Staf Ahli Utama Pansus BLBI Harjuno Wiwoho: Utang Para Obligor BLBI Tercatat dan Tidak Akan Terhapus Sebelum Lunas

- Jurnalis

Rabu, 12 Juli 2023 - 08:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Siaranindonesia.com – Panitia Khusus (Pansus) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Jilid II DPD RI mendesak pemerintah agar memberikan sanksi berat kepada obligor atau debitur BLBI karena tak kunjung kooperatif membayar kewajibannya terkait dana BLBI.

Sanksi berat ini diperlukan agar menimbulkan efek jera bagi pengemplang uang negara tersebut.

Adapun sanksi berat itu berupa penyitaan semua aset, pemblokiran rekening, tidak boleh lagi anak dan keturunannya berusaha di negara Indonesia.

“Kami kira, keturunan atau anak-cucu para pengemplang BLBI ini harus di blacklis dan mereka tidak boleh lagi berusaha atau berbisnis di Indonesia. Kita sepakat bahwa sanksi berat agar efek jera bagi pengemplang BLBI ini,” ujar Ketua Pansus BLBI DPD RI, Bustami Zainudin saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Pengarah Satgas BLBI, Prof. Dr. Mahfud MD di Jakarta, Selasa, 11 Juli 2023.

Turut hadir dalam RDP ini adalah Tamsil Linrung (Wakil Ketua Pansus/Prov. Sulawesi Selatan) , Fahira Idris, S.E., M.H. (Prov. DKI Jakarta) dan Evi Apita Maya, SH., M.Kn. (Prov. Nusa Tenggara Barat) serta didampingi oleh Tim Ahli dan Sekretariat DPD RI.

Selain memberikan sanksi berat, Pansus BLBI Jilid II DPD RI meminta pemerintah meningkatkan kewenangan yang diberikan kepada Tim Satgas BLBI.
Hal ini penting agar mereka dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan guna menuntaskan pengembalian utang perbankan atau utang BLBI tersebut.

Menurutnya, tambahan kewenangan ini sangat dibutuhkan mengingat masa kerja Tim Satgas BLBI yang dibentuk oleh pemerintah ini akan berakhir pada akhir tahun 2023 nanti.

“Oleh karena penyelesaian hak tagih atas dana BLBI belum juga berhasil secara optimal, sementara satgas BLBI hanya bertugas hingga akhir tahun ini, maka DPD RI selaku perwakilan daerah memandang perlu untuk melanjutkan Pansus BLBI dan melakukan RDP/RDPU dengan berbagai kalangan termasuk para pakar dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya guna menggali lebih dalam informasi-informasi yang berkaitan dengan BLBI,” terangnya.
Bustami menilai penanganan hak tagih negara atas dana BLBI oleh Satgas BLBI belum berjalan secara optimal.
Hal ini terlihat dari piutang negara yang terdapat pada obligor BLBI tercatat sebesar Rp30.470.191.881.577,90 (Rp.30,47 triliun) per 31 Desember 2022.

Sementara piutang negara yang terdapat pada debitur sebesar Rp38.900.044.590.177,30 (Rp38,90 triliun) dan USD 4.545.685.360,74 (USD 4,54 miliar).
“Mengingat bahwa penugasan Satgas BLBI hanya sampai akhir tahun 2023 maka Satgas BLBI harus bekerja keras dan menarik seluruh piutang negara sebelum masa tugas berakhir,” jelasnya.

“Kami berpendapat, untuk melakukan penagihan terhadap pihak perbankan atas penunggakan kewajibannya, diperlukan peningkatan kewenangan yang diberikan kepada Satgas BLBI ini,” ujar Bustami yang juga Senator asal Lampung ini.

Ditempat yang sama, anggota DPD DKI Jakarta, Fahira Idris mendukung agar Satgas BLBI ini dapat diperpanjang masa tugasnya agar dapat menyelesaikan hak tagih atas dana BLBI.

