KEBUMEN, SiaranIndonesia – Ketua Gerakan Santri Mengabdi, Gus Wahyu NH. Aly, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemangkasan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Menurutnya, kebijakan ini bukan sekadar tantangan, tetapi juga peluang bagi daerah untuk lebih mandiri dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki.
“Pemangkasan DAK dan DAU harus dipandang sebagai momentum untuk meningkatkan kapasitas daerah dan kepala daerah dalam mengelola anggaran serta mencari sumber pendapatan alternatif. Ini adalah kesempatan untuk mendorong inovasi dan kemandirian fiskal,” ujar Gus Wahyu dalam pernyataannya, Senin, (10/02/2025).
Optimalisasi Pendapatan Daerah Jadi Kunci
Menurut Gus Wahyu, salah satu langkah utama yang harus dilakukan daerah adalah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ini bisa dilakukan melalui peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi, pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, serta pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Kita memiliki banyak daerah dengan potensi luar biasa, baik dari segi pariwisata, industri kreatif, maupun pertanian. Jika dikelola dengan baik, potensi ini bisa menjadi sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan dibandingkan sekadar mengandalkan transfer dari pusat,” tambahnya.
Efisiensi Anggaran dan Kemitraan dengan Swasta
Selain meningkatkan pendapatan, Gus Wahyu juga menekankan pentingnya efisiensi dalam belanja daerah. Ia mengingatkan bahwa kepala daerah harus fokus pada program prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar.
Selain itu, kerja sama dengan sektor swasta juga menjadi solusi strategis. Melalui skema Public-Private Partnership (PPP), daerah dapat menggandeng investor untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik tanpa bergantung sepenuhnya pada anggaran negara.
“Dengan kerja sama yang baik, kita bisa membangun daerah yang lebih maju tanpa harus terus-menerus bergantung pada pemerintah pusat,” tegasnya.
Menarik Investasi dengan Regulasi yang Ramah
Gus Wahyu juga mendorong pemerintah daerah untuk memperbaiki iklim investasi dengan menyederhanakan regulasi dan perizinan. Ia menilai bahwa sistem perizinan berbasis digital, seperti Online Single Submission (OSS), perlu lebih dioptimalkan agar lebih banyak investor tertarik menanamkan modal di daerah.
“Investasi tidak akan masuk jika birokrasi masih berbelit. Pemerintah daerah harus proaktif mempromosikan potensi daerahnya serta menawarkan insentif yang menarik bagi investor,” ungkapnya.
Kurangi Bepergian ke Luar Negeri, Prioritaskan Kesejahteraan Masyarakat
Dalam kesempatan yang sama, Gus Wahyu juga meminta agar pemerintah daerah mengedukasi masyarakat untuk mengurangi bepergian ke luar negeri, termasuk perjalanan umroh yang sifatnya sunnah. Menurutnya, di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit, seharusnya masyarakat lebih mengutamakan kewajiban, seperti membantu mereka yang kesulitan ekonomi, pendidikan, dan hunian yang layak.
“Umroh hukumnya sunnah, sedangkan membantu fakir miskin, memastikan anak-anak bisa sekolah, membantu orang yang tidak mampu kuliah, dan menyediakan tempat tinggal yang layak adalah kewajiban (fardhu kifayah). Jangan sampai kita sibuk beribadah sunnah, tetapi mengabaikan kewajiban sosial yang lebih mendesak,” tegasnya.
Ia mencontohkan banyak masyarakat yang masih kesulitan mengakses pendidikan dan tinggal di tempat yang tidak layak. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat agar lebih memprioritaskan pengentasan kemiskinan dibandingkan pengeluaran untuk perjalanan luar negeri yang tidak mendesak.
“Jika dana yang digunakan untuk umroh atau perjalanan ke luar negeri sebagian dialokasikan untuk pendidikan, pesantren, dan membantu orang miskin, manfaatnya akan lebih besar bagi bangsa dan agama,” tambahnya.
Membangun Ekosistem Ekonomi yang Mandiri
Lebih lanjut, Gus Wahyu menekankan pentingnya membangun ekosistem ekonomi yang kuat melalui pemberdayaan masyarakat dan desa. Ia mengajak daerah untuk memperkuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta mendorong koperasi dan UMKM agar bisa tumbuh lebih mandiri.
“Kemandirian ekonomi harus dimulai dari tingkat desa. Jika desa maju, daerah pun akan ikut berkembang. Oleh karena itu, investasi dalam pemberdayaan masyarakat menjadi sangat penting,” pungkasnya.
Dengan strategi yang tepat, Gus Wahyu optimistis bahwa pemangkasan DAK dan DAU justru bisa menjadi katalisator bagi daerah untuk lebih mandiri dan inovatif dalam mengelola pembangunan.
