JAKARTA, SiaranIndonesia.com – Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) mengkaji kebijakan pemerintah tentang pertambangan rakyat. Kajian tersebut digelar Bidang Lingkungan Hidup melalui Dialog Nasional bertema “Tambang Rakyat dan Permasalahan Lingkungan Hidup” di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Rabu (20/5/2026).
Forum tersebut mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, hingga legislatif untuk membahas tata kelola tambang rakyat yang dinilai semakin mendesak di tengah meningkatnya persoalan lingkungan hidup di sejumlah daerah.
Kegiatan yang berlangsung sejak pagi itu menghadirkan Menteri Lingkungan Hidup RI Mohammad Jumhur Hidayat secara daring sebagai keynote speaker.
Hadir pula narasumber dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM, akademisi Universitas Indonesia, hingga pelaku usaha pertambangan.
Ketua Bidang Lingkungan Hidup Majelis Nasional KAHMI sekaligus Anggota Komisi III DPR RI, Nasyirul Falah Amru, mengatakan tambang rakyat tidak dapat dipandang semata sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga harus dilihat dari dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar.
“Dialog ini menjadi ruang bersama untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Tambang rakyat hadir karena kebutuhan ekonomi masyarakat, tetapi tata kelolanya juga harus mampu menjaga lingkungan hidup agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari,” ujarnya.
Menurut Nasyirul, persoalan tambang rakyat membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk penguatan regulasi, edukasi masyarakat, serta pengawasan pemerintah agar aktivitas pertambangan tidak merusak kawasan lingkungan maupun sumber kehidupan warga.
Sementara itu, Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI, Abdullah Puteh, menilai isu lingkungan telah menjadi tantangan serius yang memerlukan keterlibatan semua pihak.
“Kita tidak bisa menutup mata terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi di berbagai daerah. Karena itu, forum seperti ini penting untuk mempertemukan pandangan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat agar lahir solusi yang konkret,” kata Abdullah Puteh.
Ia menegaskan pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan tidak boleh dipertentangkan karena keduanya harus berjalan beriringan demi kepentingan generasi mendatang.
Dialog nasional tersebut juga menghadirkan Direktur Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia Supriatna, pelaku usaha tambang Habe Hanafi, serta Direktur Utama PT Mitra Tata Lingkungan Baru Victor Uly Silitonga.
Para pembicara membahas berbagai persoalan mulai dari legalitas tambang rakyat, dampak kerusakan lingkungan, pengelolaan limbah tambang, hingga peluang penerapan teknologi ramah lingkungan dalam aktivitas pertambangan masyarakat.
Ketua Panitia, Arfian, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan tersebut.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, peserta, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam dialog nasional ini. Kami berharap forum ini tidak berhenti sebagai diskusi semata, tetapi mampu melahirkan rekomendasi nyata bagi perbaikan tata kelola tambang rakyat dan perlindungan lingkungan hidup,” ujarnya.
Kegiatan ditutup dengan penyerahan plakat kepada para narasumber dan foto bersama seluruh peserta dialog nasional.(*)
