Siaranindonesia.com, Jakarta – Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia, Chamad Hojin, menilai meningkatnya tingkat kepercayaan publik terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi 82,4 persen berdasarkan hasil survei Litbang Kompas merupakan indikator positif atas berbagai upaya pembenahan yang dilakukan institusi tersebut dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut Chamad Hojin, capaian tersebut tidak sekadar menunjukkan kenaikan angka statistik, tetapi mencerminkan semakin kuatnya pengakuan masyarakat terhadap perubahan yang dilakukan Polri, baik dalam aspek pelayanan publik, penegakan hukum, pengamanan masyarakat, maupun komunikasi publik.
“Dalam perspektif kebijakan publik, kepercayaan merupakan modal sosial yang sangat penting bagi efektivitas pemerintahan. Ketika masyarakat semakin percaya kepada institusi kepolisian, maka partisipasi publik dalam menjaga keamanan, mencegah tindak kejahatan, serta mendukung agenda pembangunan nasional juga akan semakin meningkat,” ujar Chamad Hojin dalam keterangannya, Rabu.
Ia menjelaskan bahwa meningkatnya kepercayaan publik juga menjadi legitimasi bagi Polri untuk terus mengakselerasi transformasi menuju institusi yang semakin profesional, modern, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Meski demikian, Chamad mengingatkan bahwa tingginya tingkat kepercayaan publik juga membawa konsekuensi berupa meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan kepolisian.
“Masyarakat tentu akan berharap pelayanan yang lebih cepat, lebih profesional, penegakan hukum yang adil tanpa diskriminasi, transparansi dalam penanganan perkara, serta akuntabilitas terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota,” katanya.
Oleh karena itu, ia menilai hasil survei tersebut harus dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat reformasi kelembagaan, bukan sebagai tujuan akhir yang membuat institusi cepat berpuas diri.
Menurutnya, Polri perlu terus menjaga konsistensi implementasi transformasi Polri Presisi melalui penguatan pelayanan digital, peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat, serta pengembangan komunikasi publik yang lebih terbuka, responsif, dan berbasis data.
“Kepercayaan publik harus dijaga dengan kinerja yang konsisten. Masyarakat akan terus memberikan dukungan apabila melihat perubahan yang nyata dalam pelayanan maupun penegakan hukum,” ujarnya.
Chamad juga menilai tantangan Polri ke depan akan semakin kompleks seiring perkembangan teknologi dan dinamika global. Selain menghadapi kejahatan konvensional, Polri juga dituntut mampu menjawab berbagai tantangan baru seperti kejahatan siber, perlindungan ruang digital, pengamanan investasi, penguatan ketahanan pangan nasional, hingga menjaga stabilitas keamanan dalam mendukung program-program strategis pemerintah.
“Kepercayaan publik yang tinggi harus menjadi energi bagi Polri untuk terus memperkuat profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan. Dengan demikian, legitimasi yang diberikan masyarakat dapat terus dipertahankan secara berkelanjutan dan menjadi fondasi bagi terciptanya keamanan nasional yang kondusif bagi pembangunan Indonesia,” tutup Chamad Hojin.
