Blitar, Siaran Indonesia — Anggota Komisi VI DPR RI, M. Sarmuji, menegaskan pentingnya keberpihakan pemerintah terhadap sektor ekonomi rakyat kecil sebagai wujud nyata pengamalan Empat Pilar MPR RI.
Hal itu disampaikan Sarmuji saat menggelar kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Desa Sanankulon. Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar pada Kamis 25 Desember 2025.
Dalam pemaparannya, Sarmuji menyampaikan bahwa Empat Pilar yang meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga harus tercermin dalam kebijakan ekonomi nasional.
“Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, harus diwujudkan dalam kebijakan yang berpihak kepada pelaku usaha kecil, petani, nelayan, dan UMKM,” kata Sarmuji yang juga anggota MPR.
Menurut Sarmuji, sektor ekonomi rakyat kecil merupakan fondasi utama perekonomian nasional. Karena itu, negara wajib hadir melalui kebijakan yang melindungi dan memberdayakan mereka, mulai dari kemudahan akses permodalan, perlindungan usaha, hingga kepastian pasar.
Ia juga menyoroti peran pemerintah dalam memastikan iklim usaha yang adil, agar pelaku ekonomi kecil tidak kalah bersaing dengan pemodal besar. “Keberpihakan bukan berarti mematikan usaha besar, tetapi menciptakan keadilan agar semua pelaku ekonomi memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang,” ujarnya.
Dalam konteks tugasnya di Komisi VI DPR RI yang membidangi perdagangan, perindustrian, dan BUMN, Sarmuji menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan yang selaras dengan kepentingan rakyat kecil.
Ia menilai, BUMN dan kebijakan perdagangan nasional harus menjadi alat untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, bukan sebaliknya.
Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, pelaku UMKM, hingga generasi muda. Melalui kegiatan tersebut, Sarmuji berharap pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan semakin kuat dan mampu mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi yang berkeadilan.
“Jika Empat Pilar benar-benar kita pahami dan amalkan, maka arah pembangunan ekonomi Indonesia harus jelas, yakni untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” pungkasnya. (Al)
