Siaranindonesia.com, JAKARTA- Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengingatkan kepada kepala daerah terpilih baik bupati-wakil bupati, walikota-wakil walikota saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang diusung oleh Partai Gerindra tidak melakukan korupsi.
“Suatu waktu nanti saya akan pertemukan Ibu/Bapak dengan menteri terkait … Tapi, itu semua itu harus dengan satu syarat, jangan korupsi,” kata Ahmad Muzani saat bersilaturahmi dengan kepala daerah terpilih dari Partai Gerindra se-Provinsi Lampung, di Jakarta, Minggu, (12/1/2025).
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI itu menjelaskan bahwa menjadi kepala daerah adalah bentuk pengabdian tertinggi kepada rakyat, bangsa, dan negara. Ia meminta para kepala daerah untuk menuntaskan urusan pribadi mereka sebelum memulai tugas pemerintahan, agar dapat fokus sepenuhnya pada tanggung jawab publik.
“Yang saya ingin ingatkan menjadi kepala daerah mungkin Ibu Bapak sudah tahu, harus sudah selesai dengan dirinya. Karena menjadi pemimpin itu adalah pengabdian tertinggi untuk rakyat, bangsa, dan negara,” katanya
Kemudian, ia menegaskan rekomendasi dari Partai Gerindra adalah tanda ikatan perjuangan dan tanggung jawab yang akan terus berlanjut setelah masa kampanye usai. Oleh sebab itu, partai tidak hanya memberi dukungan saat kampanye, tetapi juga saat menjabat.
“Kami merasa bertanggung jawab untuk terus mengawal dan mendukung perjuangan Bapak/Ibu pada saat menjabat nanti,” tegasnya.
Menurut dia, sikap tersebut sesuai dengan semangat Presiden Prabowo Subianto untuk mempermudah komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Presiden Prabowo akan mempermudah komunikasi antara Bapak/Ibu semua kepada pemerintah pusat. Saya bisa jadi jembatan penghubung bagi kepentingan provinsi Lampung,” katanya.
Selanjutnya, Muzani menyebut kepada daerah merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Sehingga, dia menekankan pentingnya menyelaraskan program pemerintah pusat dengan daerah.
“Tidak ada program pemerintah pusat yang tidak sampai ke daerah. Ujungnya tetap ke pemerintah daerah. Program makan bergizi gratis, swasembada pangan, dan seterusnya. Seperti makan bergizi gratis, itu program Presiden, tapi akhirnya harus berkoordinasi dengan Ibu dan Bapak di daerah,” ucapnya.
Muzani pun meminta kepala daerah terpilih di Lampung untuk mencatat seluruh masalah kemasyarakatan karena Lampung diproyeksikan menjadi salah satu wilayah kunci dalam mendukung swasembada pangan nasional.
“Presiden Prabowo ingin Lampung menjadi pilar ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, catat seluruh masalah dan kebutuhan masyarakat untuk disampaikan sebagai bahan kebijakan,” pungkasnya.
