Jakarta, Siaran Indonesia – Anggota Komisi VII DPR Ridwan Hisjam prihatin dengan apa yang disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait persoalan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Mestinya Hasto tak perlu ikut menanggapi persoalan tersebut dengan membawa nama PDIP.
Menurut Ridwan, justru yang perlu menanggapi adalah Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. Mega dianggap lebih tepat untuk turun tangan membenahi persoalan BRIN yang kini kinerjanya tengah disorot oleh Komisi VII DPR.
“Justru kalau Megawati malah baik, nggak masalah karena Ibu Megawati ini kan Ketua Dewan Pengarah BRIN, sudah seharusnya Ibu Mega bicara turun tangan langsung, bukan malah Hasto, karena dia bicara atas nama Sekjen PDIP,” ujar Ridwan, saat dihubungi, Sabtu (4/2/2023).
Ridwan berharap persoalan BRIN ini tidak direduksi menjadi persoalan antar partai politik. Terlebih pada masa-masa tahun politik, dirinya menilai perlu ada kesadaran untuk saling menguatkan satu sama lain antar partai politik, terlebih di internal partai koalisi pendukung Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo.
“Kalau ini terus-terusan dibawa ke ranah partai, nanti menambah perpecahan. Kan ini tidak baik, Golkar sendiri juga masuk dalam bagian partai pendukung Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo,” ujar Ridwan yang juga menjadi Dewan Pakar DPP Partai Golkar.
Kemudian, Ridwan juga berharap, Megawati bisa mencarikan solusi jalan tengah terkait desakan sejumlah fraksi di Komisi VII yang meminta agar Kepala BRIN diberhentikan. Ridwan menegaskan, bahwa pemberhentian kepala BRIN ini menjadi kewenangan Presiden Jokowi, bukan DPR.
“Dengan hadirnya Ibu Megawati untuk mencari jalan tengah, saya berharap hak prerogatif Presiden tidak bisa diintervensi oleh berbagai pihak,” tutur Ridwan yang sudah lima kali periode menjadi anggota DPR sejak 1997.
Ridwan sendiri menilai kinerja BRIN memang perlu dilakukan pembenahan, karena masih banyak program yang belum tercapai di 2022. Terutama menyangkut Program Masyarakat Bertanya BRIN Menjawab (MBBM). Padahal ini program sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
“Karena program ini yang bisa dipakai pemerintah melalui BRIN untuk berdialog dengan masyarakat. Terutama masalah riset dan inovasi. Ini kan perlu sosialisasi agar masyarakat tahu apa itu riset dan inovasi, sebagai masukan harusnya ini yang diutamakan, dan bisa terlaksana minimal 80 persen,” terangnya.
“Karena selama ini tidak mencapai target, maka wajar DPR menyampaikan kritik atau masukan sebagai bentuk fungsi pengawasan,” tambahnya.
Diketahui, Komisi VII DPR sebelumnya merekomendasikan pemerintah untuk mengganti Kepala BRIN Laksana Tri Handoko. Tak hanya itu, komisi ini juga meminta BPK melakukan audit khusus terkait pagu anggaran BRIN.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto saat membacakan kesimpulan dalam rapat kerja bersama Laksana Tri Handoko di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/1).
Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai desakan itu muncul karena masing-masing anggota dewan memiliki program di daerah pemilihan (dapil)-nya, akibat dari sistem propesional terbuka, sedangkan BRIN memiliki keterbatasan anggaran. (Gus)
