Siaranindonesia.com, Tangerang Selatan — Pusat Pengkajian Agraria dan Sumber Daya Alam (PPASDA) melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan, Maria Teresa Suhardja, B.Sc, Senin (2/2/2026) bertempat di Gedung DPRD Kota Tangerang Selatan. Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah isu strategis perkotaan.
Direktur Eksekutif PPASDA, Irvan Mahmud menilai persoalan sampah, polusi udara, sengketa lahan, alih fungsi lahan, hingga pengembangan kota yang tidak berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi catatan dan tugas besar yang harus dibenahi oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan.
“Masalah-masalah ini bukan sekedar persoalan teknis pengelolaan, tetapi kebijakannya yang belum terintegrasi antara hulu dan hilir, termasuk regulasinya yang belum memadai, partisipasi warga yang rendah, hingga inovasi yang terbatas, khususnya dalam pengelolaan sampah,” tegas Irvan.
Isu tata ruang sangat penting menjadi perhatian pemerintah Tangerang Selatan karena berkaitan erat dengan meningkatnya risiko banjir, degradasi lingkungan, serta konflik pemanfaatan lahan. “Dengan bergulirnya Pansus Ranperda RTRW Kota Tangerang Selatan, PPASDA menekankan pentingnya kawasan zonasi, termasuk zona sempadan sungai dan konsistensi pelaksanaannya agar pembangunan kota tetap selaras dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan,” katanya.
Krisis sampah juga menjadi penekanan PPASDA. Irvan menilai kapasitas TPA Cipeucang sudah overload, sehingga Pemkot tentunya harus bergerak cepat untuk membenahinya. “Memang sudah terlihat progres pembangunan bronjong pengaman dan memastikan penataan landfill 3 tetap memperhatikan keamanannya,” imbuhnya.
Selain itu, kerjasama dengan kota Serang melalui TPA Ciliwong juga harus progress dalam arti tetap berlanjut dengan memperhatikan aspirasi warga sekitar. Intinya sampah dari Tangerang Selatan yang dibawa ke Ciliwong tidak berdampak pada lingkungan dan kualitas kehidupan warga sekitar.
Irvan juga menegaskan isu perubahan iklim dan polusi udara nyata terjadi. “Kami melihat emisi di Tangerang Selatan sudah tidak normal, diperlukan navigasi risiko perubahan iklim sehingga warga tidak terdampak dengan serius,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan, Maria Teresa Suhardja menyambut baik masukan dari PPASDA. Ia menegaskan komitmen DPRD Tangerang Selatan untuk mendorong kebijakan yang lebih responsif dan berpihak pada Pembangunan berkelanjutan.
“Isu sampah, perubahan iklim, tata ruang, polusi udara, dan agraria memang menjadi tantangan serius bagi Kota Tangerang Selatan. DPRD berkomitmen mengawal kebijakan dan regulasi agar pembangunan kota tetap berorientasi pada keberlanjutan lingkungan serta perlindungan hak-hak masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi dengan lembaga kajian dan masyarakat sipil seperti PPASDA penting untuk memastikan setiap kebijakan berdasar evidence based policy dan kepentingan masyarakat luas. “Ini penting supaya pembangunan kota dilakukan secara berkelanjutan,” pungkasnya.
