Jakarta, Siaran Indonesia – Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam mengatakan, jika mantan presiden Joko Widodo berniat masuk ke Golkar, tidak harus menempati posisi ketua umum. Tapi bisa menjadi Ketua Dewan Pembina partai.
Menurut Ridwan, hal itu tidak jadi persoalan, sebab Soeharto menjadi presiden juga tidak menjabat sebagai ketua umum. Meski demikian, kewenangan Jokowi sebagai ketua dewan pembina bisa diperbesar dari ketua umum.
“Apakah itu bisa? Tentu saja bisa saja dengan merubah AD/ART partai,” ujar Ridwan di Jakarta, Kamis (12/12).
Menurutnya, langkah politik yang tepat bagi Joko Widodo setelah tidak lagi menjadi presiden adalah dengan bergabung ke partai politik. Adapun parpol yang paling tepat untuk karier Jokowi disebut ada di Golkar.
Ridwan mengatakan, di Indonesia siapapun presidennya pasti punya partai politik, baik itu Sukarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur sampai Jokowi adalah kader partai. Bagaimanapun kata Ridwan, Jokowi menjadi presiden dua periode karena dia merupakan kader PDIP.
Meskipun di akhir masa periode keduanya, hubungannya dengan PDIP akhirnya retak, dan bahkan saat ini sudah dianggap tidak lagi menjadi bagian dari kader Banteng. Untuk itu, Ridwan menilai langkah politik yang tepat bagi Jokowi adalah kembali ke Golkar.
“Saya kira tidak ada jalan lain, kecuali kembali ke rumah aslinya, yaitu Golkar. Karena Jokowi sejatinya adalah kader Golkar,” ujar Ridwan.
Kenapa harus berpartai? Menurut Ridwan, Jokowi punya program besar, yakni menjadikan Indonesia Emas di 2045. Program itu harus terus dikawal siapapun presidennya. Karenannya menjadikan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden merupakan langkah yang tepat untuk mengawal keberlanjutan.
“Demikian juga dengan berpartai, Jokowi bisa mengawal program besar itu untuk sampai pada tujuan di tahun 2045, menjadikan Indonesia Emas. Dan Golkar bisa menjadi alat kekuasaan Jokowi untuk mengawal program besar itu,”ucapnya.
Lalu kenapa harus Golkar? Ridwan mengatakan, Golkar adalah partai yang fleksibel, tidak bertuan. Siapapun bisa menjadi ketua umum. Bahkan siapapun ketua umumnya, Golkar akan tetap eksis karena akan selalu berada di pemerintahan, sesuai doktrinya Karya Kekaryaan.
“Golkar siapapun ketua umumya itu akan tetap eksis, dia itu partai yang fleksibel. Dan besarnya Golkar dari dulu itu justru karena banyak faksi, ada faksi JK, Akbar Tanjung, Ical, Agung Laksono, termasuk faksi yang baru-baru ini, tapi mereka tetap bersatu dalam golongan karya,” ujarnya.
Alasan lain, Ridwan memprediksi bahwa koalisi KIM Plus itu tidak akan lama, karena pada prinsipnya politik cepat berubah. Menurutnya tidak ada yang bisa memastikan hubungan Jokowi dengan Prabowo akan selamanya baik melalui KIM Plus. Karena sebaik-baik hubungan Jokowi dengan Megawati pun akhirnya berakhir.
“Itulah pentingnya bagi Jokowi untuk masuk partai politik. Beliau ini punya agenda besar untuk membawa Indonesia Emas, maka program itu tidak bisa dikawal tanpa adanya kekuasaaan. Dan kekuasaan itu hanya bisa direbut melalui partai politik, itu sudah menjadi amanat UU,” jelasnya.
