Siaranindonesia.com, Jakarta – Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp 71 triliun setara dengan 0,29% terhadap PDB atau 2 persen dari rencana belanja negara sebesar Rp 3.613,1 triliun di RAPBN 2025 untuk program makan bergizi gratis.
Program makan bergizi gratis akan segera terwujud dengan adanya komitmen anggaran di RAPBN 2025. Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan pidato kepresidenan atas RUU APBN 2025 dan Nota Keuangan menyampaikan anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp722,6 triliun untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan. Alokasi pendidikan ini meningkat 24,3% dari 2024 (Outlook).
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas fisik anak, yang kemudian dapat mendongkrak prestasi akademik. Menteri Pendidikan juga menekankan pentingnya program ini dalam mengurangi angka stunting di kalangan anak-anak.
Peneliti Lembaga Penelitian dan Advokasi Kebijakan The PRAKARSA Bintang Aulia Lutfi menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis juga dapat meningkatkan kehadiran siswa di sekolah dan untuk menurunkan angka putus sekolah yang sudah lama menjadi masalah di berbagai daerah di Indonesia.
“Program makan bergizi gratis bisa saja meningkatkan partisipasi siswa yang dapat mengurangi angka putus sekolah siswa, yang saat ini masih cukup tinggi di berbagai jenjang pendidikan. BPS mencatat, angka putus sekolah tahun 2023 di SMA mencapai 21%, SMP 6% dan SD sebesar 0,67%,” kata Bintang.
Namun, penting untuk memastikan bahwa program ini benar-benar menyasar daerah dengan kebutuhan tinggi, terutama di wilayah terpencil dan kurang mampu.
“Masih adanya ketimpangan antara sekolah-sekolah yang ada di perkotaan maupun pedesaan dimana aksesibilitas sangat mempengaruhi kualitas sekolah seperti infrastruktur, kompetensi pengajar, kelayakan dan kelengkapan fasilitas sekolah,” imbuh Bintang.
Distribusi dan akurasi data yang dimiliki pemerintah hingga saat ini juga masih menjadi permasalahan, di mana masih banyak program bantuan pendidikan yang tidak tepat sasaran. Tentu ini menjadi perhatian apakah penerapan program makan bergizi gratis ini dapat benar-benar diselenggarakan secara adil dan merata atau tidak.
Alokasi sebesar 2% dialokasikan untuk program makan bergizi gratis diharapkan tidak mengurangi komitmen pemerintah untuk mengatasi permasalahan pendidikan yang masih menjadi pekerjaan rumah sampai saat ini.
“Pengurangan anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) dari sekitar 450 triliun menjadi 71 triliun menunjukkan upaya efisiensi yang signifikan. Meski anggaran yang dialokasikan saat ini lebih kecil, program MBG tahun pertama dapat berfungsi sebagai simulasi awal bagi pemerintah dalam mengelola anggaran pendidikan secara lebih efektif. Ini menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk mengkaji strategi penganggaran yang proporsional, terutama untuk program MBG ini membutuhkan alokasi dana besar, tanpa mengorbankan anggaran program pendidikan lainnya,” tutur Bintang.
RAPBN 2025 harus menjadi alat untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional. Melalui penguatan transparansi, akuntabilitas, dan fokus yang jelas pada kebutuhan masyarakat, diharapkan anggaran ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Pemerintah perlu memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran untuk program ini, sehingga target dan capaian program dapat diketahui secara terbuka oleh publik” tutup Bintang.