“Kami ingin mengetahui sejauh mana implementasi PP No.28/2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara pada penyelesaian piutang negara khususnya terkait dengan BLBI, dan juga bagaimana implementasi mengenai ancaman satgas BLBI yang akan memblokir akses keuangan obligor/debitur pada kasus BLBI ini,” imbuhnya.

Senada dengan Ketua Pansus, Anggota Pansus lainnya yang merupakan Senator NTB, Evi Apita Maya juga ingin agar penyelesian hak tagih negara atas BLBI ini dapat segera terselesaikan melalui Satgas BLBI.

“Kami hadir untuk bersinergi dengan Satgas BLBI dalam rangka penyelesian hak tagih negara dan kami mendukung agar Satgas BLBI dapat berlanjut jika pada akhir tahun 2023 penyelesaian hak tagih ini belum selesai,” kata Apita.

Sementara itu anggota Pansus dari Provinsi Sulawesi Selatan Tamsil Linrung berharap keberlanjutan Satgas BLBI dipertahankan.

“Sebab rakyat ini menaruh harapan besar kepada Satgas BLBI untuk bisa mengembalikan uang negara sehingga keberlanjutan Satgas BLBI ini menjadi penting agar hasil penagihan piutang negara menjadi optimal,” kata Tamsil.

Sementara itu, Staf Ahli Utama Pansus BLBI DPD RI, Hardjuno Wiwoho menjelaskan utang para obligor/debitur tetap tercatat dan tidak akan terhapus sampai mereka melunasi utangnya, yang merupakan uang negara.

“Saya kira, komitmen (menagih utang) sudah pasti, selama negara ini masih ada. Itu tentu mengikat pemerintah berikutnya. (Itu menjadi) tugas pemerintah, siapa pun yang memerintah dan berkuasa kelak,” pungkasnya.

Komentar Facebook

Berita Terkait

Kemenag: Kuota Prioritas Lansia Sebesar 5 Persen Tidak Terserap Semua
Islamadina Bayana, Aktif Beri Bantuan di Dalam dan Luar Negeri
Menuju Indonesia Emas 2045, Tia Rahmania Sebut Tantangan Perempuan Makin Banyak
Nelayan Tidak Melaut, Babinsa Koramil-02 Penjaringan Ajak Berkebun Urban Farming
Supian Suri Sedang Trending, Difollow Bareng-Bareng
Ketum APTIKNAS: Selamat Ulang Tahun BNPT RI Ke-14
Menteri Agama Lantik Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., Menjadi Kepala Kanwil Kemenag DIY
Hattrick, Kemenag di Era Gus Men Raih Tiga Kali WTP

Berita Terkait

Sabtu, 8 Juni 2024 - 15:08 WIB

Relawan Indonesia: Gaza Sangat Membutuhkan Tenaga Medis

Selasa, 4 Juni 2024 - 09:10 WIB

Palestina Kian Memburuk, Menlu Retno Sampai 6 Prioritas Dukungan Indonesia

Rabu, 15 Mei 2024 - 19:24 WIB

Pengaruh AS Melemah, Dunia Butuh Penyeimbang China

Rabu, 8 Mei 2024 - 16:38 WIB

MER-C Desak Israel Segera Hentikan Serangan ke Rafah Gaza Selatan

Minggu, 28 April 2024 - 12:49 WIB

Pengurus Kwarnas Budy Sugandi Hadiri 11th Asia-Pacific Regional Scout Leaders Summit di Bangkok

Minggu, 31 Maret 2024 - 08:52 WIB

Bantu Pengungsi Palestina di Yordania, Para Relawan Indonesia Bentuk Care PETRA

Kamis, 28 Maret 2024 - 00:18 WIB

Resolusi DK PBB Tak Dihirau Israel dan Lanjutkan Pembantaian

Selasa, 5 Maret 2024 - 10:43 WIB

Melihat Wajah Mewah TIMNAS, Misi Lolos Round 2 Kualifikasi World Cup Bisa Tercapai

Berita Terbaru

Daerah

Supian Suri Sedang Trending, Difollow Bareng-Bareng

Kamis, 18 Jul 2024 - 05:34 WIB