Siaranindonesia.com, Bali — Upaya penguatan ketahanan pangan nasional terus menjadi perhatian serius DPR RI. Hal ini tercermin dalam kunjungan kerja anggota Komisi XI DPR RI ke gudang milik Perum BULOG di Sempidi, Kabupaten Badung, Bali, guna memastikan ketersediaan dan stabilitas pasokan pangan strategis di daerah.
Anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi Partai Gerindra daerah pemilihan Bali, I. D. Gde Agung Widiarsana, secara langsung meninjau kondisi gudang serta ketersediaan stok pangan di lapangan.
Dalam peninjauan itu, ia mendapati gudang BULOG hampir penuh dengan beras hasil serapan dari petani lokal. Kondisi tersebut dinilai sebagai indikator positif keberhasilan program penyerapan gabah yang tengah dijalankan pemerintah.
“Ini bukan sekadar angka. Kami melihat langsung gudang BULOG terisi penuh oleh beras hasil panen petani. Ini bukti nyata penyerapan berjalan optimal dan swasembada pangan mulai terwujud,” ujar Dewa Agung, Rabu (29/4/2026).
Gudang BULOG Sempidi menjadi salah satu pusat distribusi dan penyimpanan komoditas penting seperti beras SPHP, gula, dan minyak goreng di wilayah Bali.
“Dari hasil peninjauan, stok pangan yang dikelola Kantor Wilayah Bali dilaporkan berada dalam kondisi aman dan mencukupi untuk kebutuhan masyarakat, termasuk dalam menghadapi momentum hari besar keagamaan,” sambungnya.
Ia juga menyoroti kebijakan pembelian Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram yang dinilai mampu menjaga stabilitas harga di tingkat petani, sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka.
Lebih lanjut, Dewa Agung mengapresiasi kolaborasi berbagai pihak, mulai dari BULOG, hingga penyuluh pertanian lapangan (PPL), yang turut berperan aktif dalam menyerap hasil panen petani di berbagai wilayah.
“Kami mengapresiasi kerja sama semua pihak yang turun langsung ke lapangan. Ini adalah bentuk nyata keberpihakan negara kepada petani,” tambahnya.
Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan program strategis nasional, khususnya di sektor ketahanan pangan. Pengawasan secara langsung di daerah dinilai penting untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif hingga ke tingkat petani.
Selain itu, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga agar masyarakat tetap memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan terjangkau. Stabilitas pangan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan stok, tetapi juga oleh kelancaran distribusi serta keterjangkauan harga bagi seluruh lapisan masyarakat.
