Siaranindonesia.com, Gorontalo — Dinamika menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) kembali menjadi sorotan. Rais Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Gorontalo, dr. KH. Burhanudin Umar, menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya. Dalam surat pengunduran diri tertanggal 26 Agustus 2026, ia menyinggung kondisi kesehatan sekaligus menyampaikan kegelisahan terhadap dinamika organisasi menjelang Muktamar NU.
Surat tersebut ditujukan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta. Burhanudin menyebut keputusannya telah melalui perenungan dan pertimbangan mendalam serta dilakukan dengan memohon petunjuk dan pertolongan Allah SWT.
“Saya menyatakan mengundurkan diri dari jabatan Rais Syuriyah PWNU Gorontalo,” tulis Burhanudin dalam surat tersebut, Rabu.
“Saya menyatakan mengundurkan diri dari jabatan Rais Syuriyah PWNU Gorontalo,” tulis Burhanudin dalam surat tersebut, Rabu.
Ia menjelaskan setidaknya ada dua pertimbangan utama yang melatarbelakangi keputusannya.
Pertama, persoalan kesehatan. Burhanudin mengatakan kondisi kesehatannya dalam beberapa waktu terakhir mengharuskannya mengurangi aktivitas dan tanggung jawab yang membutuhkan tenaga serta perhatian besar.
Menurut dia, posisi Rais Syuriyah merupakan amanah berat yang harus dijalankan secara maksimal. Karena kondisi kesehatan dinilai tidak lagi memungkinkan dirinya menjalankan amanah tersebut sebagaimana mestinya, pengunduran diri disebut sebagai pilihan yang lebih bertanggung jawab.
Namun, alasan kedua yang disampaikan justru menyentuh persoalan yang lebih sensitif: dinamika menjelang Muktamar NU.
Burhanudin mengaku mengikuti perkembangan dinamika tersebut dengan keprihatinan. Ia menilai proses menjelang Muktamar semakin kuat diwarnai kepentingan politik, pragmatisme, hingga praktik-praktik yang mengarah pada politik uang.
“Keadaan ini menimbulkan kegelisahan mendalam dalam diri saya sebagai bagian dari jam’iyah yang sejak awal dibangun di atas nilai keulamaan, keikhlasan, amanah, dan khidmah,” tulisnya.
Ia kemudian mempertanyakan semakin berkurangnya pertimbangan moral dan akhlak dalam sikap maupun tindakan sebagian pengurus.
Padahal, menurut Burhanudin, kekuatan utama NU bukan semata terletak pada besarnya organisasi, banyaknya jamaah, ataupun kedekatannya dengan kekuasaan. Kekuatan NU, kata dia, justru bertumpu pada wibawa moral para ulama, keteladanan pengurus, serta kepercayaan umat.
Sorotan semakin tajam ketika Burhanudin menyebut jabatan di NU bukan sesuatu yang semestinya diperebutkan, terlebih apabila harus mengorbankan nilai-nilai yang diwariskan para masyayikh dan muassis NU.
“Jabatan adalah amanah untuk berkhidmah,” tulisnya.
Ia mengingatkan, ketika amanah mulai didekati dengan logika transaksi dan kepentingan, persoalan yang dipertaruhkan bukan sekadar siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam kontestasi organisasi.
“Yang dipertaruhkan bukan hanya siapa yang menang dan siapa yang kalah, tetapi juga marwah jam’iyah dan kepercayaan umat kepada para ulama dan pengurusnya,” demikian isi surat tersebut.
Pernyataan itu membuat pengunduran diri Burhanudin tidak sekadar menjadi persoalan pergantian posisi di tingkat PWNU Gorontalo. Surat tersebut sekaligus menjadi kritik terbuka terhadap arah dinamika internal NU menjelang Muktamar.
Burhanudin berharap situasi yang berkembang dapat menjadi bahan muhasabah bersama agar NU kembali meneguhkan dirinya sebagai jam’iyah diniyyah ijtima’iyyah yang menjunjung tinggi keikhlasan, amanah, akhlak, independensi ulama, serta kemaslahatan umat.
Ia juga berharap NU dijauhkan dari “fitnah kekuasaan dan kepentingan sesaat” serta dikembalikan kepada jalan khidmah sebagaimana diwariskan para pendiri dan masyayikh NU.
Surat tersebut ditutup dengan penegasan bahwa pengunduran dirinya dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.
“Demikian surat pengunduran diri ini saya sampaikan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab,” tulis Burhanudin.
Surat itu ditandatangani Burhanudin di Gorontalo pada 26 Agustus 2026.
Pengunduran diri tersebut berlangsung ketika perhatian publik NU tertuju pada dinamika menuju Muktamar. Sorotan mengenai politik, perebutan jabatan, dan independensi ulama berpotensi menjadi isu sensitif yang ikut mewarnai perjalanan organisasi ke depan.
Burhanudin sendiri tidak menyebut nama individu maupun kelompok tertentu dalam suratnya. Kritik yang disampaikannya diarahkan pada fenomena dan dinamika organisasi yang menurut pengamatannya semakin menjauh dari nilai keikhlasan, amanah, dan khidmah yang selama ini menjadi fondasi NU.
