Jakarta, Siaran Indonesia — Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada 25 November 2025 masih menyisakan persoalan serius, terutama di sektor pendidikan. Ribuan sekolah terdampak dan ratusan ribu siswa mengalami gangguan proses belajar mengajar.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan perlunya percepatan pemulihan infrastruktur pendidikan agar hak belajar anak-anak di wilayah terdampak tetap terpenuhi. Ia menilai pendidikan tidak boleh terhenti meski berada dalam situasi darurat bencana.
“Keselamatan memang prioritas utama, tetapi hak anak untuk mendapatkan pendidikan tidak boleh diabaikan. Banyak anak kesulitan belajar karena sekolah rusak atau jaraknya jauh dari hunian sementara,” ujar Hetifah di Jakarta, Sabtu (18/1/2026).
Berdasarkan data sementara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) per 14 Januari 2026, tercatat sebanyak 4.639 satuan pendidikan terdampak di tiga provinsi tersebut.
Dari jumlah itu, 4.440 sekolah atau sekitar 96 persen sudah dapat digunakan kembali, meski sebagian masih dalam kondisi darurat.
Sebanyak 122 sekolah melaksanakan pembelajaran di tenda dan 31 sekolah menumpang di fasilitas lain, sementara 199 sekolah masih dalam tahap pembersihan.
Bencana ini juga berdampak pada 59.397 guru dan tenaga kependidikan serta 683.259 siswa. Adapun tingkat kerusakan sekolah mencakup 1.529 sekolah rusak sedang, 1.225 rusak berat, 1.642 rusak ringan, dan 180 sekolah mengalami kerusakan total.
Hetifah mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam penanganan pascabencana, termasuk di sektor pendidikan. Upaya yang telah dilakukan antara lain pembersihan 4.182 satuan pendidikan, pendirian 153 tenda, penyediaan 160 ruang kelas darurat, serta penyaluran 27.000 paket perlengkapan belajar bagi siswa.
Selain itu, pemerintah juga menyalurkan tunjangan khusus sebesar Rp2 juta kepada 16.467 guru dan tenaga kependidikan di wilayah terdampak, dengan total anggaran mencapai Rp32,9 miliar.
Meski demikian, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi mencatat masih banyak sekolah yang membutuhkan penanganan lanjutan. Timbunan lumpur, kerusakan infrastruktur pendukung, serta bangunan sekolah yang hancur masih menjadi tantangan utama di lapangan.
“Oleh karena itu, kami mendesak Kemendikdasmen untuk segera menindaklanjuti data kebutuhan yang ada dan mempercepat rehabilitasi serta rekonstruksi. Pembangunan kembali sekolah dan sarana pendukung pendidikan harus menjadi prioritas,” tegas Hetifah.
Ia juga menekankan pentingnya penyediaan fasilitas pendidikan di setiap hunian sementara, termasuk ruang kelas darurat dan area bermain anak.
“Pemulihan pendidikan bukan hanya soal membangun gedung, tetapi memastikan lingkungan belajar yang aman, tangguh, dan mendukung pemulihan psikososial warga sekolah. Di situlah masa depan anak-anak kita dipulihkan,” pungkasnya. (Al)
