Kebumen, Siaran Indonesia – Wakil Bupati Kebumen Ristawati Purwaningsih merasa bersyukur tingkat kemiskinan di Kabupaten Kebumen saat ini kian menurun. Hal ini disampaikan Rista saat sidang paripurna DPRD Kebumen dalam rangka Hari Jadi ke-395 Kabupaten Kebumen, Rabu (21/8).
Rista membeberkan, upaya penanggulangan dan pengentasan kemiskinian di Kebumen menunjukan tren positif. Terbukti, prosentase penurunan angka kemiskinan di Kebumen mencapai 0,63 persen.
Atau lebih tinggi dari kabupaten lain, meliputi Kabupaten Purbalingga dengan prosentase 0,81 persen. Disusul Kabupaten Pekalongan dengan capaian 0,72 persen. “Di Jawa Tengah peringkat kami naik dua tingkat,” ungkapnya.
Baca juga: Pemkab Kebumen Buka Pendaftaran CPNS untuk 335 Formasi, Bupati: Tak Ada Kekuatan Orang Dalam
Baca juga: Bupati Kebumen Raih Penghargaan Best Innovative Leadership dari CNN Indonesia
mengatakan, capaian tersebut menunjukkan kerja keras Pemkab Kebumen selama ini tak berbuah sia-sia. Berbagai upaya hingga kini masih terus dilakukan demi menekan angka kemiskinan. Termasuk melalui upaya kolaboratif lintas sektor.
“Alhamdulillah, dengan kerja keras dan sinergi bersama, dampak-dampaknya dapat kami atasi atau minimalkan,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, tantangan terberat pengentasan kemiskinan adalah ketika menghadapi pandemi Covid-19. Di mana, situasi kala itu membatasi ruang gerak perekonomian. Kendati demikian, Rista bersyukur persoalan tersebut kini telah berhasil dilewati.
“Perjalanan tidak mudah. Banyak persoalan dan hambatan. Saat pendemi semua fokus penanggulangan wabah, sehingga akselerasi pembangunan tak berjalan signifikan. Belum lagi tantangan inflasi,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Bambang Sutrisno mengatakan, kemiskinan memang masih menjadi persoalan menahun di Kebumen.
Namun begitu, bukan berarti eksekutif dan legislatif menyerah dengan keadaan. “Dari perda yang kita bikin, muaranya terbebas dari kemiskinan. Bagaimana regulasi mengatur soal kesejahteraan,” ucap Bambang.
Dia mengungkapkan, begitu banyak tantangan yang harus dihadapi dalam upaya pengentasan kemiskinan. Kondisi ini membuat DPRD bersama Pemkab perlu mengeluarkan kebijakan strategis melalui intervensi anggaran.
Tujuannya tak lain agar pengentasan kemiskinan optimal karena masuk dalam skala prioritas. “Penurunan angka kemiskinan ini bukti bahwa program penanggulangan kemiskinan berjalan dengan baik,” ujarnya. (Kuh)
