Siaranindonesia.com, Nabire — Pengusaha asli asal Papua Tengah, Alus UK Murib, S.E menyerukan perlunya langkah nyata dari Pemerintah Daerah Papua Tengah dalam memberikan perlindungan dan dukungan bagi para pengusaha Orang Asli Papua (OAP).
Dalam pernyataannya, Senin (4/8/2025) ia menekankan bahwa pengusaha OAP menghadapi tantangan struktural dan kompetisi yang tidak seimbang di tanah mereka sendiri.
“Perlindungan terhadap pengusaha OAP bukan hanya kebijakan afirmatif, tetapi adalah bentuk keadilan dan pengakuan atas hak-hak ekonomi masyarakat asli. Pemerintah daerah wajib hadir, tidak bisa bersikap netral, apalagi pasif.” tegas Alus.
Menurut Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Papua Tengah ini, salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh pengusaha OAP adalah keterbatasan akses terhadap permodalan, pelatihan usaha, dan jaringan distribusi pasar. Hal ini, kata dia, menyebabkan banyak pelaku usaha OAP hanya menjadi pelengkap dan bahkan sekadar penonton di daerah sendiri.
Alus UK Murib menilai masalah permodalan bisa diatasi dengan Bank Papua yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah, harus berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Orang Asli Papua (OAP). Karena itu, para pengusaha OAP terutama pelaku UMKM harus dipermudah dalam mengakses pinjaman dengan bunga rendah.
Ia juga mengingatkan kembali bahwa dana Otsus sebagaimana Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 secara tegas menekankan pentingnya pemberdayaan OAP. Artinya, dana Otsus harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dan kesejahteraan OAP.
“Di Papua Tengah ini, jangan sampai kita hanya jadi penonton. Pemerintah harus memberikan perhatian yang sungguh-sungguh agar pengusaha OAP, bisa berkembang dan naik kelas dengan pengusaha dari luar.” ujar pemilik Hotel Mutiara Black Nabire ini.
Lebih lanjut, ia mengusulkan agar Pemda Papua Tengah segera membentuk lembaga khusus atau memperkuat lembaga yang sudah ada yang bertugas mendampingi, membina, dan memberikan insentif kepada pengusaha OAP, termasuk program inkubasi bisnis bagi usaha milik OAP.
“Kami percaya, dengan intervensi yang tepat dan berpihak, OAP mampu membuktikan diri sebagai pelaku ekonomi yang unggul dan mampu membuka lapangan kerja,” tambahnya.
Politisi Hanura ini juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan ekonomi berbasis kultural dalam membangun Papua Tengah. “Kalau Papua ingin maju, maka pembangunan harus dimulai dari orang Papua itu sendiri. Kedaulatan ekonomi OAP adalah prasyarat penting untuk pembangunan yang adil.”
Sebagai penutup, Ketua DPD Hanura Papua Tengah ini menegaskan bahwa partainya akan terus mendorong isu ini secara politik, baik melalui jalur aspirasi legislatif maupun penguatan kebijakan daerah yang berpihak pada pengusaha OAP.
