Siaranindonesia.com, Jakarta – Pusat Pengkajian Agraria dan Sumber Daya Alam (PPASDA) menyampaikan duka cita mendalam atas banjir dan tanah longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Kami menyampaikan keprihatinan atas bencana di beberapa Kabupaten/Kota di 3 provinsi itu. Pemerintah pusat harus mengerahkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mempercepat penanganan warga terdampak, pencarian korban hilang, dan membuka akses jalan untuk mempercepat pendistribusian bantuan,” kata Direktur Eksekutif PPASDA, Irvan Mahmud, Minggu (30/11/2025).
Menurut Irvan, bencana di Sumatera bukan semata disebapkan curah hujan tinggi hingga ekstrim, kondisi geomorfologi yang curam, atau litologi yang lapuk. Kita harus jujur dan menyudahi mencari alasan pembenar, penyebap utama parahnya banjir dan longsor karena rusaknya lingkungan akibat maraknya pembabatan hutan dan industri ekstraktif.
“Akumulasi inilah yang menjadikan tutupan lahan berubah, kapasitas daya tampung menurun, hingga perubahan bentuk sungai: menyempit dan dangkal sehingga banjir dan longsor sangat parah,” ungkap Irvan.
Ia menilai dalam bencana seperti ini, lagi dan lagi meninggalkan luka yang dalam, buka hanya kerusakan materil seperi rumah yang hanyut, atau jaringan Listrik yang padam, telekomunikasi terputus, tetapi nyawa manusia-anak kecil tak berdosa pun menjadi korbannya.
Nyawa manusia itu bukan soal angka, satu nyawa saja itu adalah tragedi. Apalagi koran meninggal sudah 303 orang dan 279 orang hilang (hampir pasti meninggal) seperti dipublis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sabtu (29/11/2025).
Keterangan pemerintah dengan menyebut cuaca ekstrim sebagai penyebap utama banjir dan longsor kembali mempertegas posisi negara dalam melihat bencana di Sumatera.
PPASDA menggarisbawahi kerusakan hutan, alih fungsi lahan terutama menjadi tanaman monokultur seperti sawit, dan kegiatan pertambangan ilegal sehingga hujan yang turun tidak terserap lagi kedalam tanah, menyebabkan peningkatan aliran permukaan yang jauh lebih besar.
Ia menambahkan, dari citra satelit terlihat jelas tutupan vegetasi alami seperti hutan makin berkurang padahal kemampuan serapan air dari pohon yang heterogen jauh lebih tinggi dibandingkan perkebunan monokultur, atau area terbuka tanpa vegetasi.
“Ketika kawasan penahan air alami hilang, wilayah tersebut kehilangan kemampuan menahan limpasan. Akibatnya, hujan yang turun langsung mengalir cepat ke sungai berupa air bah dan longsor,” ujarnya.
PPASDA mendesak Satgas Penerbitan Kawasan Hutan (PKH) untuk melakukan penyelidikan menyeluruh disemua wilayah terdampak untuk memastikan siapa dibalik pembalakan liar, tambang illegal, dan alih fungsi lahan. “Satgas ini diisi oleh semua pihak yang berwenang untuk melakukan investigasi menyeluruh, dan publik sangat menunggu itu,” imbuhnya.
Irvan meminta siapapun pihka-pihak yang terbukti melakukan aktivitas illegal harus ditindak sesuai ketentuan perundang-undangan. “Kalau ini tidak dilakukan, kejadian seperti ini akan terus berulang, bahkan dengan dampak yang jauh lebih besar di masa mendatang. Termasuk moratorium untuk sawit dan tambang di wilayah terdampak,” tegasnya.
“Evaluasi menyeluruh dan moratorium mendesak dilakukan karena tanpa lingkungan yang lestari, kehidupan di bumi menjadi tidak berkelanjutan-bencana hidrometereologi pasti terjadi. Deforestasi, kenaikan suhu, dan kekurangan air merupakan akibat dari perencanaan pembangunan tanpa memperhatikan lingkungan. Masa depan yang berkelanjutan mengharuskan kita untuk memulihkan ekosistem – termasuk konservasi satwa liar,” pungkasnya.
