Hasil survei elektabilitas beberapa lembaga menjadi pertarungan metode sampling data statistik yang menjadi rujukan sementara persentase dukungan kandidat. Masing-masing lembaga mengklaim kebenaran hasil survey menjadi wajar saat menggunakan responden dan metode yang berbeda.
Fluktuasi elektabilitas hasil survey sebelum dan terbaru menunjukkan pola berayun (swing) pemilih yang dipengaruhi banyak faktor. Namun yang menjadi trend dalam Pilkada serentak kali adalah Paslon yang didukung kekuasaan atau dari kepentingan partai politik. Sudah menjadi rahasia umum jika kemudian dukungan kekuasaan dikonotasikan menjadi kubu Pemerintah yang kini sedang berkuasa.
Paslon yang didukung kepentingan kekuasan cenderung over confidens dengan berbagai keuntungan dukungan mesin birokrasi yang bekerja di balik layar. Sesuatu yang dulunya dianggap tabu dalam proses Demorkasi, kini menjadi kewajaran sebagai strategi pemenangan.
Jawa Tengah dan DKI menjadi barometer sebuah Pilkada dengan pertarungan sistemik yang melibatkan mesin kekuasaan. Rilis survey ketiga derah tersebut naik turun mengikuti momentum masa kampanye beserta hasil debat publiknya.
Kemunculan Presiden Prabowo yang secara terang-terangan mendukung Paslon Lutfi-Taj Yasin menjadi fakta tak terbantahkan cawe-cawe pemerintah dalam Pilkada Jawa Tengah. Tidak cukup sampai disitu, mantan Presiden Jokowi ikut menjadi jurkam di Jateng lengkap dalam rombongan arak-arakan di jalan.
Namun kemudian survey berkata lain. Elektabilitas Lutfi-Taj Yasin bukannya naik tapi justru melorot, meskipun tipis kalah dengan paslon Andika-Hendi. SMRC merilis 50,4% – 47% untuk keunggulan Andika. Indikator Politik 43,46 % – 47,19 % memenangkan Lutfi-Taj Yasin. Sementara Litbang Kompas menyatakan keunggulan tipis Andika dengan 28,8% dibanding Lutfi di angka 28,1% dan menyimpan angka 43,1% responden belum menentukan pilihannya.
Di Jakarta yang diikuti 3 pasangan dimana koalisi raksasa paslon RK-Suwono resmi didukung Jokowi, dalam rilis 3 lembaga survey justru rontok elektabilitasnya dibanding Paslon Pramono-Rano. Keunggulan tipis Pramono-Rano atas RK-Suswono menjadi tamparan keras bagi koalisi raksasa yang sudah terlanjur besar pertaruhannya untuk tidak kalah di Jakarta.
Meskipun menggunakan strategi yang sama, Pilkada berbeda antusiasnya dengan Pilpres. Ditambah lagi kekecewaan publik pada proses Pilpres yang kontroversi masih membekas dan kini semakin terbuka boroknya satu persatu.
Publik menyimpan pengalaman buruk Pilpres sebagai kedewasaan berpolitik dalam menyikapi Pilkada. Paslon yang diendorse kekuasaan diprediksi akan rontok satu persatu, money politik dan intervensi pemerintah akan terjadi antiklimak di bilik suara.
Kandidat kepala daerah yang menjadi lawan paslon titipan pusat akan mendapat banyak simpati dari nurani pemilih.
Gerakan terima amplopnya jangan pilih orangnya yang terus digaungkan di media sosial sudah mulai terlihat efeknya. Jika itu yang terjadi tinggal satu tugas lagi untuk menuntaskan perlawanan pada manipulasi Demokrasi. Yaitu mengawal suara agar tidak dirampok oleh oknum penyelenggara yang masih berkolaborasi dengan kekuasaan.
Penulis : Irham Haros, Pengamat Politik Litbang Demokrasi
