Siaranindonesia.com – Presidium Putra Putri Pejuang PEPERA, atas nama organisasi, telah mengajukan permohonan resmi kepada Presiden Joko Widodo untuk menunjuk Laksada (Purn.) Antongan Simatupang sebagai Penjabat Gubernur Papua. Permohonan ini disampaikan oleh Sekretaris Umum Sarlens Ayatoni, yang mengungkapkan kebutuhan akan pemimpin latar belakang militer dalam menghadapi isu-isu keamanan di wilayah Asia Pasifik.
Menurut Sarlens Ayatoni dalam keterangannya pada awak media (Senin, 24/7/23) bahwa pemilihan Laksada Antongan Simatupang sebagai Penjabat Gubernur dianggap strategis karena latar belakang militer dan kemampuan strategisnya sangat membantu mengendalikan situasi keamanan di Papua.
“Dengan pengalamannya yang panjang di militer diharapkan dapat memberikan stabilitas dan keamanan yang lebih baik bagi masyarakat Papua”, tegas Sarlens.
Laksada Antongan Simatupang adalah seorang tokoh dengan rekam jejak luar biasa dalam bidang militer dan telah memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat dan bangsa. Ia dianggap memiliki kemampuan untuk memahami kompleksitas isu-isu di wilayah Asia Pasifik, khususnya terkait Papua.
Hal senada diungkapkan Toenjes Swansen Maniagasi sebagai wakil Ketua P5 bahwa penunjukan Jenderal Bintang Dua Angkatan Laut Antongan Simatupang adalah keputusan tepat dan sangat strategis.
Maniagasi menegaskan Papua hari ini memerlukan sosok seperti beliau untuk menjaga stabilitas keamanan negara di Papua.
“Saya harap Presiden lewat Mendagri dan juga Menkopolhukam untuk segera menjuk beliau ke Papua”, ujar Toenjes.
Ketika di tanya mengenai aspirasi berapa elemen masyarakat terkait Penjabat Gubernur harus Orang Asli Papua (OAP), Maniagasi menilai hal itu tidak mesti dan ini kewenangan pemerintah pusat. “Jadi bagi OAP yang mau bertanding tunggu saja 2024, Penjabat ini hanya akan mempersiapkan Pemilu”, tutur Ketua PERADI Perjuangan Provinsi Papua ini.
Presiden Jokowi dan pemerintah akan dipantau oleh masyarakat, termasuk Putra Putri Pejuang PEPERA, dalam proses penunjukan Penjabat Gubernur Papua ini, sehingga keputusan yang diambil dapat memberikan dampak positif bagi seluruh warga Papua.
