Yogyakarta, (26/12) Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani pada diskusi publik dengan tema “Aktualisasi Sinergisitas TNI adalah Kita” yang diselenggarakan Nur Institute, secara elaboratif melihat aktualisasi Visi TNI adalah Kita dalam dimensi dan lanskap yang regional, “Jika kita telah melihat visi TNI adalah Kita dari perspektif Internasional dan Nasional, maka sangat penting pula untuk kita lihat bagaiaman aktualisasi sinergitas TNI adalah Kita dalam perspektif lokal di daerah-daerah. Di Kabupaten Luwu Utara, kami menyaksikan betul bagaimana kehadiran TNI di tengah-tengah masyarakat. TNI selalu hadir dan melebur bersama masyarakat. ketika terjadi bencana alam, kita melihat TNI yang pertama berjibaku membantu masyarakat ketika masyarakat kesusahan. Kami mengerti betul, bagaimana aktualisasi TNI adalah Kita sebagai Visi yang lahir dan tumbuh dari masyarakat oleh masyarakat, dan untuk masyarakat”. Ungkapnya.
Sejarah kelahiran TNI adalah sebagian rakyat bersenjata yang berjuang mengorbankan jiwa dan raganya dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebagai tentara rakyat, TNI akan selalu dekat dengan rakyat. TNI harus mengenal dan hidup dengan rakyat. Itulah jati diri TNI dan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari rakyat. Oleh karena itu upaya-upaya untuk memisahkan TNI dari rakyat merupakan pengingkaran akan kodrat TNI sebagai tentara yang berasal dari rakyat. Berjuang bersama rakyat dan untuk kepentingan rakyat.
Dari lanskap regional, Bupati Luwu Utara itu, menanggapi pertanyaan bagaiman rumusan TNI adalah Kita dalam Prespektif Good Governance?. “Ada beberapa hal yang harus dipenuhi TNI sesuai dengan PP No.101 Tahun 2000
Profesionalitas, akuntabilitas (bagaimana dapat mempertanggungjawabkan semua program kerja yang sudah dirumuskan), transparan (dimana TNI tidak berlindung dibalik UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008, dimana sesuatu yang harus diketahui publik harus dibuka), supremasi hukum (dimana bukan hanya di peradilan militer, tetapi juga dapat dibawah ke peradilan sipil), pelayanan prima (yang sesuai dengan standar pelayanan TNI dapat dipenuhi), demokrasi, efisiensi (bagaimana menjalankan roda organisasi dengan secara efisien dan terbuka), efektivitas (dimana dalam setiap pelaksanaan fungsi/tugas yang dimiliki benar-benar dilaksanakan secara efektif)”, Tandasnya.
“Bagaimana kemudian setiap kebijakan yang disusun dapat diterima oleh masyarakat. Saya juga berharap bahwa kedepannya TNI dapat menjadi organisasi yang inklusif karena selama ini ada kesan bahwa TNI ini organisasi yang ekslusif”, Ujar Kepala Daerah Perempuan pertama di Sulawesi Selatan itu.
“TNI adalah kita menurut saya ini adalah sebuah jargon atau visi yang mulia untuk menegaskan kembali bahwa tni tidak pernah jauh dari masyarakat. Oleh karena itu sudah menjadi kita semua untuk menjaga. Dimana dengan cara mengingatkan jika ada perlu untuk diperbaiki, karena TNI adalah Kita. Kita juga bertugas untuk bagaimana mengawal dan mengawasi poin-poin di atas untuk dapat dilaksanakan tanpa kemudian melepaskan peran TNI”. Tandasnya memberikan kesimpulan.
Dalam konteks visi Jenderal Andika, “TNI adalah Kita” merupakan refleksi historis dari dimensi kerakyatan dalam sejarah kelahiran TNI. Disamping sebagai proyeksi organisasi angkatan bersenjata untuk senantiasa membela kepentingan rakyat. Visi “TNI adalah Kita” menegaskan tugas dan tanggungjawab TNI senantiasa bersatu dengan rakyat. Sederhananya, rakyat sekalipun harus memahami bahwa tanggungjawab TNI adalah bagian dari tanggungjawab seluruh rakyat Indonesia.
