JAKARTA, SiaranIndonesia.com – Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), pada Senin (1/6/2026), meluncurkan MBG Lens sebagai platform pemantauan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hasil penelitian yang turut dipublikasikan dalam peluncuran tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah tertinggal dan sangat tertinggal masih belum memperoleh akses layanan MBG secara memadai.
Ibmar, peneliti LIRA, menjelaskan bahwa salah satu indikator utama pelaksanaan MBG adalah keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, Ibmar menilai, hasil pemetaan menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah tertinggal dan sangat tertinggal justru belum memiliki fasilitas tersebut.
“Dari 574 kecamatan yang masuk kategori tertinggal dan sangat tertinggal, sebanyak 521 kecamatan atau sekitar 90,8 persen belum memiliki satu pun titik SPPG. Ada semacam kesenjangan yang cukup lebar antara target universal program dan kapasitas layanan yang tersedia di lapangan,” ujar Ibmar.
Daerah dengan tingkat kerentanan pembangunan yang lebih tinggi, lanjut Ibmar, belum memperoleh perhatian yang proporsional dalam distribusi layanan. Dari 18 kabupaten berstatus sangat tertinggal, hanya terdapat 9 titik SPPG. Sementara itu, pada 12 kabupaten tertinggal ditemukan 68 titik SPPG, namun penyebarannya masih terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu.
Pola tersebut, menurut Ibmar, memperlihatkan bahwa akses terhadap layanan MBG belum sepenuhnya ditentukan oleh tingkat kebutuhan masyarakat.
“Wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan tantangan pembangunan paling besar justru menjadi wilayah yang paling sedikit memperoleh layanan. Sebaliknya, daerah yang relatif lebih siap secara administratif dan infrastruktur cenderung lebih mudah mendapatkan akses,” tambahnya.
Lebih lanjut, Presiden LIRA Andi Syafrani menilai, temuan tersebut menjadi pengingat masih adanya pekerjaan rumah besar dalam pelaksanaan MBG. Ukuran keberhasilan MBG, menurut Andi, juga bergantung pada sejauh mana program mampu menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.
“MBG dibangun di atas semangat keadilan sosial. Karena itu, daerah tertinggal dan sangat tertinggal semestinya menjadi perhatian utama dalam pengembangan layanan. Jika sebagian besar wilayah tersebut belum memiliki akses terhadap SPPG, maka ada pertanyaan penting yang perlu dijawab mengenai arah dan prioritas implementasi program ini,” ujar Andi.
Menurutnya, pemerintah perlu melihat ketimpangan distribusi layanan sebagai persoalan kebijakan yang memerlukan langkah korektif. Tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur memang nyata, tetapi kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menunda kehadiran layanan pada wilayah yang justru memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi.
“Program publik pada dasarnya hadir untuk menjangkau kelompok yang sulit dijangkau. Apabila distribusi layanan lebih banyak mengikuti kesiapan infrastruktur daripada tingkat kebutuhan masyarakat, maka kelompok yang paling rentan berpotensi terus tertinggal,” pungkasnya.
