Kediri, Siaran Indonesia – Anggota Komisi VI DPR M. Sarmuji memanfaatkan masa reses dengan menggelar kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat (Asmas) di Desa Cengkok, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur pada Selasa 29 April 2025.
Acara ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi, khususnya disektor Perdagangan, Koperasi dan UKM, BUMN, yang menjadi lingkup kerja Komisi VI DPR.
Selain menyerap aspirasi, masa reses juga menjadi momen bagi anggota dewan untuk mengawasi pelaksanaan program pemerintah di daerah serta mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah berjalan.
Hasil dari pertemuan tentunya ini akan dibawa ke parlemen untuk diperjuangkan dalam bentuk kebijakan atau anggaran yang lebih tepat guna dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 150 orang peserta terdiru dari berbagai unsur masyarakat, yaitu mahasiswa, pelaku usaha, dan juga beberapa tokoh masyarakat. Tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan besarnya perhatian terhadap isu-isu nasional menyangkut perdagangan dan UMKM.
Dalam sambutannya, Sarmuji menegaskan pentingnya dialog terbuka antara masyarakat dan wakil rakyat. Menurutnya, kebijakan yang dibuat di tingkat pusat harus mencerminkan kondisi dan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.
“Dialog terbuka seperti ini menjadi sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan dapat tepat sasaran,” ujar Sarmuji.
Salah satu persoalan utama yang disampaikan warga adalah menyankut perlunya koperasi desa yang bakal direalisasikan oleh pemerintah pusat. Untuk wilayah Kediri, masyarakat meminta agar bisa segera direalisasikan.
“Presiden akan mendirikan 80.000 kopdes di seluruh Indonesia dengan modal minimal 5 miliar per kopdes. Tentu ini akan kita dorong untuk segera direalisasikan di Kediri dan sekitarnya,” ujarnya.
Sarmuji turut mengajak masyatakat untuk mendukung program ini. Pembentukan koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan program ini akan menerapkan prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama.
Selain itu juga disampaikan mengenai perlunya tambahan modal bagi UMKM, di tengah ekonomi nasional yang sulit, UMKM disebut menjadi ujung tombak perekonomian nasional. Karena modal dan akses perizinan harus diperkuat.
Kegiatan serap aspirasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam memperjuangkan kebijakan yang lebih mendukung sektor perdagangan, koperasi dan UMKM. (Al)
