Siaranindonesia.com, Jakarta — Direktur Eksekutif Pusat Polling Indonesia (Puspoll Indonesia), Chamad Hojin, menilai langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan keputusan yang penting untuk menjaga kredibilitas dan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas pemerintah yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Pergantian tersebut dilakukan di tengah kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pejabat BGN.
Menurut Hojin, publik perlu membedakan antara tujuan besar program MBG dengan dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum dalam pelaksanaannya.
“Program Makan Bergizi Gratis adalah salah satu agenda strategis Presiden Prabowo untuk membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, jangan sampai tujuan besar program ini ikut kehilangan legitimasi hanya karena adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh segelintir orang.” katanya saat dihubungi media.
Hojin menilai langkah cepat pemerintah melakukan pergantian kepemimpinan menunjukkan adanya keseriusan untuk menjaga integritas program sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.
“Dalam perspektif kebijakan publik, yang paling penting adalah bagaimana negara merespons ketika terjadi masalah. Dan dalam kasus ini, pemerintah menunjukkan bahwa pembenahan dilakukan secara cepat agar program tetap berjalan dan kepercayaan publik tidak semakin tergerus,” imbuhnya.
Namun demikian, Puspoll mengingatkan bahwa pergantian pejabat tidak boleh menjadi akhir dari proses perbaikan. Menurutnya, kasus yang terjadi harus menjadi momentum untuk melakukan reformasi tata kelola secara menyeluruh di tubuh BGN.
“Pergantian pimpinan adalah langkah awal. Tantangan berikutnya adalah memastikan sistem pengawasan, mekanisme pengadaan, kemitraan, dan akuntabilitas anggaran diperkuat. Program sebesar MBG membutuhkan tata kelola yang jauh lebih ketat dibanding program-program biasa,” tegas dia.
Puspoll menilai keberhasilan MBG tidak hanya akan diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.
Menurut Hojin, kasus ini seharusnya menjadi momentum memperkuat kelembagaan BGN agar lebih profesional dan lebih siap mengelola program yang menjadi salah satu prioritas nasional.
“Justru karena MBG adalah program unggulan Presiden Prabowo, maka standar pengawasannya harus lebih tinggi. Program ini menyangkut masa depan anak-anak Indonesia, sehingga integritas pengelolaannya harus dijaga secara maksimal,” tukas dia.
Puspoll juga mengapresiasi komitmen pemerintah yang menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis akan tetap berjalan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di BGN. Pemerintah menyatakan fokus pembenahan diarahkan pada penguatan tata kelola, efisiensi, dan kualitas layanan tanpa mengganggu keberlanjutan program.
“Korupsi harus ditindak tegas. Tetapi yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa program yang baik tidak ikut menjadi korban. Reformasi BGN harus menjadi titik balik untuk membangun tata kelola yang lebih kuat, sehingga manfaat Program Makan Bergizi Gratis benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” tutup Hojin.
(*)
