Siaranindonesia.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto secara resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN tahun 2023. Tema yang diusung dalam Rakernas kali ini adalah “Peningkatan Investasi Melalui Transformasi Digital dan Kepastian Hukum di Bidang Tata Ruang dan Pertanahan”. Pemilihan tema sejalan dengan arah kebijakan strategis yang tertuang dalam Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024, di mana salah satunya adalah menjadikan lembaga pemerintahan digital yang terbuka dan terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan publik.
Pada momen evaluasi dan koordinasi tahunan ini, Menteri ATR/Kepala BPN mengingatkan kembali akan amanat yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada dirinya dan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN saat pertama kali dilantik. Tiga tugas yang menjadi fokus utama Kementerian ATR/BPN, yaitu percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL); penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan termasuk pemberantasan mafia tanah; serta mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), Nusantara.
“Berkat kerja sama kita semua, terkait PTSL sampai dengan saat ini jumlah yang sudah kita selesaikan sebanyak 101,1 juta bidang tanah dari total 126 juta bidang tanah yang harus kita selesaikan sampai 2025. Dan 85 juta di antaranya telah bersertipikat. Skenario, skema, telah kita berikan sehingga kita harapkan di 2023 ini target yang kita berikan 5,9 juta itu semuanya bisa kita laksanakan atau syukur bisa ditambahkan,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN dalam sambutannya di Rakernas yang diselenggarakan di Hotel Shangri-La, Jakarta, pada 6-9 Maret 2023 ini.
Terhadap upaya percepatan PTSL Hadi Tjahjanto meminta seluruh jajaran untuk menjalankan sejumlah langkah-langkah strategis. Beberapa strategi yang dimaksud, yaitu melanjutkan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) agar tidak terjadi cekcok saling caplok; memetakan bidang tanah yang terintegrasi dengan mengadopsi metode kerja Pemetaan Tematik Pertanahan dan Ruang (PTPR); menggerakkan partisipasi masyarakat (PTSL-PM) dengan bantuan petugas pengumpul data pertanahan (Puldatan); inovasi kegiatan survei dan pemetaan dengan menggunakan teknologi pesawat tanpa awak; serta pembebasan/peringanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) saat pendaftaran tanah pertama.
“Setidaknya ada 117 kabupaten/kota yang telah membebaskan/meringankan BPHTB. Saya juga minta Kakantah (Kepala Kantor Pertanahan, red) dan Kakanwil (Kepala Kantor Wilayah, red) mendorong terealisasinya Kabupaten/Kota Lengkap. Denpasar sudah dideklarasikan Kota Lengkap. Segera kita deklarasikan Kota Madiun, Bontang, dan Bogor menjadi Kota Lengkap. Keuntungannya adalah adanya pertambahan nilai ekonomi,” terang Hadi Tjahjanto.
Pada Rakernas 2023, ia juga menekankan pentingnya tata ruang dalam memberikan kemudahan berinvestasi. Hadi Tjahjanto mengungkapkan, saat ini baru terdapat 291 RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) yang sudah menjadi Peraturan Daerah (Perda) dan 114 RDTR yang sudah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS). “Sehingga, investor masuk ke Indonesia yang kemudian ingin menyelesaikan KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, red) itu jadi terhambat. Walaupun kita bisa mengeluarkan KKPR namun tidak bisa cepat. Kalau tidak ada RDTR, KKPR itu bisa keluar selama 20 hari. Padahal kalau ada RDTR dan terintegrasi dengan OSS, proses pengajuannya bisa cepat,” jelas Menteri ATR/Kepala BPN.
Terhitung sejak sembilan bulan Kementerian ATR/BPN dinahkodai Hadi Tjahjanto, sudah terlaksana berbagai kegiatan yang mendukung peningkatan pelayanan publik. Seraya proses sertipikasi aset dipercepat guna memberikan kepastian hukum dan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat, Kementerian ATR/BPN pun terus memperbaiki kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. “Kementerian ATR/BPN terus berupaya melakukan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Saya minta sistem layanan Pertanahan di Kantah dapat terintegrasi dengan mal pelayanan publik (MPP). Maret ini sudah saya perintahkan untuk laksanakan Sertipikat Elektronik untuk Barang Milik Negara (BMN), setelah itu ke BUMN,” ungkapnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, “Saya juga minta peluncuran _dashboard_ tujuh pelayanan prioritas serta layanan Whatsapp pengaduan terintegrasi dengan 33 Kanwil BPN di seluruh Indonesia dapat terus ditingkatkan pelayanan kepada masyarakat. Layanan yang sudah baik selama ini seperti program PELATARAN dan Loket Prioritas agar ke depannya terus dilanjutkan, ditingkatkan, dan terus disosialisasikan kepada masyarakat. Saya monitor,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT, Sepyo Achanto yang juga selaku Ketua Panitia Rakernas 2023 melaporkan bahwa hadir menjadi pembicara kunci dalam Rakernas, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas serta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia. “Dalam Rakernas ini, peserta diikuti oleh 907. Dari pusat terdiri dari 253 orang dan dari daerah 645 orang,” pungkas Sepyo Achanto.
Adapun hadir dalam pembukaan Rakernas 2023 ini Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; seluruh Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN; seluruh Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN; Kepala Badan Bank Tanah; seluruh Pejabat Tinggi Pratama pusat dan daerah; para Jabatan Fungsional Ahli Utama; serta para Pejabat Administrator pusat dan daerah. Selain itu, turut hadir perwakilan dari Kantor Staf Presiden; Gubernur Bali yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Bali; Direktur Utama PT Sandabi Indah Lestari. (FT/PHAL)
