Kepercayaan Publik Mulai Tergerus, Saatnya Pemerintahan Prabowo -Gibran Mengutamakan Hasil Nyata
Chamad Hojin
Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia
Hasil survei Puspoll Indonesia memperlihatkan sebuah pesan yang patut dibaca secara serius oleh pemerintah. Memang, tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo Subianto masih berada di angka mayoritas, yakni 64,8 persen. Namun, di balik angka tersebut tersimpan sinyal yang jauh lebih penting: masyarakat mulai kehilangan keyakinan bahwa kondisi Indonesia akan menjadi lebih baik dalam beberapa tahun ke depan.
Penurunan optimisme dari 80,4 persen menjadi 53,2 persen bukanlah sekadar fluktuasi statistik. Sebaliknya, hal itu menunjukkan adanya jarak yang semakin lebar antara harapan publik dan pengalaman sehari-hari yang mereka rasakan. Dengan kata lain, masyarakat masih memberikan kesempatan kepada pemerintah, tetapi mulai meragukan apakah berbagai janji dan program benar-benar mampu memperbaiki kehidupan mereka.
Akar persoalan tampaknya sangat jelas, yakni tekanan ekonomi rumah tangga. Bagi sebagian besar masyarakat, ukuran keberhasilan pemerintah bukanlah angka pertumbuhan ekonomi, nilai investasi, atau indikator makro lainnya. Yang menjadi ukuran adalah apakah harga beras semakin terjangkau, apakah minyak goreng mudah dibeli, apakah pekerjaan lebih mudah diperoleh, dan apakah pendapatan keluarga mampu memenuhi kebutuhan hidup.
Karena itu, tingginya ketidakpuasan terhadap pengendalian harga kebutuhan pokok, penyediaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan pengelolaan ekonomi nasional seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah. Selama persoalan tersebut belum membaik, keberhasilan pembangunan di sektor lain akan sulit mengubah persepsi masyarakat.
Survei ini juga menunjukkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi tantangan serius. Turunnya dukungan publik bukan berarti masyarakat menolak tujuan program tersebut. Sebaliknya, publik justru menginginkan program itu dikelola secara lebih transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan bebas dari potensi penyimpangan. Rendahnya tingkat kepercayaan terhadap tata kelola program menjadi peringatan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran maupun banyaknya penerima manfaat, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Dalam konteks ini, pemerintah perlu mengubah cara mengevaluasi keberhasilan program. Ukuran administratif seperti jumlah penerima, jumlah dapur, atau besarnya anggaran tidak lagi memadai. Publik ingin mengetahui apakah program tersebut benar-benar meningkatkan kualitas gizi anak, mengurangi beban ekonomi keluarga, sekaligus memberikan manfaat bagi petani, UMKM, dan perekonomian lokal.
Hal yang sama berlaku pada komunikasi pemerintah. Survei menunjukkan bahwa pemerintah cukup berhasil memanfaatkan media sosial sebagai saluran informasi. Namun, tantangan sebenarnya bukan lagi soal kemampuan menyampaikan pesan, melainkan membangun kepercayaan terhadap isi pesan tersebut. Publik kini menginginkan komunikasi yang lebih terbuka, jujur, dan akuntabel. Mereka ingin mengetahui bukan hanya keberhasilan pemerintah, tetapi juga kendala yang dihadapi, langkah perbaikan yang sedang dilakukan, serta target waktu penyelesaiannya.
Kepercayaan publik pada dasarnya masih menjadi modal penting bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, modal tersebut tidak akan bertahan selamanya apabila tidak diikuti kebijakan yang mampu menjawab persoalan paling mendasar masyarakat. Pengendalian harga kebutuhan pokok, penciptaan lapangan kerja, perlindungan daya beli, serta perbaikan tata kelola program prioritas harus menjadi agenda yang lebih mendesak daripada sekadar memperkuat narasi komunikasi.
Survei Puspoll Indonesia seharusnya dipahami bukan sebagai vonis terhadap pemerintah, melainkan sebagai sistem peringatan dini. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa masyarakat belum menutup pintu kepercayaan, tetapi mereka mulai menuntut bukti yang lebih nyata.
Masih tersedia waktu untuk membalikkan tren ini, asalkan pemerintah berani melakukan koreksi kebijakan, memperkuat akuntabilitas, dan memastikan setiap program benar-benar memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Pada akhirnya, stabilitas politik tidak dibangun semata melalui komunikasi yang baik, melainkan melalui kemampuan negara menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh rakyat.
