Chamad Hojin: Analis Sosial Keagamaan Puspoll Indonesia
Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, 27–31 Agustus 2026, pertanyaan paling penting sesungguhnya bukan hanya siapa yang akan menjadi Ketua Umum PBNU atau Rais Aam. Muktamar adalah forum tertinggi NU yang seharusnya menentukan arah perjalanan organisasi untuk lima tahun sekaligus memberikan jawaban atas tantangan abad kedua.
Dalam beberapa momentum menjelang muktamar, perhatian publik sering kali lebih mudah tersedot pada bursa kandidat, konfigurasi dukungan, pertarungan elite, dan kalkulasi politik kepengurusan. Semua itu memang bagian dari dinamika organisasi. Namun, jika energi muktamar terlalu banyak habis untuk perebutan posisi, ada pertanyaan yang lebih fundamental yang berisiko terpinggirkan: setelah memasuki abad kedua, NU sebenarnya hendak dibawa ke mana?
Pertanyaan tersebut penting karena NU bukan sekadar organisasi dengan struktur kepengurusan yang luas. NU memiliki jaringan pesantren, madrasah, sekolah, perguruan tinggi, lembaga sosial, badan usaha, serta jamaah yang sangat besar. Modal sosial sebesar itu seharusnya dapat dikonversi menjadi kekuatan nyata untuk meningkatkan kualitas kehidupan warga, bukan berhenti pada kebesaran jumlah dan soliditas organisasi.
Abad kedua NU membutuhkan perubahan orientasi dari sekadar organizational survival menuju social transformation. NU tidak cukup hanya kuat secara kelembagaan, tetapi harus terasa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari warga Nahdliyin. Ukuran keberhasilan NU ke depan semestinya bukan hanya seberapa solid struktur organisasi, tetapi seberapa banyak persoalan umat yang mampu diselesaikan.
Salah satu pekerjaan rumah terbesar berada di sektor ekonomi. Besarnya jumlah warga NU belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kekuatan ekonomi warga Nahdliyin. Banyak pelaku UMKM, petani, nelayan, pekerja, dan pengusaha kecil yang membutuhkan akses permodalan, teknologi, pasar, pendampingan manajemen, hingga jaringan distribusi yang lebih kuat.
Karena itu, NU perlu membangun ekosistem ekonomi umat, bukan sekadar membuat program ekonomi yang sporadis. Koperasi, pesantren, BMT, UMKM, perguruan tinggi, badan usaha NU, dan jaringan profesional Nahdliyin harus dapat terhubung dalam satu rantai ekonomi yang saling menguatkan. Gagasan kemandirian ekonomi sebenarnya bukan sesuatu yang baru; agenda ekonomi, pendidikan, dan kesehatan telah lama menjadi bagian dari pembahasan NU.
Tantangan kedua adalah pendidikan. NU memiliki tradisi pendidikan yang sangat panjang melalui pesantren dan madrasah, tetapi abad kedua menuntut kualitas yang lebih kompetitif. Warga NU membutuhkan lembaga pendidikan yang tidak hanya kuat dalam karakter dan keagamaan, tetapi juga unggul dalam sains, teknologi, bahasa, vokasi, riset, dan keterampilan masa depan.
Persoalannya bukan semata memperbanyak jumlah sekolah atau perguruan tinggi NU. Yang lebih penting adalah meningkatkan kualitas dan daya saingnya. Bahkan dalam pembahasan agenda NU 2026, kebutuhan layanan pendidikan disebut menjadi salah satu perhatian penting warga NU, termasuk keterbatasan perguruan tinggi NU yang memiliki daya saing tinggi.
Sektor kesehatan juga harus menjadi agenda besar abad kedua. Organisasi dengan basis jamaah yang sangat besar semestinya memiliki jaringan layanan kesehatan yang mampu menjangkau masyarakat dari tingkat desa hingga perkotaan. Pesantren dan komunitas NU dapat menjadi basis edukasi kesehatan, pencegahan penyakit, kesehatan ibu dan anak, kesehatan mental, serta penguatan pola hidup sehat.
