Siaranindonesia.com, Jakarta — Wakil Ketua Umum Bidang Politik DPN Tani Merdeka Indonesia, Willfridus Yons Ebit, menilai Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam setahun lebih telah gagal total dalam mengendalikan kerusakan hutan dan menindak para pelaku kejahatan kehutanan, terutama di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang di akhir November 2025 dihantam banjir bandang dan longsor.
“Situasi di Sumatera bukan bencana alam semata; ini adalah akumulasi kelalaian dan pembiaran Menteri Kehutanan. Selama lebih dari satu tahun menjabat, Raja Juli Antoni tidak menunjukkan tindakan konkret terhadap jaringan pembalakan liar yang merusak hutan secara sistematis,” tegas Yons Ebit dalam keterangan tertulis, Selasa (9/12/2025).
Ia menyebut Kementrian Kehutanan tidak hanya gagal menegakkan hukum, tetapi justru mempertontonkan kedekatan yang mencederai etika publik. “Kita masih ingat Menteri Raja Juli bermain domino dengan terpidana kasus pembalakan liar, Azis Wellang, dan itu bukti nyata lemahnya integritas sang menteri,” ujarnya.
Yons Ebit menilai kejadian ini bukan sekadar pelanggaran etika, melainkan tamparan terhadap kemanusiaan, sebab korban bencana yang kehilangan rumah, mata pencaharian, bahkan keluarga harusnya bisa dicegah jika Menteri Raja Juli punya hati nurani dan keberpihakan pada penyelamatan hutan.
“Dengan waktu yang sudah satu tahun lebih, tidak ada komitmen untuk memperbaiki birokrasi di internal kementeriannya, pengawasan inspektorat sampai polisi hutan sangat lemah bahkan ikut terlibat dalam persekongkokolan jahat. Dengan seperti itu, bagaimana publik bisa percaya pada komitmen pemberantasan mafia kayu ketika menterinya sendiri berinteraksi dengan pelaku kejahatan kehutanan,” katanya.
Yons Ebit menilai kerusakan lingkungan di Sumatera telah mencapai titik kritis dan ini adalah akumulasi dari keserakahan atau kebijakan yang rakus. Presiden Prabowo Subianto berkomitmen penuh membenahi tata kelola agraria dan sumber daya alam kita.
“Kehadiran Satgas PKH adalah bukti nyata, tetapi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli menghambat akselerasi pemerintah untuk melakukan bersih-bersih, karena menterinya tidak tegas dan tidak berani menghadapi mafia atau mentrinya sendiri yang memiliki konflik kepentingan,” imbuhnya.
Kementerian Kehutanan harus dipimpin oleh figur yang mampu memulihkan kepercayaan publik, menegakkan hukum, serta menghentikan kerusakan ekologis yang semakin parah. “Dengan seperti itu Raja Juli Antoni harus mundur. Ia sudah kehilangan legitimasi moral untuk memimpin Kementerian Kehutanan,” pungkasnya.
