Kebumen, Siaran Indonesia – Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Legislator DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengajak masyarakat mengkaji kembali sistem demokrasi pasca-reformasi yang ditandai dengan pemilihan langsung dalam Pilkada, Pileg, hingga Pilpres.
Menurutnya, perlu ditelaah sejauh mana sistem demokrasi terbuka memberikan kontribusi serta manfaat bagi kemajuan bangsa,
Kata Bamsoet, perlu dilakukan kajian mendalam apakah sistem demokrasi langsung lebih banyak manfaatnya atau justru banyak mudaratnya. Bisa jadi hasil kajian menemukan sistem demokrasi langsung justru memiliki efek negatif yang lebih besar dibandingkan sistem perwakilan seperti yang telah dilakukan jauh sebelum reformasi.
“Kajian mendalam tersebut bisa berpijak dari sila keempat Pancasila, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan,” ujar Bamsoet, dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR di Desa Kalijaya, Kecamatan Alian, Kebumen pada Minggu 17 Desember 2023.
Acara tersebut juga dihadiri antara lain Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Banjarnegara Agus Junaidi, Caleg DPRD Jawa Tengah Partai Golkar Dapil Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen Dwi Nugroho Marsudianto, serta para Caleg Partai Golkar DPRD Kabupaten Banjarnegara.
Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, sistem demokrasi langsung yang dianut bangsa Indonesia sangat berpotensi menggiring orang untuk terjerat dalam tindak korupsi. Tidak aneh bila kemudian banyak kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
Hasil kajian KPK juga mengungkapkan sistem pemilihan langung memiliki daya rusak yang luar biasa. Tidak sedikit kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi karena saat pemilihan mereka mengeluarkan biaya yang sangat tinggi.
“Demokrasi di daerah yang mestinya dihadapi dengan riang gembira, malah berakhir duka. Banyak petahana dan calon kepala daerah lainnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, karena melakukan tindak pidana korupsi. Begitu juga kepala daerah yang sedang menjabat banyak yang ditetapkan tersangka karena mengkorupsi dana APBD. Ini semua karena biaya yang dikeluarkan untuk merebut posisi dalam Pilkada luar biasa mahal,” kata Bamsoet. (Albar)
