JAKARTA, SiaranIndonesia.com – Organisasi Santri Mengabdi menyampaikan harapan agar Wakil Presiden Republik Indonesia pengganti Gibran Rakabuming Raka berasal dari Papua. Aspirasi tersebut didasarkan pada semangat pemerataan representasi wilayah, keadilan pembangunan, dan penguatan persatuan nasional.
Ketua Umum Santri Mengabdi, Gus Wahyu NH. Aly, yang merupakan cucu KH. Abdullah Siradj Aly, menyampaikan bahwa momentum pergantian Wakil Presiden perlu menjadi kesempatan untuk memperluas keterwakilan masyarakat dari kawasan Indonesia Timur, khususnya Papua, dalam kepemimpinan nasional.
“Indonesia adalah bangsa yang besar dan dibangun dari keberagaman wilayah, suku, budaya, serta latar belakang masyarakat. Karena itu, sudah selayaknya kepemimpinan nasional juga mencerminkan semangat pemerataan representasi. Kami berharap Wakil Presiden berikutnya berasal dari Papua,” ujar Gus Wahyu.
Gus Wahyu selama ini juga dikenal aktif menyuarakan dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan berbagai agenda kepemimpinannya. Sikap tersebut merupakan bagian dari perhatian dan keterlibatannya dalam dinamika kebangsaan serta pembangunan nasional.
Kedekatan simbolis dengan Presiden Prabowo juga memiliki cerita tersendiri dalam kehidupan keluarganya. Putri Gus Wahyu yang bernama Aisha Aly diketahui memiliki tanggal ulang tahun yang sama dengan Presiden Prabowo, yakni 17 Oktober. Kesamaan tanggal tersebut menjadi kebetulan menarik dalam perjalanan personal Gus Wahyu, meskipun aspirasi politik yang disampaikannya tetap didasarkan pada pertimbangan kebangsaan dan kepentingan masyarakat luas.
Menurut Gus Wahyu, aspirasi mengenai Wakil Presiden dari Papua bukan sekadar persoalan asal-usul geografis atau pembagian jabatan berdasarkan identitas daerah. Lebih dari itu, gagasan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat persatuan nasional dan memastikan bahwa seluruh wilayah Indonesia mempunyai ruang yang semakin luas dalam menentukan arah kepemimpinan bangsa.
Dalam konteks tersebut, Gus Wahyu menyebut nama Bahlil Lahadalia sebagai salah satu figur yang patut dipertimbangkan untuk mengisi posisi Wakil Presiden.
Bahlil memiliki perjalanan kehidupan dan pengabdian yang berkaitan erat dengan Papua. Ia memiliki akar keluarga di Fakfak, Papua Barat, serta menempuh pendidikan dan membangun pengalaman organisasi di Papua.
Bahlil pernah menempuh pendidikan di STIE Port Numbay, Jayapura, dan Universitas Cenderawasih. Ia juga pernah menjabat Ketua BPD HIPMI Provinsi Papua sebelum memimpin HIPMI secara nasional.
Selain pengalaman organisasi, Bahlil mempunyai pengalaman dalam pemerintahan nasional, antara lain sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Ia juga menjabat Ketua Umum Partai Golkar.
“Bahlil Lahadalia merupakan salah satu figur yang memiliki keterikatan keluarga, pendidikan, dan pengalaman organisasi dengan Papua. Menurut kami, perjalanan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa namanya relevan untuk diperbincangkan dalam konteks aspirasi keterwakilan Papua di tingkat kepemimpinan nasional,” jelasnya di Jakarta, Jumat, (13/11)2026).
Gus Wahyu menambahkan, Papua memiliki posisi strategis dalam perjalanan Indonesia. Wilayah tersebut bukan hanya memiliki kekayaan sumber daya alam, tetapi juga kekayaan budaya, potensi sumber daya manusia, serta kontribusi penting dalam kehidupan kebangsaan.
Karena itu, keterwakilan Papua dalam kepemimpinan nasional diharapkan dapat memperkuat perhatian terhadap berbagai persoalan pembangunan, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemerataan ekonomi, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin Papua tidak hanya menjadi wilayah yang terus dibicarakan dalam agenda pembangunan nasional, tetapi juga memiliki ruang yang semakin luas dalam kepemimpinan nasional. Masyarakat Papua harus merasakan bahwa mereka merupakan bagian penting dari pengambilan keputusan di republik ini,” tegas Gus Wahyu.
Ia juga menekankan bahwa Wakil Presiden yang nantinya terpilih harus mempunyai perspektif kebangsaan yang luas. Jabatan tersebut bukan hanya membawa kepentingan daerah asal, melainkan mengemban tanggung jawab terhadap seluruh rakyat Indonesia.
“Siapa pun yang nantinya menjadi Wakil Presiden harus mampu bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia. Integritas, kapasitas kepemimpinan, komitmen kebangsaan, dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama,” lanjutnya.
Sebagaimana diketahui, Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR RI pada Kamis (12/11/2026). MPR selanjutnya menindaklanjuti proses pengisian kekosongan jabatan tersebut sesuai mekanisme konstitusional.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dalam mekanisme tersebut, Presiden mengusulkan dua nama kepada MPR. Oleh karena itu, Santri Mengabdi berharap aspirasi mengenai keterwakilan Papua dapat menjadi salah satu pertimbangan Presiden dalam menentukan calon yang akan diusulkan.
Gus Wahyu menegaskan bahwa harapan tersebut merupakan bagian dari ikhtiar membangun Indonesia yang lebih inklusif, adil, dan memberikan kesempatan setara kepada seluruh wilayah.
“Ini bukan semata-mata tentang siapa yang akan menduduki jabatan Wakil Presiden. Ini tentang bagaimana Indonesia memberikan kesempatan yang semakin luas kepada seluruh elemen bangsa untuk mengambil bagian dalam kepemimpinan nasional. Papua adalah bagian utuh dari Indonesia dan sudah selayaknya memiliki ruang yang semakin besar dalam perjalanan kepemimpinan republik ini,” pungkasnya.
Santri Mengabdi berharap, Papua tidak hanya menjadi bagian yang diperhatikan dalam pembangunan nasional, tetapi juga memperoleh ruang yang semakin luas dalam kepemimpinan Republik Indonesia.
