Siaranindonesia.com, Nabire — Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Kantor Gubernur Papua Tengah, Senin (17/8/2026) pagi.
Upacara tersebut dihadiri Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dan Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley. Keduanya tampil mengenakan busana adat dalam upacara peringatan kemerdekaan tersebut.
Namun, busana adat yang dikenakan Wakil Gubernur Deinas Geley, yang dilengkapi dengan atribut berupa anak panah, mendapat sorotan dari sejumlah pihak.
Tokoh politik Papua Tengah, Alus UK Murib, menilai penggunaan atribut anak panah dalam momentum peringatan HUT Kemerdekaan kurang tepat dan tidak sesuai dengan suasana perayaan kemerdekaan yang semestinya mencerminkan persatuan dan perdamaian.
“Menurut saya, tidak tepat jika dalam upacara peringatan hari kemerdekaan menggunakan busana adat dengan membawa anak panah. Simbol yang ditampilkan seharusnya lebih mencerminkan persatuan dan perdamaian,” kata Alus dalam keterangannya, Senin (17/8/2026).
Menurut Alus, pemilihan busana dan atribut oleh pejabat publik perlu mempertimbangkan konteks acara serta pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat.
Busana adat, kata dia, merupakan bagian penting dari identitas dan kebudayaan masyarakat Papua sehingga penggunaannya harus ditempatkan secara tepat sesuai dengan momentum.
“Itu bukan sekadar soal pakaian, tetapi juga merupakan simbol yang dapat ditafsirkan oleh masyarakat,” ujarnya.
Alus menambahkan, momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI seharusnya menjadi kesempatan bagi seluruh elemen masyarakat Papua Tengah untuk memperkuat persatuan, mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta mendorong terciptanya suasana yang aman dan damai.
Ia juga mengingatkan bahwa Papua Tengah masih menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah provinsi, seperti pembangunan, pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat hingga keamanan dan stabilitas daerah.
“Masih banyak persoalan di Papua Tengah yang harus menjadi perhatian dan segera diselesaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur. Karena itu, momentum kemerdekaan ini sebaiknya dimanfaatkan untuk memperkuat persatuan dan menunjukkan komitmen dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat,” katanya.
Alus berharap kritik tersebut dapat menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah daerah agar setiap simbol yang ditampilkan pejabat publik dalam kegiatan resmi benar-benar selaras dengan konteks acara dan semangat yang ingin dibangun di tengah masyarakat.
“Kita berharap Papua Tengah selalu aman, damai, maju, dan sejahtera. Semua simbol yang ditampilkan dalam ruang publik sebaiknya diarahkan untuk memperkuat semangat tersebut,” pungkasnya.
