Kediri, Siaran Indonesia – Anggota DPR RI M. Sarmuji menegaskan bahwa keterbukaan terhadap kritik masyarakat merupakan kunci penting dalam mendorong percepatan pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikannya saat menggelar sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan bersama masyarakat di Desa Pagu, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Senin 15 Desember 2025.
Dalam kegiatan yang dihadiri tokoh agama, tokoh pemuda, pelaku UMKM, serta perwakilan pemerintah desa tersebut, Sarmuji menyampaikan bahwa Empat Pilar Kebangsaan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, harus menjadi dasar dalam membangun pemerintahan yang demokratis, responsif, dan berpihak pada rakyat.
“Sebagai anggota DPR, saya tidak anti kritik. Justru kritik dari masyarakat sangat dibutuhkan agar pembangunan berjalan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan daerah,” ujar Sarmuji.
Menurutnya, kritik dan masukan publik merupakan instrumen kontrol yang penting dalam sistem demokrasi. Dengan adanya keterbukaan, pemerintah dan wakil rakyat dapat melakukan evaluasi serta percepatan terhadap program-program pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat.
Sarmuji menilai, percepatan pembangunan daerah, termasuk realisasi anggaran, tidak akan efektif tanpa partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, ia mendorong masyarakat untuk berani menyampaikan aspirasi, saran, maupun kritik secara konstruktif.
“Kalau ada program yang lambat, tidak tepat, atau tidak dirasakan manfaatnya, sampaikan. Kritik itu penting agar pembangunan tidak berjalan di tempat,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa keterlambatan pembangunan kerap disebabkan oleh minimnya komunikasi antara masyarakat dan pengambil kebijakan. Sosialisasi Empat Pilar, menurutnya, menjadi ruang dialog untuk memperkecil jarak tersebut.
“Pembangunan daerah harus dipercepat, dan itu hanya bisa dilakukan jika ada sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Wakil rakyat harus siap mendengar, bukan hanya berbicara,” tegasnya.
Sarmuji menutup kegiatan tersebut dengan menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang aspirasi dan memperjuangkan percepatan pembangunan daerah melalui jalur kebijakan di tingkat nasional.
“Demokrasi yang sehat membutuhkan kritik, dan pembangunan yang cepat membutuhkan keberanian untuk memperbaiki diri. Selama saya diberi amanah sebagai wakil rakyat, kritik masyarakat akan menjadi bagian dari perjuangan saya,” pungkasnya.
