Jakarta, Siaran Indonesia – Partai Golkar tak lama lagi akan mengadakan Munas. Sesuai jadwal awal, Munas Golkar bakal dilaksanakan pada Desember mendatang. Namun beberapa kader ada yang bersuara untuk segera mengadakan Munaslub
Menanggapi hal itu, Anggota Dewan Pakar Golkar Ridwan Hisjam menilai isu Munaslub Partai Golkar saat ini sudah dianggap kedaluwarsa. Sebab, Munas sesuai jadwal rencana bakal digelar pada Desember tahun ini. Harusnya jika ingin menggelar Munaslub dilaksanakan tahun kemarin 2023.
Seperti halnya dirinya yang dulu pernah mendorong Munaslub Golkar pada Juli 2023. “Jadi kalau sekarang dimunculkan saya kira kurang tepat, sudah kedarluwarsa. Sekarang sudah tahun berjalan, harusnya kalau mau Munaslub diajukan satu tahun sebelumnya. Seperti saya waktu itu mengajukan Juli 2023,” ujar Ridwan, di Jakarta, Jumat (9/8).
Baca juga: Tanggapi Kritik Megawati, Ridwan Hisjam Usul Masa Jabatan Presiden Jadi 7 Tahun
Baca juga: Ridwan Hisjam: Izin Tambang Ormas Keagamaan untuk Kemandirian Ekonomi Umat
Namun demikian, ia berpendapat Munas Golkar tidak harus Desember tahun ini, bisa diajukan bulannya, yakni bisa Agustus, September, atau Oktober tahun ini. Yang terpenting kata dia, sudah masuk tahunnya. “Kalau diajukan bulannya itu tidak termasuk Munaslub karena sudah masuk tahunnya,” tuturnya.
Tentunya, kata Ridwan, hal itu tergantung pada hasil keputusan Rapimnas Partai Golkar untuk menentukan kembali kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan Munas, apakah tetap Desember sesuai hasil Munas 2019, atau dimajukan bulannya.
“Ya itu nanti terserah keputusan Rapimnas mau kapan pastinya, mau tetap Desember ya boleh, diajukan jadi Oktober atau September juga boleh,” tuturnya.
Baca juga: BBM Naik, Ridwan Hisjam Beri Solusi Agar Pemerintah Tak Diamuk Massa
Baca juga: Dukung Prabowo dari 2009, Ridwan Hisjam Diusulkan Jadi Menteri ESDM
Hanya saja berkaca pada sejarah Golkar, Munas pada masa Orde Baru 1997 dilaksanakan pada Oktober. Kemudian saat reformasi diadakan Munaslub Juli 1998, dan kemudian terpilihlah Akbar Tanjung sebagai Ketua Umum. Karena itu harusnya, Munas berikutnya lima tahun ke depan berlangsung pada bulan Juli.
Namun pada akhirnya Munas Golkar mundur pada Desember 2019. Keputusan untuk mengadakan Munas pada 2019 tahun yang memilih Airlangga Hartarto kata dia sebenarnya sudah melanggar konstitusi. Namun lagi-lagi karena itu sudah menjadi keputusan Rapimnas, maka dirinya tak bisa berbuat apa-apa.
“Ketika itu sudah menjadi keputusan Rapimnas ya sudah, mau nggak mau ya kita ikuti, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah makannya Munas tahun ini sebenarnya bisa dimajukan bulannya, itu tergantung Rapimnas, kalau diajukan bulan boleh, yang tidak boleh mundur tahun sampai tahun depan itu tidak boleh,” terangnya.
Airlangga Curi Start
Ketua Dewan Pembina Padepokan Kosgoro 57 ini melihat memang ada kelompok di Golkar yang ingin Munas diajukan bulannya tidak harus Desember. Menurutnya hal itu sah-sah saja. Karena itu bagian dari demokrasi para kader yang menginginkan dipercepat.
Lagi pula, Ketua Umum Golkar Airlangga juga dianggap telah mencuri start terkait kampanye calon ketum dengan menggalang dukungan ke DPD-DPD sejak Juli lalu, sehingga membuat dinamika politik di internal Golkar menjadi panas.
“Sehingga kalau calon-calon lain ingin menggalang dukungan dan meminta dipercepat, saya kira wajar, toh Airlangga sendiri juga sudah melakukan itu, dia mencuri start. Jadi ini dampak dari Airlangga yang memulai dulu,” tuturnya.
Bahkan info yang ia dapat, para pengurus DPD sampai organisasi sayap Partai Golkar diminta mengeluarkan statmen untuk menyatakan dukungan kepada dirinya. Padahal pernyataan dukungan oleh DPD dibolehkan setelah ada hasil keputusan Rapimnas mengenai waktu pelaksanaan Munas.
“Ini jelas Airlangga sendiri sudah main curi start, dengan memanfaatkan kekuasaanya,” tandas Ridwan.
