Jakarta, Siaran Indonesia — Politikus Partai Golkar, Ridwan Hisjam, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal mahalnya biaya politik sebagai cermin persoalan lama yang belum terselesaikan dalam sistem demokrasi Indonesia.
“Biaya politik kita memang tinggi. Ini bukan hal baru, tapi sekarang dampaknya makin terasa,” kata Ridwan saat dihubungi, Minggu 22 Februari 2026.
Prabowo sebelumnya menyinggung tingginya ongkos politik sebagai salah satu hambatan dalam proses demokrasi. Ia mengisyaratkan perlunya perbaikan sistem agar kompetisi politik tidak membebani kandidat secara berlebihan.
Menurut Ridwan, mahalnya biaya politik terjadi sejak tahap pencalonan hingga kampanye. Pengeluaran untuk sosialisasi, logistik, saksi, hingga konsolidasi struktur partai dinilai terus meningkat dari satu pemilu ke pemilu berikutnya.
“Kalau ini tidak dibenahi, politik hanya akan diisi mereka yang punya modal besar. Itu berbahaya bagi kualitas demokrasi,” ujarnya.
Anggota DPR periode sebelumnya itu mendorong pembenahan sistem pendanaan partai politik. Ia menilai negara perlu memperkuat dukungan anggaran kepada partai disertai mekanisme akuntabilitas yang ketat.
Selain itu, Ridwan menekankan pentingnya transparansi dana kampanye dan pengawasan yang lebih efektif dari penyelenggara pemilu. Tanpa itu, kata dia, potensi politik transaksional akan sulit ditekan.
“Demokrasi harus memberi kesempatan yang setara. Jangan sampai akses politik hanya milik kelompok tertentu,” kata Ridwan.
Pernyataan Prabowo mengenai biaya politik kembali memunculkan perdebatan lama tentang reformasi sistem kepartaian dan pembiayaan politik.
Sejumlah kalangan menilai persoalan tersebut tak hanya menyangkut regulasi, tetapi juga budaya politik dan tata kelola partai yang belum sepenuhnya transparan. (Al)
