Siaranindonesia.com – Komisi VI DPR RI mendorong peran PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dalam program pembiayaan perumahan rakyat. Khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Mohamad Hekal, DPR akan mendukung dengan menerbitkan berbagai regulasi agar sektor pembiayaan perumahan bisa tumbuh.
“Peran tersebut perlu didukung berbagai stakeholder termasuk Komisi VI DPR, agar Bank BTN bisa lebih besar lagi,” jelas Hekal Bawazier di sela-sela Sosialisasi BUMN, Peluang dan Tantangan Pembiayaan Perumahan, bersama BTN Gedung Pertemuan Saung Teras Banyu Bangsri Selatan Kec Bulakamba, Kabupaten Brebes Senin (22-5-2023).
Lebih lanjut, Pejuang Politik dari Fraksi Partai Gerindra itu mengatakan backlog perumahan atau keluarga yang belum memiliki rumah mencapai 12,7 juta unit. Untuk mengurangi backlog perumahan tersebut bukan hanya tugas BTN saja.
“Sektor properti khususnya perumahan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar, jelasnya.
Sebab dampak langsung dari sektor perumahan akan dirasakan oleh sekitar 174 sektor turunannya seperti industri semen, pasir, cat, batu dan lain sebagainya. Komisi VI DPR RI juga mengapresiasi Bank BTN yang berkontribusi sangat besar terhadap suksesnya program 1 juta rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. “Sektor perumahan juga menyerap sekitar 500.000 tenaga kerja untuk setiap pembangunan 100.000 unit rumah,” katanya.
Untuk itu, DPR mendukung Relaksasi POJK 48/POJK.03/2020 untuk Sektor Perumahan diperpanjang. Hal ini penting dilakukan mengingat masih berjalannya pemulihan usaha di sektor perumahan.
Sementara itu, Branch Manager BTN Cabang Kabupaten Tegal Roessilawati mengatakan di masa pemulihan ekonomi saat ini, untuk pengajuan kredit saat ini lebih selektif. Hal ini dilakukan agar kredit yang diajukan tidak memberatkan kreditur.
“Kita akan permudah untuk sektor pembiayaan sesuai dengan kemampuan masyarakat. Prinsipnya kita membantu untuk bisa memiliki hunian tempat tinggal sendiri” pungkasnya
