Siaranindonesia.com, Jakarta – Ketua Fraksi PKB MPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, menegaskan bahwa sudah semestinya negara hadir untuk pesantren melalui alokasi dana APBN. Hal ini disampaikan menyusul munculnya kritik terhadap rencana pemerintah memperbaiki pondok pesantren yang mengalami kerusakan menggunakan anggaran negara.
Dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (13/10/2025), Neng Eem menyebut pesantren merupakan aset besar bangsa yang telah eksis jauh sebelum Indonesia merdeka. Ia menilai, negara justru memiliki tanggung jawab moral untuk memperkuat dan memajukan pesantren sebagai lembaga pendidikan khas Indonesia.
“Pesantren sudah bertahan hampir lima abad. Banyak alumninya yang berkontribusi besar dalam pembangunan bangsa. Namun sayangnya, keberpihakan negara terhadap dunia pesantren belum sebanding dengan peran besarnya,” ujar Neng Eem.
Sebelumnya, seorang legislator diketahui mengkritik rencana pemerintah membangun ulang pesantren yang runtuh menggunakan APBN, dengan alasan masih banyak lembaga keagamaan lain yang juga membutuhkan bantuan.
Menanggapi hal itu, Neng Eem menegaskan bahwa pesantren telah mengimplementasikan tujuan konstitusi negara jauh sebelum NKRI berdiri, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter generasi berilmu serta berakhlak.
“Pendidikan pesantren sudah berhasil mencetak santri dengan nilai kecakapan, kearifan, dan kompetensi ilmu, terutama di bidang keagamaan,” ujarnya.
Neng Eem juga mengingatkan peran besar pesantren dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, peristiwa Resolusi Jihad Oktober 1945 menjadi bukti nyata kontribusi kaum santri dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa.
Lebih lanjut, Neng Eem menyinggung dasar hukum yang telah menegaskan tanggung jawab negara terhadap pesantren. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pasal 4 menyebutkan fungsi pesantren meliputi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Sementara Pasal 30 dan 40 mengatur bahwa pemenuhan mutu serta fasilitas pesantren merupakan tanggung jawab negara.
“Artinya, negara telah mengakui kiprah pesantren. Maka, keberpihakan pemerintah dalam bentuk dukungan pendanaan dan pembangunan infrastruktur pesantren adalah hal yang semestinya dilakukan,” tegasnya.
Ia menilai selama ini pemerintah cenderung lebih fokus menyalurkan dana APBN ke lembaga pendidikan formal yang muncul setelah negara berdiri, sementara pesantren kerap kurang diperhatikan.
Di akhir pernyataannya, Neng Eem mengingatkan para tokoh masyarakat dan pejabat publik untuk tidak menyebarkan informasi yang menyesatkan tentang pesantren.
“Lebih baik diam daripada melontarkan kata-kata yang mencibir pesantren tanpa memahami secara utuh perannya bagi bangsa,” tutupnya.
