Kediri, Siaran Indonesia – Anggota DPR RI Sarmuji menggelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Kabupaten Kediri, tepatnya di GOR Banyakan, Desa Banyakan, Kecamatan Banyakan, Senin 15 Desember 2025.
Kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri oleh unsur masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pelaku UMKM, serta perwakilan pemerintah desa se-Kabupaten Kediri.
Sosialisasi ini menjadi ruang dialog untuk memperkuat pemahaman nilai kebangsaan sekaligus membahas isu pembangunan dan ekonomi daerah.
Ia menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran pemerintah daerah guna menggerakkan perekonomian masyarakat.
Dalam pemaparannya, Sarmuji menegaskan bahwa Empat Pilar Kebangsaan—Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika—harus diwujudkan dalam kebijakan nyata yang berpihak kepada kesejahteraan rakyat.
“Empat Pilar Kebangsaan bukan hanya nilai normatif, tetapi harus menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan publik. Salah satu bentuk nyatanya adalah percepatan realisasi anggaran daerah agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” ujar Sarmuji.
Dalam kesempatan tersebut, Sarmuji menyinggung APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp3,48 triliun. Ia menekankan bahwa besarnya anggaran tersebut harus dibarengi dengan penyerapan yang cepat, tepat, dan akuntabel.
“Jika realisasi anggaran dipercepat, maka roda ekonomi daerah akan bergerak. UMKM hidup, lapangan kerja tercipta, dan daya beli masyarakat meningkat,” tegasnya.
Sarmuji juga mendorong Pemerintah Kabupaten Kediri agar tidak ragu dalam mengeksekusi program pembangunan selama sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurutnya, kehati-hatian yang berlebihan justru berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Pemda harus berani dan sigap. Jangan sampai program pembangunan tertunda karena terlalu lama dalam proses administrasi, sementara masyarakat membutuhkan dampak ekonomi yang cepat,” katanya.
Melalui kegiatan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan ini, Sarmuji berharap terbangun sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam memperkuat nilai kebangsaan serta mendorong pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkeadilan.
