Siaranindonesia.com, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Akan memasuki 100 hari kerja pada tanggal 28 Januari 2025 mendatang, setelah keduanya resmi dilantik pada 20 Oktober 2024.
Belum genap 100 hari kerja, Presiden Prabowo sudah menjalankan program kerja diantaranya penghapusan piutang macet kepada UMKM, program cek kesehatan gratis bagi yang berulang tahun, hingga makan bergizi gratis di sekolah-sekolah.
Namun di sisi lain, ada beberapa pernyataan Presiden Prabowo menuai catatan merah, Mulai dari cawe-cawe di Pilkada Serentak 2024 hingga Koruptor diampuni.
Berikut Siaranindonesia.com merangkum deretan pernyataan kontroversial Presiden Prabowo Subianto
1. Cawe-cawe Pilkada 2024
Di Pilgub Jawa Tengah (Jateng), misalnya. Presiden Prabowo secara terang-terangan meng-endorse Lutfhi-Yasin dalam sebuah video yang viral jelang pencoblosan. Dalam pernyataannya di video itu, Prabowo secara terbuka mengajak masyarakat Jateng mencoblos Luthfi-Yasin.
Video dukungan Prabowo terhadap Luthfi-Yasin itu sempat dipersoalkan ke Bawaslu. Elite-elite politik Gerindra berdalih Prabowo mendukung Luthfi-Yasin karena kapasitasnya sebagai Ketua Umum Gerindra, salah satu parpol pengusung pasangan tersebut. Segendang-sepenarian, Bawaslu menyatakan Prabowo tak melanggar aturan.
Selain di Pilgub Jateng, Presiden Prabowo juga cawe-cawe di Pilgub DKI Jakarta. Di ibu kota, keduanya secara terbuka mendeklarasikan dukungan terhadap Ridwan Kamil (RK)-Suswono.
Hal ini menjadi kritik pedas, salah satunya dari Pakar hukum dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, Al Wisnubroto menilai perlu ada aturan tegas untuk memastikan netralitas kepala negara di pentas pilkada. Selama ini, regulasi yang ada tidak kuat mencegah presiden untuk tidak cawe-cawe.
Pada Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Pemilu, presiden diberikan hak melaksanakan kampanye. Namun, presiden diharuskan mengambil cuti di luar tanggungan negara dan tidak menggunakan fasilitas negara saat berkampanye.
“Sementara Pasal 71 Ayat (1) dan Pasal 188 UU Pilkada, yang melarang pejabat negara membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon.”katanya.
2. Pilkada Tak Langsung
Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Usulan tersebut dilandasi oleh kondisi pelaksanaan pilkada langsung yang menelan biaya hingga triliunan rupiah.
Prabowo menilai bahwa anggaran pemilihan langsung yang dikeluarkan dapat direalokasi ke kebutuhan lain. Misalnya, perbaikan infrastruktur pendidikan hingga irigasi.
Hal ini mendapat tanggapan dari Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo, ia meminta semua pihak tak tergesa-gesa menyikapi usulan tersebut. Ganjar mewanti-wanti sistem pilkada apa pun yang digunakan jika aturan penegakannya lemah maka akan berakhir buruk.
“Mau sistem apapun yang akan dipakai kalau masing-masing dari pemangku kepentingan tidak mau ikut aturan atau penegak aturannya lemah maka hasilnya akan buruk,” kata Ganjar, Jumat (13/12/2024).
Ganjar mengulas kembali sistem pemilihan lewat DPRD sempat diterapkan di Indonesia. Mantan Gubernur Jateng itu meminta jangan terburu-buru menetapkan aturan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
“Ingat sebelum pilkada langsung Indonesia pernah menggunakan sistem pilkada via DPRD,” kata Ganjar.
“Ojo kesusu, ojo grusa-grusu,” tambahnya.
3. Koruptor Diampuni
Presiden Prabowo Subianto melempar wacana untuk memberikan maaf untuk koruptor. Namun dengan syarat, uang hasil korupsi harus dikembalikan terlebih dahulu ke negara.
Prabowo mengatakan, selama dua bulan menjabat sebagai Presiden, sudah banyak koruptor yang ditangkap. Bahkan dalam beberapa bulan terakhir, Prabowo telah memberi kesempatan kepada koruptor untuk bertobat.
“Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya, bisa diam-diam supaya nggak ketahuan,” ujar Prabowo saat pertemuan dengan mahasiswa Indonesia di Universitas Al Azhar di Mesir yang ditayangkan Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (19/12/2024).
Pernyataan ini dapat kritikan pedas dari Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, ia mengatakan gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk memaafkan koruptor yang mengembalikan kerugian negara, bertentangan dengan hukum. Dia mengatakan, selaku presiden, Prabowo harus lebih berhati-hati lagi dalam membuat pernyataan.
“Menurut hukum yang berlaku sekarang, itu tidak boleh (koruptor dimaafkan) karena bertentangan dengan Pasal 55 KUHP,” kata Mahfud saat ditemui usai menghadiri peringatan HUT ke-18 Partai Hanura di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Sabtu, 21 Desember 2024.