Di sinilah konsep khidmah perlu diterjemahkan secara lebih konkret. Khidmah bukan hanya hadir dalam kegiatan keagamaan, pengajian, atau pelayanan sosial ketika terjadi bencana. Khidmah abad kedua harus hadir ketika seorang warga NU kesulitan menyekolahkan anak, membutuhkan layanan kesehatan, mencari pekerjaan, mengembangkan usaha, atau menghadapi perubahan teknologi.
Generasi muda menjadi tantangan sekaligus peluang terbesar. NU memiliki basis generasi milenial dan Gen Z yang hidup dalam ekosistem digital. Karena itu, NU tidak boleh hanya menjadi organisasi yang diwariskan dari generasi ke generasi, tetapi harus menjadi organisasi yang mampu berbicara dengan bahasa generasi masa depan. Muktamar ke-35 sendiri telah memberi perhatian pada penguatan generasi digital native sebagai bagian dari agenda abad kedua.
Lebih jauh, NU perlu membangun pusat-pusat keunggulan baru. Misalnya, universitas NU yang menjadi rujukan riset, rumah sakit NU yang berkualitas, pusat kewirausahaan santri, inkubator bisnis digital, lembaga riset kebijakan publik, hingga pusat pengembangan teknologi dan kecerdasan buatan. Dengan demikian, tradisi pesantren tidak berhadapan dengan modernitas, tetapi justru menjadi fondasi untuk melahirkan generasi yang menguasai masa depan.
Tantangan berikutnya adalah bagaimana NU menjaga keseimbangan antara identitas keagamaan dan kontribusi kebangsaan. NU memiliki warisan Islam Ahlussunnah wal Jamaah, tradisi pesantren, moderasi, serta komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Modal tersebut harus diterjemahkan menjadi kekuatan moral untuk menjawab polarisasi sosial, ekstremisme, disinformasi, krisis lingkungan, dan berbagai persoalan kemanusiaan kontemporer.
Karena itu, Muktamar tidak semestinya hanya menghasilkan daftar nama pengurus dan rekomendasi normatif. Muktamar harus menghasilkan roadmap abad kedua yang terukur: berapa banyak sekolah yang ditingkatkan kualitasnya, berapa rumah sakit atau klinik yang diperkuat, berapa UMKM warga yang naik kelas, berapa pesantren yang menjadi pusat ekonomi, berapa anak muda yang mendapatkan akses pendidikan dan pekerjaan, serta bagaimana seluruh program tersebut dapat diukur keberhasilannya.
Dalam perspektif sosial-keagamaan, NU memiliki modal yang sangat besar: legitimasi keagamaan, jaringan sosial, tradisi intelektual, kedekatan dengan masyarakat akar rumput, dan pengalaman panjang mengelola perubahan sosial. Tantangannya sekarang adalah mengubah modal sosial tersebut menjadi social capital yang produktif bagi kesejahteraan umat.
Maka, pertanyaan tentang NU pada abad kedua sesungguhnya bukan semata-mata siapa yang memimpin NU?, tetapi apa yang akan dilakukan NU dengan kekuatan yang dimilikinya?. Ketua Umum dan Rais Aam penting, tetapi kepemimpinan hanyalah instrumen. Tujuan akhirnya tetaplah khidmah: menghadirkan kemaslahatan bagi umat, bangsa, dan kemanusiaan.
Jika Muktamar ke-35 mampu menggeser pusat perhatian dari sekadar kontestasi kepemimpinan menuju kompetisi gagasan, maka muktamar dapat menjadi momentum historis. NU dapat memasuki abad keduanya bukan hanya sebagai organisasi Islam besar yang berhasil mempertahankan tradisi selama satu abad, tetapi sebagai kekuatan sosial-keagamaan yang mampu mengubah tradisi menjadi energi pemberdayaan dan menjadikan kebesaran jamaah sebagai kekuatan nyata untuk membangun masyarakat.
Pada akhirnya, NU abad kedua membutuhkan sebuah kontrak sosial baru dengan warganya: agama yang mencerahkan, pendidikan yang mencerdaskan, ekonomi yang memberdayakan, kesehatan yang melindungi, dan organisasi yang benar-benar hadir dalam kehidupan umat. Jika muktamar mampu menjawab pertanyaan tersebut, maka siapa pun yang terpilih menjadi Ketua Umum dan Rais Aam bukan lagi menjadi pusat perhatian utama. Yang jauh lebih penting adalah ke mana NU membawa jutaan warganya menuju masa depan.
