa Merah Putih yang justru menjadi pilar utama guna memastikan kedaulatan pangan, memperkuat posisi tawar petani, dan membebaskan desa dari jerat tengkulak yang selama ini menyengsarakan masyarakat bawah.Pemerintah juga terus membuktikan komitmennya dalam menjaga stabilitas daya beli masyarakat melalui kendali ketat terhadap harga kebutuhan pokok dan BBM, di tengah ancaman krisis geopolitik global yang tidak menentu.
Kebijakan fiskal ekspansif dan optimalisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dirancang bukan untuk segelintir elite, melainkan untuk membangun konektivitas, membuka lapangan kerja massal, serta meletakkan fondasi ekonomi yang kuat agar Indonesia mampu tumbuh mandiri tanpa ketergantungan asing. Menolak kelanjutan PSN sama saja dengan menghentikan lompatan kemajuan infrastruktur yang saat ini justru sangat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat di berbagai pelosok nusantara.Mengenai aspek keamanan dan pembangunan di daerah, tuduhan bahwa terjadi militerisasi sipil melalui pembentukan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (YON TP) adalah kesalahpahaman yang sangat mendasar.
Kehadiran YON TP di bawah visi Presiden Prabowo justru mengintegrasikan kekuatan pertahanan dengan aksi nyata ketahanan pangan, pertanian, dan penanggulangan dampak bencana alam. TNI kini hadir bukan untuk menindas, melainkan bahu-membahu bersama rakyat sipil guna mengoptimalkan lahan produktif demi swasembada pangan nasional. Hubungan pusat dan daerah pun tetap harmonis melalui otonomi yang terukur guna menjamin pemerataan pembangunan yang berkeadilan, tanpa meninggalkan tanggung jawab negara dalam pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatra maupun Flores.
DPP PASPROBO mengajak seluruh lapisan mahasiswa dan elemen masyarakat untuk berpikir lebih jernih, konstruktif, dan objektif dalam melihat kesungguhan pemerintah yang bekerja siang malam demi kedaulatan serta kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
