Siaranindonesia.com, Nabire — Pemerintah Daerah Papua Tengah didorong untuk memaksimalkan peran Bank Papua dan Dana Otonomi Khusus (Otsus) sebagai instrumen strategis dalam pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua (OAP) khususnya di Papua Tengah.
Selama ini, dua instrumen tersebut seringkali digunakan tanpa strategi yang terarah dan dalam mendorong kemandirian ekonomi pelaku usaha lokal Papua.
Menurut Alus UK Murib, S.E salah satu pengusaha lokal-orang asli Papua (OAP), Bank Papua harus bertransformasi menjadi bank pembangunan daerah yang berpihak secara nyata kepada pengusaha OAP.
“Bank Papua jangan hanya menjadi tempat menaruh uang pemerintah. Harus ada keberpihakan, baik dalam kebijakan permodalan maupun pendampingan usaha bagi pengusaha asli Papua,” ujarnya saat dihubungi awak media, Selasa (5/8/2025).
Ia menambahkan, banyak pelaku usaha OAP mengalami kesulitan mengakses pinjaman karena terbentur agunan dan berbagai persyaratan teknis. Padahal, dalam semangat Otsus, seharusnya ada skema kredit khusus bagi OAP, termasuk subsidi bunga dan jaminan pemerintah daerah.
Selain peran Bank Papua, Ketua DPD Partai Hanura Papua Tengah ini juga menegaskan bahwa dana Otsus yang mencapai triliunan rupiah setiap tahun juga harus difokuskan untuk mendorong sektor produktif, bukan habis untuk belanja birokrasi.
“Misalnya, menjadi modal usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) milik OAP, baik sektor perdagangan, pertanian, maupun industri kreatif. Kemudian pelatihan kewirausahaan dan pendampingan bisnis, termasuk literasi keuangan, manajemen usaha, dan penguatan jejaring pasar. Dan terakhir pendirian koperasi dan badan usaha milik masyarakat adat yang menjadi motor penggerak ekonomi lokal.” Imbuhnya.
Alus UK Murib menekankan pentingnya kemauan politik dan keberanian Pemerintah Daerah Papua Tengah untuk merancang kebijakan afirmatif yang mengikat. “Selama ini pengusaha OAP hanya jadi pelengkap. Kalau tidak ada kemauan politik yang kuat, maka ekonomi Papua Tengah akan terus dikuasai oleh segelintir elit pendatang yang tidak memiliki ikatan batin dengan tanah ini,” tegasnya.
Alus juga mengusulkan adanya forum koordinasi tetap antara Pemerintah Daerah, Bank Papua, dan pelaku usaha OAP yang diwadahi secara formal. Forum ini dapat menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi, mendesain program bersama, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan secara berkala.
“Papua bisa maju jika ekonominya digerakkan dari akar rumput, dari rakyatnya sendiri. Jangan sampai Dana Otsus dan Bank Papua hanya jadi simbol tanpa manfaat nyata. Kita butuh kebijakan yang berdampak langsung bagi pengusaha lokal,” tutupnya
