Siaranindonesia.com, Jakarta – Pemerintah terus mematangkan kesiapan penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 M sejak dini guna memastikan pelayanan yang berkualitas, aman, dan akuntabel bagi jemaah haji Indonesia. Seluruh tahapan persiapan dilakukan secara cermat dan tepat waktu sesuai arahan Presiden Republik Indonesia.
Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) menegaskan, penyelenggaraan haji harus dikelola dengan prinsip transparansi, perlindungan jemaah, serta tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Sedini mungkin, secermat mungkin, dan yang paling utama adalah ketepatan waktu, kualitas layanan, perlindungan jemaah, serta tata kelola yang akuntabel. Kita harus mengawal penyelenggaraan haji ini sesuai permintaan Presiden, bahwa haji harus dikelola secara transparan dan akuntabel,” ujar Gus Irfan saat Media Briefing Outlook Penyelenggaraan Haji 1447 H/2026 M di UPT Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (8/1/2026).
Gus Irfan menjelaskan, kesiapan layanan di Arab Saudi menunjukkan progres yang signifikan. Pemerintah telah memastikan dua syarikah pelayanan, kesiapan lokasi Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina), serta layanan utama seperti transportasi dan konsumsi yang telah rampung 100 persen. Sementara itu, penyediaan akomodasi di Madinah telah mencapai 93 persen, sedangkan akomodasi di Makkah ditargetkan tuntas dalam waktu dekat.
“Transportasi sudah 100 persen, konsumsi juga 100 persen. Akomodasi di Madinah sudah 93 persen, dan untuk Makkah insyaallah dalam waktu satu minggu ini bisa kita pastikan,” kata Gus Irfan.
Di sektor penerbangan, pemerintah memastikan kepastian jadwal lebih awal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Maskapai Saudia Airlines dan Garuda Indonesia telah mengajukan jam terbang menuju Arab Saudi, sehingga potensi kendala penerbangan dapat diminimalkan.
“Penerbangan sudah kita fix-kan jauh-jauh hari. Ini berbeda dengan tahun lalu yang mendekati hari H. Insyaallah penerbangan tidak akan mengalami kendala yang signifikan,” ujarnya.
Dari sisi dalam negeri, seluruh embarkasi telah disiapkan dengan penambahan dua embarkasi baru, yakni Banten dan Yogyakarta. Embarkasi Yogyakarta menjadi percontohan karena memanfaatkan hotel sebagai asrama haji tanpa harus membangun fasilitas khusus.
“Yogyakarta ini cukup istimewa karena kita membuka embarkasi tanpa asrama haji. Kita memanfaatkan hotel yang ada dan ini bisa menjadi model percontohan ke depan,” jelasnya.
Selain kesiapan sarana dan prasarana, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada kesiapan jemaah, baik dari aspek administrasi maupun kesehatan. Tingkat pelunasan biaya haji jemaah reguler dan khusus telah mencapai sekitar 96 persen dan ditargetkan segera rampung. Seluruh jemaah yang telah melunasi biaya haji juga telah menjalani pemeriksaan istitha’ah kesehatan yang tahun ini dilakukan lebih ketat.
“Pemeriksaan istitha’ah kesehatan tahun ini relatif lebih ketat karena kita mengakomodasi permintaan Pemerintah Arab Saudi. Jamaah harus siap, bukan hanya secara mental, tetapi juga secara fisik,” tegas Gus Irfan.
Kesiapan sumber daya manusia juga menjadi perhatian utama. Petugas haji direkrut secara terbuka dan transparan, serta dibekali pelatihan intensif selama satu bulan. Pelatihan tersebut mencakup kesiapan fisik, pemahaman tugas dan fungsi, fikih haji, hingga kemampuan dasar bahasa Arab.
“Petugas haji adalah perwakilan layanan negara kepada jamaah. Karena itu, mereka kita siapkan dengan sungguh-sungguh selama satu bulan penuh,” ujarnya.
Dengan rangkaian persiapan yang dilakukan sejak dini dan terukur tersebut, pemerintah optimistis penyelenggaraan ibadah haji 2026 dapat berlangsung lebih tertib, nyaman, dan berkualitas, serta mampu memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh jemaah haji Indonesia.