Kemudian, ia mengatakan, Ide memaafkan koruptor meski sudah mengembalikan hasil korupsi, juga melabrak prinsip penegakan hukum. Dia mengatakan tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penghalang-halangan penegakan hukum.
“(Jika diterapkan) Maka komplikasinya akan semakin membuat rusak bagi penegakan hukum, sebab itu hati-hatilah,” kata Mahfud.
“Tapi Pak Prabowo bisa mengatakan apa saja karena dia presiden. Cuma kita harus mengingatkan agar tidak terlanjur salah, itu tugas kita.” tambahnya.
4.Perluasan Lahan
Saat memberikan pengarahan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Jakarta pada Senin (30/12), Prabowo mengeklaim “kelapa sawit jadi bahan strategis” dan “banyak negara takut tidak dapat kelapa sawit”.
Dia kemudian mengatakan bahwa Indonesia perlu menambah penanaman kelapa sawit. Menurutnya, lahan sawit menyebabkan deforestasi adalah tuduhan yang keliru.
“Enggak usah takut apa itu katanya membahayakan, deforestation, namanya kelapa sawit ya pohon, ya kan?” tutur Prabowo.
“Benar enggak, kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Dia menyerap karbondioksida. Dari mana kok kita dituduh yang boten-boten saja itu orang-orang itu,” sambungnya
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menduga pernyataan Prabowo berkaitan dengan ambisi pemerintah menggencarkan produksi biodiesel yang telah digaungkan sejak kampanye Pilpres 2024 silam.
“Tetapi pernyataan bahwa sawit tidak terhubung langsung dengan deforestasi itu keluar dari mulut seorang presiden, itu mengejutkan,” kata pengkampanye hutan dan kebun Walhi, Uli Arta Siagian.
Sebab, menurut Uli, sejumlah penelitan dan riset menyimpulkan “ada kaitan langsung dari perluasan sawit terhadap deforestasi”.
Sementara, Konsorsium Pembaruan Agraria mengeklaim “setiap perluasan atau ekspansi sawit selalu muncul konflik”.
Kemudian, Eks calon presiden di Pilpres 2024 lalu, Ganjar Pranowo melontarkan kritik kerasnya terhadap kerusakan hutan akibat perluasan lahan sawit yang masif dilakukan pada tahun-tahun terakhir ini.
Ganjar menyoroti dampak dari perluasan lahan perkebunan sawit yang menyebabkan kerusakan alam dan ekosistem. Akibatnya, banyak bencana yang datang seperti banjir, kebakaran, dan lain sebagainya.
Dalam kritiknya, Ganjar juga menyinggung peran aparat yang biasanya digunakan untuk melindungi agenda perluasan lahan dan mengintimidasi masyarakat.
Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @ganjar_pranowo, Ganjar memberikan kritik kerasnya perihal deforestasi atau penggundulan hutan Indonesia yang digunakan untuk perluasan lahan perkebunan sawit.
“Tiap tahun kurang lebih 684.000 hektare hutan Indonesia hilang. Sebagian besar untuk pembukaan lahan sawit. Hutan yang menjadi rumah bagi satwa langka seperti orang utan, harimau Sumatera dihancurkan untuk ekspansi perkebunan monokultur,” ucap Ganjar.
5. Stop Impor Pangan
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya dalam Kabinet Merah Putih untuk menghentikan impor beras, jagung untuk pakan ternak, garam, dan gula konsumsi 2025. Melalui upaya ini, Indonesia diharapkan dapat lebih cepat mencapai swasembada atau kemandirian pangan.
“Tadi dalam ratas (rapat terbatas) yang pertama, kita sudah memutuskan tidak impor beras, Pak Mentan (Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman), ya. Tahun depan tidak (impor). Tidak impor beras, kemudian jagung, gula untuk konsumsi, dan garam,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, di Istana Negara, Senin (30/12/2024).
Hal ini mendapat respon positif dari Dosen dan Peneliti Universitas Islam Indonesia, Listya Endang Artiani, ia menilai, pada tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, tantangan dalam kebijakan pangan semakin kompleks.
Salah satu isu utama adalah alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan non-pertanian yang mengancam kapasitas produksi domestik. Selain itu, penerapan teknologi pertanian belum merata dan petani memiliki akses terbatas terhadap input pertanian, seperti pupuk dan benih unggul, menjadi hambatan signifikan meningkatkan produktivitas.
Pemerintah meluncurkan beberapa program ambisius untuk mengatasi tantangan tersebut, termasuk menyediakan makanan gratis untuk lebih dari 80 juta anak sekolah guna mengatasi malnutrisi dan stunting.
“Program ini mulai mendistribusikan 500.000 paket makanan dari 190 pusat distribusi pada hari pertama pelaksanaannya. Langkah ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pembangunan kualitas sumber daya manusia di sektor pangan,” kata Listya, Kamis,9 Januari 2024.