SIARANINDONESIA.COM -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Depok menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan dan Raperda APBD Tahun Anggaran (TA) 2027 digelar di ruang paripurna, Senin, 2 November 2026.
Dalam paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, sejumlah pandangan umum tiap fraksi hingga jawaban Wali Kota Depok, Supian Suri atas pandangan umum tersebut digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Depok pada Senin, 2 November 2026.
Pada pandangan umum Fraksi PKS disampaikan langsung anggota Fraksi PKS, Ade Firmansyah, sementara Fraksi Gerindra disampaikan oleh Sekretaris fraksi, Gerry Wahyu Riyanto dan pembacaan pandangan umum Fraksi PKB dibacakan Babai Suhaimi.
Pandangan umum Fraksi PDI-P dibacakan Ketua Fraksi, Hj Indah Ariani, Fraksi Demokrat oleh Aditya Wiradi Putra, Fraksi Golkar, oleh Samuel Bonardo Situmorangdan dan Fraksi Amanat Solideritas Pembangunan Nasional, oleh Samsul Ma’arif.
Kesempatan itu, Wali Kota Depok, Supian Suri menjawab pandangan fraksi-fraksi dengan paparan komitmen Pemkot Depok menjaga efisiensi anggaran sekaligus memastikan dampak langsung pembangunan bagi masyarakat.
” Pemkot Depok akan lakukan optimalisasi pendapatan dan kelembagaan Bapenda dengan terus memperluas potensi PAD melalui pembentukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) pada tahun 2027 sebagai SKPD pengelola penerimaan daerah ” katanya.
Supian mengatakan, Pemkot juga mempertahankan kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi masyarakat dengan NJOP di bawah Rp200 juta sebagai bentuk kepedulian terhadap beban ekonomi warga.
Berkaitan skema anggaran infrastruktur dan pelebaran Jalan Sawangan, Supian Suri paparkan total alokasi anggaran infrastruktur pelayanan publik direncanakan sebesar Rp2,74 triliun atau 55,02 persen.
Mengenai pengadaan lahan dan rekonstruksi Jalan Raya Sawangan, Pemkot Depok memutuskan tidak menggunakan skema pinjaman daerah.
“ Semula diproyeksikan dari pinjaman daerah bersama flyover Margonda. Namun setelah evaluasi bersama TAPD, pinjaman daerah difokuskan hanya untuk flyover Margonda, sedangkan pelebaran Jalan Raya Sawangan dilaksanakan secara bertahap menggunakan PAD ” ujar Supian Suri.
Selanjutnya, berkaitan pemenuhan sektor pendidikan, kesehatan, dan lingkungan, Wali Kota Depok mengatakan, sektor pendidikan, Pemkot Depok mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp1,02 triliun atau 20,59 peesen yang mencakup peningkatan mutu sekolah negeri maupun program sekolah swasta gratis.
Berkaitan sektor kesehatan dannUHC, kata Supian Suri, anggaran dialokasikan untuk memenuhi target keaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan sebesar 81 persen guna memenuhi kriteria UHC.
Selain itu, Pemkot menyiapkan skema pembiayaan khusus bagi kasus-kasus kesehatan yang tidak ditanggung BPJS, seperti penanganan KDRT. Pada sektor pengelolaan sampah, Pemkot memperkuat pengelolaan sampah terpadu dari hulu ke hilir dengan memberdayakan pengurus RT, RW, bank sampah, dan relawan masyarakat.
Sementara, berkaitan tarif Biskita Koridor 1 dan Pengoperasian Koridor 2 pada bidang transportasi publik, Supian Suri menyampaikan Biskita Koridor 2 (rute Bojongsari – Terminal Depok) dijadwalkan beroperasi pada Desember 2026 atau maksimal Januari 2027 dengan dukungan subsidi Kementerian Perhubungannya selama dua tahun pertama.
Sementara itu, untuk Biskita Koridor 1 (Terminal Depok – LRT Harjamukti Cimanggis) yang subsidinya telah berakhir sejak Maret 2026 dan sempat ditopang penuh APBD 2026 sebesar Rp20 miliar, mulai tahun 2027 akan diterapkan tarif berbayar.
“Mulai tahun 2027, Biskita Koridor 1 akan memberlakukan tarif Rp6.000 untuk umum serta Rp4.000 untuk siswa dan lansia. Langkah ini dilakukan untuk efisiensi anggaran daerah dengan potensi penerimaan sekitar Rp9 miliar dari perkiraan jumlah penumpang tahunan ” katanya.
Wali Kota Depok mengapresiasi seluruh masukan DPRD Kota Depok untuk disempurnakan dalam pembahasan pembahasan Raperda APBD 2027. Supian Suri juga mengajak seluruh masyarakat mendoakan kontingen atlet Kota Depok yang tengah berlaga di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2026.
