Siaranindonesia.com, Jakarta — Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden membuka babak baru dalam konfigurasi politik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pengisian posisi tersebut dinilai bukan sekadar persoalan mencari pengganti, tetapi juga menyangkut keseimbangan kekuasaan dan kalkulasi politik menuju 2029.
Direktur Program dan Pemenangan Puspoll Indonesia, Luqmanul Hakim, menilai Prabowo harus cermat menentukan figur yang akan mendampinginya hingga akhir masa jabatan. Menurutnya, Wakil Presiden bukan hanya pendamping Presiden, tetapi juga memiliki akses terhadap kekuasaan, jaringan elite, dan peluang membangun kekuatan politik sendiri.
“Prabowo membutuhkan Wakil Presiden yang memiliki kapasitas, pengalaman, dan keselarasan visi dengan Presiden. Jangan sampai keputusan memilih pengganti justru melahirkan pusat kekuatan baru yang berpotensi menjadi sumber kompetisi di dalam pemerintahan,” ujar Luqmanul.
Menurutnya, sejumlah figur memiliki modal politik yang dapat diperhitungkan dalam pembicaraan mengenai pengganti Gibran. Di antaranya Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, Prasetyo Hadi, Ahmad Muzani, Sudaryono, Zulkifli Hasan, dan Bahlil Lahadalia.
Dasco memiliki pengalaman dalam komunikasi parlemen dan konsolidasi politik. Sugiono dan Prasetyo Hadi memiliki kedekatan dengan lingkaran pemerintahan Prabowo. Sementara Sudaryono memiliki pengalaman organisasi dan pemerintahan. Adapun Ahmad Muzani, Zulkifli Hasan, dan Bahlil mempunyai pengalaman politik serta jaringan partai yang dapat menjadi pertimbangan dalam menjaga keseimbangan koalisi.
“Setiap figur memiliki kelebihan dan konsekuensi politik masing-masing. Jika memilih figur dari internal Gerindra, pertimbangannya adalah kesinambungan dan keselarasan dengan Presiden. Jika memilih dari partai koalisi, tentu ada konsekuensi terhadap keseimbangan kekuatan politik dalam pemerintahan,” jelasnya.
Luqmanul mengatakan, setidaknya ada tiga kriteria penting yang harus dimiliki pengganti Gibran. Pertama, mempunyai pengalaman pemerintahan dan kapasitas manajerial. Kedua, memiliki keselarasan visi dan agenda politik dengan Prabowo. Ketiga, mampu membangun komunikasi dengan partai-partai koalisi serta menjaga stabilitas pemerintahan.
Ia mengingatkan bahwa kalkulasi politik menuju 2029 tidak boleh diabaikan. Sebab, Wakil Presiden yang memiliki basis politik kuat berpotensi berkembang menjadi figur nasional dengan agenda dan kepentingannya sendiri.
“Prabowo jangan sampai salah menempatkan orang. Kita tidak sedang mencari Wakil Presiden yang lemah atau sekadar menjadi pelengkap. Namun, Presiden juga harus memperhitungkan risiko munculnya kompetitor politik dari dalam pemerintahan menjelang 2029,” tegasnya.
Meski demikian, Luqmanul menilai pertimbangan tersebut bukan berarti Presiden harus memilih figur tanpa kekuatan politik. Justru, Wakil Presiden harus memiliki kapasitas dan legitimasi yang memadai, tetapi mampu menempatkan kepentingan pemerintahan di atas ambisi politik pribadi.
“Yang dibutuhkan Prabowo adalah mitra yang kuat, bisa dipercaya, diterima oleh koalisi, dan memiliki kesamaan arah politik. Wakil Presiden harus menjadi kekuatan tambahan bagi Presiden, bukan pusat kompetisi baru di dalam pemerintahan,” katanya.
Menurut Luqmanul, proses pengisian jabatan Wakil Presiden juga akan menjadi ujian bagi Prabowo dalam mengelola hubungan antarelite dan partai-partai pendukung pemerintah. Keputusan tersebut akan memberikan gambaran mengenai arah konsolidasi kekuasaan hingga akhir masa jabatan pada 2029.
Secara konstitusional, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden. Dengan demikian, Prabowo memiliki peran strategis dalam menentukan nama-nama yang akan diajukan kepada MPR.
“Ini bukan sekadar memilih siapa yang akan duduk sebagai Wakil Presiden. Ini adalah keputusan politik yang akan memengaruhi stabilitas pemerintahan dan konfigurasi kekuasaan menuju 2029,” tutup Luqmanul.
